Menteri BUMN di Minta Bantu Pemerintah Aceh

  • Whatsapp

Banda Aceh | republikaceh.com – Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) Provinsi Aceh meminta Menteri BUMN untuk memaksimalkan peran keberadaan BUMN di Aceh untuk dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh secara luas.

Hal tersebut disampaikan oleh Safaruddin selaku ketua JAMAN DPD Profinsi Aceh kepada awak media di Banda Aceh, Sabtu (2/11)

BACA JUGA

“Kami minta agar Menteri BUMN agar memaksimalkan keberadaan beberapa BUMN di Aceh, agar manfaat dari adanya BUMN tersebut dapat di rasakan oleh masyarakat luas” ungkap pria lebih akrab disapa dengan sebutan Safar itu.

Menurut Safar, saat ini banyak BUMN di Aceh hanya beroreintasi bisnis saja, tetapi tidak melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana tujuan Negara dalam mendirikan BUMN demi mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Keterlibatan BUMN secara aktif, akan sangat membantu pemerintah Aceh tentunya dapat menekan angka kemiskinan.

” Apalagi Aceh menjadi provinsi termiskin di sumatera menurut survey BPS tahun 2018 dan Perlu keterlibatan BUMN yang ada di Aceh guna membantu pemerintah provinsi Aceh, agar dapat mewujudkan kesejahteraan social bagi masyarakat Aceh,” kata Safar.

Saat ini, lanjutnya, Aceh menjadi salah satu provinsi termiskin di Indonesai walaupun dengan limpahan danaa otonomi khusus, bahkan puluhan triliun, namun belum mampu memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh.

Kegagalan pemerintah Aceh ini perlu di bantu oleh BUMN yang ada di Aceh dengan melakukan pemberdayaan ekonomi melalui dana corporate social responsilibity seperti yang di lakukan oleh Semen Padang di Sumatera Barat yang berhasil melakukan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.

“Bahkan seluruh provinsi Sumatera Barat dapat merasakan keberadaan Semen Padang, kalau pola seperti itu diterapkan di Aceh, kami yakin akan sangat membantu pemerintah provinsi Aceh dan kami sangat berharap kepada menteri BUMN agar membantu Pemerintah Aceh untuk mewujudkan kesejahteraan social dengan BUMN yang ada di Aceh” terang Safar.

JAMAN juga menyarankan kepada Pemerintah Aceh untuk sering berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat, sehingga program-program dari kementerian dapat sinergi dengan program pemerintah Aceh.

“Jangan sampai kegiatan Kementerian di Aceh, malah Pemerintah Aceh tidak mengetahuinya, seperti pengadaan proyek budi daya keramba jaring apung lepas pantai (KJA Offshore) di Kemeterian Kelautan dan Perikanan dengan pagu anggaran sebesar Rp 50 miliar” sebut Safar.

Padahal, tambah Safar, keramba tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat di Sabang. Namun, karena tidak terpantau oleh Pemerintah Aceh, maka kegiatan Kementerian tersebut akhirnya tidak memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh. Malah menjadi temuan tindak pidana korupsi dengan kerugian puluhan milyar, yang selanjutnya hasil dari kegiatan tersebut tidak bisa di nikmati oleh masyarakat Aceh.

Oleh karena itu, perlu peran aktif Plt Gubernur Aceh dalam melakukan upaya-upaya untuk meningkatan kesejahteraan ekonomi dan social masyarakat Aceh, bukan hanya bergantung pada dana APBA saja.

“Perlu juga menggali sumber lain, seperti dana CSR dari BUMN yang ada di Aceh, yang sekarang ini belum mampu memantu pemerintah Aceh dalam menekan angka kemiskinan dan penganguran di Aceh,” tutup Safaruddin. (Zaman Huri).

REKOMENDASI