Di Aceh Utara, Pencairan ADD Terancam Gagal Akibat Keuchik dan Tuha Peut Berkonflik

  • Whatsapp
Camat Nibong Fauzi Saputra S.IP. saat memberikan keterangan kepada awak media di ruang kerjanya, Senin (21/10) (Foto/Zaman Huri)

Aceh Utara | republikaceh.com – Konflik berkepanjangan antara Keuchik dengan Tuha Peut Teupin Jok, Kecamatan Nibong, Aceh Utara semakin memuncak. Pasalnya, Tuha Peut Gampong tersebut menolak menandatangani pengajuan pencairan dana desa tahun 2019 dengan alasan keuchik setempat dianggap sudah mengundurkan diri dari jabatan.

Ketua Tuha Peut Teupin Jok, Tgk Bakhtiar, Sabtu (12/10) kepada republikaceh.com menyampaikan, alasan utama pengunduran diri Muzakkir selaku Keuchik Gampong dikarenakan yang bersangkutan sudah lebih dari satu setengah tahun tidak berdomisili lagi di Gampong Teupin Jok. Pengunduran tersebut langsung dinyatakan kepada tuha peut dan disaksikan oleh camat dan kasi pemerintahan Kecamatan Nibong.

Bakhtiar menjelaskan, pada tanggal 25 Maret 2019 tuha peut Teupin Jok pernah mengirim surat kepada Bupati Aceh Utara perihal permohonan audiensi guna membahas tentang domisili Keuchik. Lalu surat permohonan audiensi tersebut oleh pihak Bagian Perkim dialihkan ke Camat Kecamatan Nibong.

Saat itu, Keuchik menandatangani surat mundur diri dihadapan Kasi pemerintahan Kantor Camat dan tuha peut gampong Teupin Jok.

Kemudian, lanjutnya,Tuha peut Gampong Teupin Jok, sesuai arahan dari Camat  mengadakan rapat bersama masyarakat serta mengumumkan bahwa Keuchik telah mengundurkan diri dan mempersiapkan berkas sesuai dengan petunjuk yang dikirim oleh Camat melalui pesan aplikasi whatsApp.

“Tanggal 02 Mei 2019, berkas pengunduran diri Keuchik tersebut kami antar ke kantor Camat dan diterima oleh Ismail selaku Kasi pemerintahan. Semenjak saat itu hingga hari ini, pihak Kecamatan belum mengirimkan pejabat Keuchik Gampong yang baru” tuturnya seraya menambahkan, sehingga tuha peut menolak menanda tangani pengajuan dana desa tahun anggaran 2019.

Bakhtiar mengungkapkan bahwa ada yang keliru dengan pengunduran diri Keuchik, Setelah pihak tuha Peut menyerahkan berkas kekantor Camat, Kasi Pemerintahan tidak langsung melanjutkan berkas tersebut kepada Bupati Aceh Utara. Hingga tuha peut terus menerus menanyakan kapan pihak Kecamatan mengirimkan penjabat Keuchik sementara, berdasarkan permohonan terlampir.

Lalu pada tanggal 20 Mei 2019, paparnya, seorang pejabat di Pemerintahan Kecamatan Nibong atas nama Nur Arifin Jaya menitipkan surat kepada salah seorang warga Teupin Jok, Muhammad Nasir. Surat tersebut berjudul Surat Persetujuan Bersama yang dititipkan oleh Keuchik Gampong untuk disampakan kepada tuha peut. 

“Anehnya, tanggal surat tersebut bertepatan dengan tanggal surat mundur diri yg ditanda tangani Keuchik pada tanggal 29 April 2019,”tuturnya heran.

Bakhtiar kembali menuturkan jika isi surat tersebut menerangkan bahwa pihak pertama ( Keuchik ) bersedia mundur dari jabatan Keuchik gampong Teupin Jok, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara dengan syarat tugas dan tanggung jawab pihak pertama beralih kepada pihak kedua selaku tuha peut Gampong teupin jok.

Menyangkut dengan administrasi desa dan dana desa ( pajak dan fisik ) dengan jumlah +- Rp. 45.000.000 ( empat puluh lima juta rupiah ) dan pihak kedua bersedia atas tanggung jawab pihak pertama, dan yang menyangkut dengan dana desa ( pajak dan fisik ) pihak kedua akan menyelesaikannya pada tahun 2019.

“Di hari itu pula tuha peut mendatangi Kasi Pemerintahan Kecamatan dan menyampaikan bahwa tuha peut tidak mampu memenuhi keinginan Keuchik sebagaimana dimaksud serta tuha peut mendesak Kasi Pemerintahan untuk segera mengganti posisi Keuchik yang telah mengundurkan diri dengan pejabat sementara,”katanya.

Ke esokan harinya lagi, lanjutnya, (21 Mei 2019), Drs Ismail menjumpai tuha peut Dihadapan ketua tuha peut dan beberapa anggota yang hadir, beliau mengatakan bahwa surat mundur diri bapak Keuchik telah hilang, sedangkan berkas yang lain masih ada dikantor Camat.

“Hari itu pula kami tuha peut melaporkan perihal tersebut ke Dinas Perkim. Lalu pihak Kecamatan mengatakan bahwa, pada tanggal 20 Mei Keuchik Teupin Jok telah menemui dirinya. Keuchik menyampaikan, seaindainya nanti tuha peut datang membawa surat pengunduran dirinya, itu adalah surat palsu, karna yang asli telah dicabut oleh Keuchik itu sendiri,”terangnya.

Kemudian, kembali Bakhtiar menerangkan, petugas Kecamatan mengungkapkan, jika benar Keuchik tidak berdomisili ditempat yang dia pimpin maka tuha peut boleh menegur Keuchik dengan cara mengirimkan surat terguran bertahap dan jika tidak diindahkan oleh Keuchik, maka tuhat peut berhak mengirim kan surat usulan pemberhentian Keuchik kepada Bupati.

“Tuha peut mengikuti arahan tersebut. Hingga pengiriman surat teguran bertahap kepada bapak Keuchik. tertanggal 05, 12, 19, 26 agustus 2019,” ujarnya.

Dijelaskan Bakhtiar, dari semua surat teguran tersebut tidak satupun di indahkan oleh keuchik. Maka tuha peut pun mengeluarkan surat permohonan pemberhentian dan diserahkan kekabag permukim. Kali ini juga dilimpahkan ke kantor Camat Kecamatan Nibong.

“Pada tanggal 20 september kami pun di panggil kekantor Camat. Dalam pertemuan tersebut yang dipersoalkan oleh Camat adalah kenapa tuha peut tidak menanda tangani pengajuan dana desa anggaran 2019” 

“Harapan kami kepada Bupati Aceh Utara, mohon segera menangani masalah ini mengingat akan di black listnya anggaran oleh pemerintah pusat jika tidak segera di ajukan pencairan dana desa tahun berikutnya,” pungkas Bakhtiar. 

Merasa Dijebak, Keuchik Cabut Surat Pengunduran Diri

Keuchik Teupin Jok, Muzakir yang berhasil diwawacarai, Senin (21/10) menjelaskan jik dirinya sudah menarik kembali surat pengunduran dirinya yang sempat ditandatangani pada tanggal 29 April 2019 lalu.

Menurut muzakir, penarikan surat tersebut dilakukan karena pihak Tuha Peut dinilai sudah melanggar beberapa syarat yang sudah menjadi kesepakatan bersama di kantor Kecamatan Nibong.

“Benar saya sudah menarik kembali surat pengunduran diri yang sebelumnya saya tandatangani di atas materai 6000, menurut penilaian saya sudah melanggar kesepakatan bersama terkait hal-hal yang menjadi syarat bila saya resmi mundur sebagai Keuchik. Salah satunya, pajak ADD Tahun 2018 menjadi tanggungjawab ketua Tuha Peut,” ujarnya.

Muzakir melanjutkan, surat perjanjian itu tidak direalisasi oleh pihak Tuha Peut sehingga dirinya mencabut kembali surat pengunduran diri sebagai pimpinan pemerintahan tingkat gampong. 
“Sebelum masuk ke camat sudah saya cabut, karena saya merasa dijebak dan mereka tetap ngotot menginginkan saya mundur,” tandas Muzakir.

Di sisi lain, tambahnya, dirinya sangat menyayangkan sikap Tuha Peut yang diduga telah memprovokasi masyarakat untuk melarang pengajuan pencairan ADD 2019  ditandatangani oleh tuha peut. Padahal, pihak inspektorat telah melakukan audit terhadap penggunaan ADD dan tidak ada ditemukan masalah. 

Camat Nibong Menanggapi

Terkait Konflik kepemimpinan di Gampong Teupin Jok, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara, Camat Nibong, Fauzi Saputra S.IP, saat diwawancarai awak media, mengaku telah melakukan langkah penyelesain dan berusaha semaksimal mungkin. Namun, hingga saat ini belum mendapatkan hasil yang maksimal dikarenakan keuchik dan tuha Peut belum ada yang saling mengalah.

“Saya sudah beberapa kali melakukan mediasi antara keuchik dengan Tuha Peut, baik itu di Gampong setempat maupun di kantor camat, namun setiap pertemuan tidak menuai hasil positif, mereka tidak ada yang mau mengalah” ujar Fauzi Saputra.

Lebih lanjut ianya menyebutkan, Tuha Peut meminta pemerintah kecamatan untuk menempatkan Pelaksana Tugas sebagai Keuchik di Gampong Teupin Jok. Namun pihaknya tidak memiliki dasar dan wewenang untuk mengganti dan memberhentikan jabatan  keuchik.

Menurutnya, Sesuai dengan aturan ada empat persyaratan untuk dapat menempatkan Plt Keuchik Gampong, yaitu habis masa jabatan, meninggal dunia, ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak penegak hukum, dan mengundurkan diri atas keinginan dia pribadi.

Terkait dengan surat pengunduran diri Keuchik Teupin Jok, dirinya mengakui bahwa Keuchik sudah membuat kesepakatan dengan Tuha Peut dan Keuchik pun telah menyatakan siap untuk membuat surat pengunduran diri, bahkan pihaknya juga sudah menyiapkan proses untuk menempatkan Plt Keuchik.

“lalu beberapa hari kemudian, Keuchik menarik kembali surat tersebut, dengan dalih tuha Peut tidak mau menandatangani surat perjanjian seperti yang telah di sepakati,” ungkapnya.

Kisruh tersebut, lanjutnya, akibatnya pihak Tuha Peut enggan menanda tangani berkas pengajuan pencairan dana Gampong tahun anggaran 2019.

“Saya telah menyampaikan konsekwensi bilamana pengajuan pencairan dana gampong tidak di tanda tangani, maka kemungkinan besar anggaran desa untuk tahun ini tidak di cairkan, bahkan tidak tertutup kemungkinan untuk tahun selanjutnya akan di blacklis” ungkap Fauzi Saputra.

Dirinya sangat menyayangkan bila hal itu terjadi, karena tujuan pemerintah menganggarkan dana Gampong demi menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan Gampong Teupin Jok, salah satu Gampong di Kecamatan Nibong yang masuk dalam daftar katagori di bawah garis kemiskinan.

Dirinya berharap permasalahan antara Keuchik dan Tuha Peut Gampong Teupin Jok dapat segera di selesaikan dengan baik “Jangan korbankan masyarakat atas keegoisan kita, apa lagi imbasnya berdampak kepada masyarakat secara menyeluruh” demikian pungkasnya (Zaman Huri)

REKOMENDASI