Calang | republikaceh.com – Anggota DPRK Aceh Jaya, Hazami, meminta Pemerintah Aceh untuk mengevaluasi kembali terkait dengan adanya pembatalan rumah dhuafa.
Menurutnya, pembatalan tersebut sangat menzalimi kepentingan masyarakat miskin dan juga dapat melahirkan kebijakan yang tidak berazas kerakyatan.
“Tugas kita memastikan rakyat itu lepas dari kemiskinan bukan malah menambahkan,” ungkap Hazami kepada republikaceh.com, Minggu (24/11) di Calang
Pembatalan ini, lanjutnya, patut dicuringai adanya indikasi kuatnya kepentingan yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin atau tidak adanya profisional pejabat dalam bekerja.
“kita sangat meyayangkan keputusan tersebut. kita minta pemerintah jangan mengorbankan masyarakat miskin hanya karena tidak terakomudir kepentingan oknum kelompok atau orang dekat pejabat pemerintahan,” ujar Hazami
Hazami mempertanyakan apa alasan pemerintah membatalkan bantuan untuk masyarakat miskin dibandingkan dengan mempertahankan kebutuhanan para pejabat yang keperluannya tidak terlalu mendesak dan menuai kritikan hampir dari semua kalangan.
Pemerintah Aceh, tambahnya, jangan menyalahkan persoalan waktu tidak sanggub mengejar persiapan karena karena persiapan rencana pembangunan rumah dhuafa tersebut sudah dipersiapkan sejak tahun 2018
“setau saya, persiapan berkas rumah dhuafa tersebut sudah disiapkan sejak masa kepemimpinan Tgk. Zamzami A.Rani alias Abu tausi di Baitul Mal Aceh, tapi kenapa baru sekarang dilakukan proses lelangnya, inikan tidak masuk akal,” cetus Hazami. (Zahlur Akbar).
