Palu Usulan Revisi UU Diketuk, KPK di Ujung Tanduk

  • Whatsapp
Agus Rahardjo (Dok: Ari Saputra-detikcom)

Jakarta |republikaceh.com– Tok! Palu pimpinan rapat paripurna DPR diketuk pertanda para wakil rakyat sepakat revisi UU KPK menjadi RUU inisiatif DPR. Sepakatnya para anggota DPR untuk merevisi UU KPK membuat KPK merasa berada di ujung tanduk.

Persetujuan seluruh fraksi di DPR RI untuk menyetujui revisi UU KPK menjadi RUU inisiatif DPR ini bersamaan dengan disetujuinya rencana revisi UU MD3. Persetujuan seluruh fraksi tersebut disampaikan dalam sidang paripurna DPR yang digelar di gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/9)

Pimpinan rapat yakni Utut Adianto awalnya meminta persetujuan seluruh fraksi terkait revisi UU MD3. Utut bertanya apakah pendapat setiap fraksi terkait revisi UU MD3 dapat disampaikan secara tertulis ke pimpinan. Semua fraksi pun setuju.

BACA JUGA

Kemudian, juru bicara masing-masing fraksi menyerahkan dokumen pandangan fraksi atas rencana revisi UU MD3 ke pimpinan rapat. Setelah itu pengambilan persetujuan dilakukan.

“Pendapat fraksi terhadap RUU usul Badan Legislasi DPR RI tentang UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD dapat disetujui menjadi usul DPR RI?” kata Utut yang dijawab setuju oleh para anggota Dewan yang hadir.

Pimpinan rapat kemudian melanjutkan agenda rapat yakni pengambilan persetujuan terkait revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Prosesnya sama, pimpinan rapat meminta persetujuan agar pendapat fraksi soal revisi UU KPK disampaikan secara tertulis ke pimpinan.

“Dengan demikian 10 fraksi telah menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing. Pendapat fraksi terhadap RUU usul Badan Legislasi DPR RI tentang perubahan kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dapat disetujui menjadi usul DPR RI,” tanya Utut yang dijawab setuju oleh anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna.

“Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 menjadi RUU usul DPR akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” lanjut politikus PDIP itu.

Fraksi PPP menjelaskan duduk perkara kembali dibahasnya revisi UU KPK di akhir masa jabatan periode 2014-2019 ini. Menurut Anggota Komisi III dari F-PPP Arsul Sani, disepakatinya pembahasan revisi UU KPK ini merupakan kelanjutan dari wacana yang sudah bergulir sejak tahun 2017.

Arsul mengatakan Badan Legislasi (Baleg) DPR merasa saat ini merupakan waktu yang tepat untuk kembali membahas revisi UU KPK agar ke depannya KPK lebih baik lagi. Mengingat, pada tahun 2017, kesepakatan antara DPR dan pemerintah adalah untuk menunda revisi UU KPK.

“Akhirnya kita sepakati di 2017 itu bahwa revisi UU KPK itu hanya terbatas untuk 4 pokok masalah, ini yang dijadikan basis oleh Baleg untuk periode ini. Kenapa mesti di akhir waktu karena dulu pernah dilakukan, hanya pada saat itu karena jadi kontroversi yang luar biasa maka pemerintah dan DPR sempat nunda,” ujar Arsul yang juga Sekjen PPP ini.

Tak mau berlama-lama, DPR menargetkan revisi UU KPK selesai pada akhir September 2019. DPR rencananya akan segera mengirim draf RUU kepada presiden.

“Tadi baru disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR. DPR mengirim RUU tersebut kepada Presiden untuk direspons dalam bentuk dikeluarkannya surpres beserta DIM-nya (Daftar Inventarisasi Masalah),” kata anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Kamis (5/9).

Sepakatnya para wakil rakyat mendapat penolakan dari KPK. Menurut KPK, rencana revisi UU KPK malah membuat KPK di ujung tanduk.

KPK langsung menggelar jumpa pers menanggapi pengesahan DPR atas usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. KPK menolak revisi tersebut.

Jumpa pers itu disampaikan langsung oleh Ketua KPK Agus Rahardjo di kantornya, Kamis (5/9). Agus didampingi Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

“Kami harus menyampaikan kepada publik bahwa saat ini KPK berada di ujung tanduk,” kata Agus mengawali pernyataannya.

Dia kemudian menyebut kondisi di ujung tanduk dialami KPK terkait revisi UU KPK dan juga proses seleksi capim KPK periode 2019-2023. Menurutnya, kondisi yang dialami KPK belakangan ini membuat lembaga antirasuah itu rentan diganggu berbagai pihak.

“Bukan tanpa sebab. Semua kejadian dan agenda yang terjadi dalam kurun waktu belakangan ini membuat kami harus menyatakan kondisi yang sesungguhnya saat ini. Pertama, adalah tentang seleksi pimpinan KPK yang menghasilkan 10 nama calon pimpinan yang di dalamnya terdapat orang yang bermasalah. Hal seperti ini akan membuat kerja KPK terbelenggu dan sangat mudah diganggu oleh berbagai pihak,” ujar Agus

Dia juga menyinggung keberadaan RUU KUHP yang dinilai bisa mencabut sifat khusus tindak pidana korupsi. Hal tersebut juga mengancam keberadaan KPK.

Agus lantas memamerkan capaian pemberantasan korupsi KPK dengan dasar hukum UU 30/2002. Sejak KPK efektif bertugas tahun
2003, Agus mengatakan KPK telah menangani 1.064 perkara dengan tersangka dari berbagai macam latar belakang.

KPK pun menolak secara tegas revisi UU KPK. KPK merasa tak butuh revisi UU untuk menjalankan pemberantasan korupsi. Agus pun berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak rencana revisi UU KPK.

Dia lalu membacakan sembilan poin dalam draf revisi UU KPK yang dinilainya berisiko melumpuhkan kinerja KPK:

1. Independensi KPK terancam
2. Penyadapan dipersulit dan dibatasi
3. Pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR
4. Sumber Penyelidik dan Penyidik dibatasi
5. Penuntutan Perkara Korupsi Harus Koordinasi dengan Kejaksaan Agung
6. Perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria
7. Kewenangan Pengambilalihan perkara di Penuntutan dipangkas
8. Kewenangan-kewenangan strategis pada proses Penuntutan dihilangkan
9. Kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas. (Red)

Sumber: Detik.com

REKOMENDASI