JPKP Desak Pemerintah Aceh Berikan Keadilan Kepada Petani

  • Whatsapp
Sekretaris Jendral Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Aceh, Samsul Kamal, Jum’at (26/7/) (Ist )

republiaceh.com | Calang – Sekretaris Jendral Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Aceh, Samsul Kamal mendesak pemerintah Aceh untuk memberi keadilan dan perlindungan serta pembinaan kepada Tgk Munirwan, Kepala Desa Meunasah Rayeuk, Aceh Utara yang ditahan terkait dugaan tindak pidana memproduksi dan mengedarkan benih padi jenis IF8 yang belum dilepas varietasnya.

“Seharusnya Tgk Munirwan itu diberikan penghargaan karena telah berkontribusi nyata untuk bangsa ini bukan malah dikriminalisasi. Pemerintah itu membina, bukan membinasakan rakyatnya yang berinovasi,” tutur Kamal di sekretariat JPKP Aceh Jum’at (26/7).

Tindakan dinas pertanian dan perkebunan yang telah melaporkan petani kecil munirwan yang juga merupakan kepala desa meunasah rayek Kecamatan lhoksukon, Aceh Utara dan telah menjadi tersangka atas dasar surat ketetapan Polda Aceh No.S.Tap/16/VII/RES.2.1/2019 dengan tuduhan memproduksi dan mengedarkan benih padi IF8 yang belum lepas varietasnya secara komersial.

Hal tersebut lanjut kamal,telah melukai hati rakyat dan petani, idealnya seorang kepala desa  berprestasi dan inovasi dibina oleh Pemerintah agar produk yang mereka hasilkan memperoleh legalitas perijinan sesuai dengan peraturan perundangan, bukan justru dibinasakan dengan melaporkannya ke pihak kepolisian.

Kejadian ini, tambah Kamal, sangat ironis bagi negara agraris seperti Indonesia. Ketika petani kecil ingin berkontribusi terhadap negara dalam mencapai swasembada dan kemandirian pangan sebagaimana visi dalam nawacita Presiden Joko Widodo diataranya adalah membangun 1000 desa mendiri benih  ditengah-tengah kemiskinan dan keterbatasan mereka seharusnya mendapatkan apresiasi dan perlindungan yang memadai dari aparatur negara. 

Ditengah-tengah bangsa ini menghadapi ancaman kerawanan pangan, perubahan iklim, regenerasi petani dan alihfungsi lahan yang terus menerus, kehadiran petani-petani kecil seperti Munirwan dan petani-petani pemulia benih lainnya sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kadaulatan dan kemandirian pangan Indonesia untuk mewujudkan visi Pemerintah (Nawa Cita).

“JPKP Aceh mendesak pihak dinas pertanian dan perkebunan(Distanbun) yang telah melaporkan Munirwan ke kepolisian agar segera mencabut laporannya dan munirwan segera dibebaskan tanpa syarat.” tutup Kamal.

REKOMENDASI