Kementerian ATR Lakukan Konsultasi Publik Tata Ruang KEK Arun

  • Whatsapp
Kasubdit Penataan Kawasan Perkotaan Kementerian ATR/BPN RI, Win Elas Yekti, Kamis (14/11) (Foto/Ist)

Aceh Utara | republikaceh.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI melakukan konsultasi publik di Kabupaten Aceh Utara dalam rangka penyusunan materi teknis Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumaw di aula Kantor Bupati Aceh Utara, Kamis, (14/11)

Acara yang dibuka oleh Sekdakab Aceh Utara Abdul Aziz, SH, MM, MH tersebut, ikut dihadiri pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Bappeda Aceh, dan pejabat Kanwil BPN Aceh serta stakeholder di Kabupaten Aceh Utara, juga Lembaga Swadaya Masyarakat.

BACA JUGA

Kasubdit Penataan Kawasan Perkotaan Kementerian ATR/BPN RI, Win Elas Yekti, dalam sambutannya mengatakan KEK Arun meliputi dua daerah otonomi yaitu Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, sehingga dokumen tata ruangnya harus dibuat dalam dua kajian terpisah.

“Tim kami ditugaskan untuk Aceh Utara, dan hari ini kita diskusikan dengan stakeholder terkait di Aceh Utara, sehingga nantinya diperoleh dokumen yang lebih lengkap dan rinci sesuai harapan semua pihak,” kata Win Elas Yekti.

Pihaknya meminta kepada peserta diskusi untuk memberikan saran-saran dan masukan, karena pihaknya selaku penyusun dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) sangat membutuhkan adanya pendapat dari para pihak. Apalagi nantinya dokumen tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk dijadikan satu acuan hukum dalam bentuk Qanun.

“Kita harapkan setelah nantinya menjadi Qanun, maka tidak ada lagi masalah dengan penataan ruang dan peruntukan kawasan di kawasan KEK Arun,” kata Win.

Kata dia, tujuan dilaksanakan RRTR adalah agar tersusunnya materi teknis RRTR di sekitar KEK Arun Lhokseumawe yang menjadi arahan dan pedoman dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang di sekitar KEK Arun Lhokseumawe.

Selain itu, juga agar tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RRTR, serta peraturan zonasi kawasan ujarnya.

Sementara Sekdakab Aceh Utara Abdul Aziz, SH, MM, MH, dalam sambutannya mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi dilaksanakan konsultasi publik untuk penyumpurnaan dokumen RRTR KEK Arun di Aceh Utara.

Apalagi KEK Arun sudah lebih dua tahun ditetapkan oleh Presiden melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017, namun hingga saat ini belum menampakkan kegiatan yang signifikan di kawasan.

Kebanyakan stakeholder terkait, kata Sekdakab Abdul Aziz, masih berbicara tentang strategi percepatan pengembangan KEK Arun.

Bahkan para konsorsium masih berbicara tentang kajian-kajian dan upaya-upaya percepatan KEK Arun dalam rapat dengan Pemerintah Aceh belum lama ini.

Oleh sebab itu, dengan disiapkan dokumen RRTR melalui konsultasi publik tersebut diharapkan menjadi salah satu pemicu dan pemacu percepatan kesiapan KEK Arun dalam menyambut masuknya investasi.

“Nantinya tentu akan lebih jelas dan rinci di mana kawasan industri, di mana kawasan pertanian, kawasan peternakan, dan lain-lain, sehingga tidak ada yang perlu dipermasalahkan lagi dalam peruntukannya,” kata Abdul Aziz.

Sementara itu Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Aceh Utara Kusairi Ibrahim, ST, MSM, mengatakan terdapat dua dokumen yang sedang difinalisasi oleh Kementerian ATR/BPN RI terkait dengan KEK Arun, yaitu dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

“Mereka melakukan konsultasi publik dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait di Aceh Utara, termasuk kalangan LSM, sehingga nantinya dokumen tersebut menjadi lebih kuat secara sosial maupun hukum, karena nantinya akan dijadikan Qanun daerah,” kata Kusairi. (Zaman Huri)

REKOMENDASI