Arahan Terbaru Jokowi soal Pemindahan Ibu Kota

  • Whatsapp
Presiden Joko Widodo saat pimpin rapat kabinet 2017 di Istana Bogor. Foto: Biro Pers Kepresidenan

Jakarta | republikaceh.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali memimpin rapat terbatas untuk kedua kalinya membahas tentang rencana pemindahan ibu kota negara, di Kantor Presiden, Jakarta pada Selasa (6/8).

Rapat tersebut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Jalla, Menko Ekonomi Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Jaksa Agung M Prasetyo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan menteri lainnya.

BACA JUGA

“Setelah ke lapangan dan mendapatkan beberapa kajian meskipun belum selesai 100 persen, sudah semakin mengerucut dan pilihannya juga sudah jelas bahwa ibu kota negara akan pindahkan di Kalimantan. Provinsinya di mana ini yang harus didetailkan lagi,” kata Jokowi.

Dia menuturkan bahwa sejauh ini ada tiga pilihan. Berdasarkan tindaklanjut dari Bappenas dan Kementerian PUPR, ketiga provinsi itu adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Namun Jokowi masih meninggu pemaparan detail sebelum mengambil keputusan.

Keputusan itu akan diambil setelah melihat kajian berkaitan dengan kebencanaan, daya dukung lingkungan termasuk ketersediaan air, lahan, infrastruktur dan kajian keekonomian.

“Kajian dari sisi demografi, sosial politik, pertahanan dan keamanan. Semuanya harus dilihat lebih detil lagi, sehingga keputusan nanti adalah keputusan yang benar,” jelasnya.

Suami Iriana itu juga menggarisbawahi, keputusan yang diambilnya nanti bukan dalam kapasitas kepala pemerintahan, tapi kepala negara dengan mengacu pada visi besar untuk 10, 50 bahkan 100 tahun ke depan.

“Saya juga meminta agar pengalaman negara lain dalam memindahkan ibu kota juga dipelajari. Faktor-faktor apa yang jadi hambatan sehingga kita bisa antisipasi sedini mungkin dan sebaliknya faktor kunci keberhasilan yang bisa kita adopsi dan adaptasi kita ambil,” tutur Jokowi.

Sebelum mengakhiri arahannya, Kepala Negara juga meminta Kementerian Keuangan menyiapkan skema pembiayaan baik yang bersumber dari APBN dan non-APBN, desain kelembagaan yang diberikan otoritas dan payung hukum mengenai pemindahan ibu kota. (jpnn.com)

REKOMENDASI