Pernyataan DPR RI ini Disoroti Relawannya

  • Whatsapp
Irmawan (Kiri), anggota DPR RI dan Sanusi (Kanan) mantan relawan pemengan Irmawan di Aceh Jaya (Foto/Ist)

Calang | republikaceh.com – Mantan relawan pemenangan Irmawan di Aceh Jaya pada pileg beberapa bulan silam, Sanusi, menyesali terkait dengan stemen yang dikeluarkan oleh anggota DPR RI tersebut di salah satu media lokal di Aceh tentang tidak relevansinya bendera dengan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Sanusi saat menghubungi republikaceh.com, Jumat malam (25/10). Seharusnya, menurut Sanusi, Irmawan tidak perlu mengeluarkan pernyataan tersebut. Sebab, tindakan itu tidak akan menimbulkan rasa empati masyarakat, melainkan menjadi bom bunuh diri bagi dirinya sendiri pada Pileg 2024.

BACA JUGA

“Saya rasa tanpa di bilang tidak relevansi bendera dengan kesejahteraan, semua orang juga tahu. Karena dua hal tersebut memiliki poin-poin yang berbeda.” imbuh Sanusi.

Sanusi menerangkan sebagaimana di sebut dalam Pasal MoU Helsinki, pada poin 1.1.5, Aceh memiliki hak menggunakan simbol-simbol wilayah, termasuk bendera, lambang dan hymne.

“Jika kita ingin memperjuangkan tentang ekonomi dan pembangunan dan sejahtera juga memiliki beberapa poin sendiri. Poin 1.3.1, menyebutkan Aceh berhak memperoleh dana melalui utang luar negeri. Aceh berhak untuk menetapkan tingkat suku bunga berbeda dengan yang ditetapkan oleh Bank Sentral Republik Indonesia (Bank Indonesia) disebutkan pada poin 1.3.2.” terangnya.

Kemudian, lanjutnya, Aceh juga berhak menetapkan dan memungut pajak daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan internal yang resmi. Aceh berhak melakukan perdagangan dan bisnis secara internal dan internasional serta menarik investasi dan wisatawan asing secara langsung.

“Aceh akan memiliki kewenangan atas sumber daya alam yang hidup di laut teritorial di sekitar Aceh. Kemudian Aceh berhak menguasai 70 persen hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya yang ada saat ini dan di masa mendatang,” ungkapnya.

“Mengapa harus ada statemen demikian, apakah butir MoU itu tidak cukup jelas?, Saya fikir, ada cara yang lebih bijaksana dalam menanggapi persoalan Aceh. Bukan menciptakan polimik baru,” tutur Sanusi.

Ia menambahkan jika Aceh bisa melaksanakan pembangunan dan pengelolaan semua pelabuhan laut dan pelabuhan udara dalam wilayah Aceh.

Aceh juga akan menikmati perdagangan bebas dengan semua bagian Republik Indonesia tanpa hambatan pajak, tarif, ataupun hambatan lainnya.

“Kita harapkan dengan keberadaan Forbes anggota DPR RI asal Aceh menjadi sebuah kekuatan baru di parlemen agar mampu memperjuangkan kepentingan Aceh baik menyakut dengan ekonomi, kesejahteraan, pembangunan maupun masalah bendera serta kewenangan Aceh sepenuhnya bisa diselesaikan,” kata Sanusi.

Sementara itu, Irmawan yang di konfirmasi via whatsApp menjelaskan jika pada saat itu dirinya menyampaikan tentang tugas yang diamanahkan kepada dirinya oleh Partai.

“Ini perlu saya jelaskan agar nantinya tidak melahirkan multitafsi,” ungkapnya

Saat itu, terang Irmawan, dirinya menyampaikan tugas yang diamanahkan kepadanya di komisi V membidangi infrastruktur dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bermitra dengan Kementerian PUPR dan Perhubungan.

lalu, lanjutnya, wartawan menanyakan bagaimana dengan bendera. 

“Saya jawab, bendera tidak ada hubunganya dengan komisi V,” paparnya

Lagi pula, tambahnya, bendera bukan wilayah hukum DPR RI tetapi wilayah pemerintah dalam hal ini Mendagri yang bermitra dengan komisi II. (Oz/Red)

REKOMENDASI