DPD Forkab Aceh Selatan: Penegak Hukum Jangan Ragu Proses Hukum Keuchik Munirwan

  • Whatsapp
Dewan Pengurus Daerah (DPD) Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab) Aceh Selatan, Syahrul, Kamis, (1/8) (Ist)

Tapaktuan | republikaceh.com – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab) Aceh Selatan mendukung pernyataan Ketua Umum DPP Forkab Aceh, Polem, yang meminta pihak kepolisian jangan ragu untuk segera memproses hukum Keuchik Munirwan bahkan menyeret masuk sel atas dugaan penjualan benih padi IF8 tanpa lebel atau sertifikat hak milik.

 “Aktivitas Keucik Munirwan dinilai telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia tentang pertanian,” tutur Syahrul, Ketua DPD Forkab Aceh Selatan, kepada republikaaceh.com, Kamis (1/8)

Menurutnya, penjualan benih padi tanpa lebel atau sertifikat seperti apa yang di sampaikan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perijinan Pertanian (PVTPP) Kementerian Pertanian (Kementan), Prof.Erizal Jamal merupakan tindakan berbahaya dan tidak boleh dianggap sepele dalam proses penegakan hukum

Sebab, itu akan berdampak luas resikonya terhadap kelangsungan hidup petani karena benih merupakan fondasi pertanian sehingga diatur ketat oleh aturan main. 

Oleh karenanya, kata Syahrul, para petani agar membeli benih unggul bersertifikat, jangan tergiur iming-iming yang tidak jelas dari benih yang belum dilepas secara resmi dan dalam konteks penegakan hukum, jangan ada tebang pilih dan tegakkan seadil-adilnya.

“Polisi perlu memiliki sikap keberanian dan bertindak tegas utk menentuasan kasus hukum geucik Munirwar yang di nilai memang terjerat pasal delik pidana akibat sikapnya yang obsesif mencari keuntungan pribadi dlm melakukan penjualan benih padi secara tidak legal dan di luar otoritas kewenangannya,”

“Perilaku melanggar hukum geucik munirwan di nilai sudah cukup dijadikan delik untuk mentersangkan dan menjerat ke ranah pengadilan,” pungkasnya

Apalagi, lanjutnya,  hasil temuan dan pernyataan sikap Polda Aceh, melalui penyampaian keterangan Reskrimsus Polda Aceh, Bpk Kombespol T Saladin yang meyakini kasus ini telah ditemukan tindak pindana dengan unsur dugaan ikut memperkaya diri.

Dari pantauan Forkab, bahwasanya pihak Polda Aceh lah yang awalnya menemukan bertonton-ton barang bukti benih yang tidak tersertifikasi dan diduga milik PT.Bumides Nisami Indonesia milik Munirwan.

Dari informasi yang berkembang diduga kuat, jika hasil penjualan benih IF8 keuntungannya masuk ke rekening PT. Bumides milik Pribadi Tgk.Munirwan, bukan masuk ke PAD Gampong. Untuk itu, menurut Syahrul telah cukup alasan untuk mentersangkakan Geucik Munirwan dan menyeretnya kepengadilan. 

“Menyikapi kasus ini secara cermat, posisi DPD Forkab AceH Selatan satu sikap dengan pihak DPP Fokab Aceh yg tegas mendukung kebijakan penegakan hukum pihak kepolisian yg dinilai cukup progresif mnyelesaikan kasus ini secara tuntas,”tegas Syahrul

Syahrul juga meminta pihak kepolisian dalm hal penegakan hukum penjualan bibit illegal supaya diselesaikan secara baik.

“kita meminta para penegak hukum untuk segera menuntaskan kasus geucik Munirwan agar tidak terulang dikemudian hari dan bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak”. tuturnya.

Disamping itu, tambah syahrul, kita juga memintan atas pertimbangan tersebut agar penegakan hukum  tidak mengikuti desakan opini Publik dan maunya Politisi karena kita menduga ada beragam kepentingan di balik sikap gecarnya penolakan elit Politik atas penahanan Keucik Munirwan di Polda Aceh.

“Upaya penolakan politisi kita nilai sebagai bentuk propaganda murahan seakan nampak lebih merakyat dan berpihak ke masyarakat kecil. Tujuannya tidak lain hanya untuk melakukan pencitraan popularitas diri dmi kepentingan pemilu,”tuturnya

Oleh karenanya, terang Syahrul, sebagai Warga Negara yang cinta dan taat hukum kata syahrul, Forkab Aceh mendesak supaya penegakan hukum jgn ragu dan tanpa pandang bulu dan atas gorengan opini publik. 

“Hukum harus bekerja sesuai mekanismenya sendiri tanpa adanya intervensi oleh pihak manapun.  Artinya di tegaskan Syahrul, penegakan hukum perlu didasarkan oleh fakta alat bukti dan temuan fakta hukum yang terjadi dilapangan. Jika hukum tidak tegas, maka kita khawatir Indonesia akan bisa jadi bubar dan menjadi lahan empuk pertarubgan para politisi yg tdk pernah usai untuk dan atas nama kepentingan dan pencitraan. tutupnya (MS) di

REKOMENDASI