Terkait Program Satu Desa Satu Hafidz, Fadhil Rahmi Apresisasi Simeulu dan Abdya

  • Whatsapp
Senator Aceh H. M. Fadhil Rahmi, (Foto/Ist)

Jakarta | republikaceh.com – Sehubungan dengan program satu desa satu hafidz, Senator Aceh H. M. Fadhil Rahmi mengapresiasi langkah Bupati Simeulu dan Abdya.

“Saya sebagai mantan ketua IKAT siap bantu memberikan informasi dan rekomendasi dayah tujuan, baik di Aceh maupun luar Aceh. Jaringan dan networking kita selama ini bisa di optimalkan untuk terwujudnya program satu desa satu hafidz,”tutur anggota Komite III DPD RI tersebut melaluli rilis yang diterima media ini, Kamis (07/11).

BACA JUGA

Menurutnya, Aceh sebagai Nanggroe syariat, Wajar dan mustahak jika program seperti ini digalakkan. Dimana Satu desa satu hafidz, satu desa satu sarjana hafidz, satu desa satu alumni Al-Azhar, Yamab, Timteng dan programsejenis lainnya.

“Kalau berbicara Aceh carong, gemilang, madani dan sebagainya, titik beratnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ungkap Fadhil

Di tingkat desa, lanjutnya, Keuchik dan perangkat desa harus mengalokasikan dana desa untuk beasiswa. Begitu juga di tingkat kabupaten. Lebih-lebih di tingkat provinsi. BPSDM harus jelas orientasinya.

“Alokasi dana beasiswa untuk bidang agama ke timteng tidak jelas. Kalau ada, masih sangat minim. Sistem dan jenjang pendidikan gak update. Mau dibawa kemana nanggroe syariat kalau begini?,”tanya mantan Ketua IKAT ini.

Selain Simeulue, Fadhil juga apresiasi langkah yang di ambil oleh Bupati Abdya dengan program mencetak sarjana hafidz dengan mengalokasikan dana setiap tahun untuk 10 putra dan putri terbaik Abdya.

“Belum 3 tahun berjalan, manfaatnya sudah nampak. Hadirnya ma’had tahfidz yang dikelola oleh alumni Al-Azhar di Abdya. Semoga daerah lainnya mau berbuat hal yg sama bahkan lebih,” ujarnya.

Terkait BPSDM, jelasnyan, info dari pemberitaan media, pedoman mereka adalah pergub 28/2019. Dari pergub itu lahir syarat penerima beasiswa dan syarat tersebut menyamaratakan sistem pendidikan luar negeri.

Padahal, tambahnya, sistem di eropa dan timteng beda. Maka wajar yang ikut seleksi beasiswa tahfidz ke luar negeri hanya puluhan. Itu pun rata-rata karena ada dispensasi/keringanan syarat. Padahal peminat yang memenuhi syarat lebih 500an setiap tahun.

“Sudah saya bentuk tim untuk telaah. Kalau benar diskriminatif, dan tidak mengakomodir sistem pendidikan timur tengah, Pergub kita minta direvisi. Pendidikan agama harus diutamakan dan menjadi prioritas,” pungkasnya. (Zaman Huri)

REKOMENDASI