Kejari Abdya Beberkan Perkembangan Kasus SPPD Fiktif Anggota Dewan

  • Whatsapp
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Barat Daya (Abdya) Aceh Nilawati, SH. MH sedang memberikan paparan pada saat menggelar Coffee Morning bersama awak media yang berlangsung di Aula Kajari setempat, Rabu (27/11) (Foto/Ist)
Blangpidie | republikaceh.com – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Barat Daya (Abdya) Aceh Nilawati,SH.MH beberkan perkembangan kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas di DPRK yang sedang ditanganinya.
Kasus yang diperkirakan telah merugikan uang negara hingga mencapai Rp 1 miliar lebih pada tahun 2017 tersebut muncul setelah Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) tahun 2018 menemukan ada kejanggalan terhadap pertanggungjawaban anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) 24 anggota DPRK Abdya.
“Kami  tidak ada niat sama sekali untuk menggantung status Hukum bagi siapapun yang kita proses. Tidak ada kasus yang kita tutupi. Kasus SPPD ini sedang dalam proses. Kita tentu bekerja sesuai Standar Oprasional Prosedur (SOP). jadi, kasus ini tetap kita tuntaskan,” kata Kajari Abdya, Nilawati saat menggelar coffee morning bersama awak media yang berlangsung di Aula Kajari setempat, Rabu (27/11).
Untuk itu, dirinya juga meminta kepada rekan-rekan media untuk bersabar menunggu hasil perkembangan atas dugaan kasus SPPD fiktif.
Sejauh ini, kata Nilawati, beberapa tahap pegungkapan terhadap kasus tersebut sudah dijalankan. Sejumlah saksi yang berkaitan sudah dimintai keterangan, termasuk mendatangi bandara, guna mengecek keabsahan tiket penerbangan.
“Kami sudah mengecek ke bandara. Hasilnya negatif,” terangnya.
Nilawati yang baru menjabat sebagai orang nomor satu di Kejari Abdya mengantikan Kajari sebelumnya mengaku akan menyelesaikan semua kasus-kasus yang saat ini sedang ditangani.
Adapun kasus besar lain selain dugaan  korupsi  SPPD Fiktif anggota DPRK adalah kasus dugaan korupsi penyertaan modal untuk PDAM Gunung Kila, pada anggaran 2017 dan 2018.
“kita tidak mengantungkan status hukum orang lain. Semua kasus saat ini sedang kita proses. Kinerja kita terpantau oleh atasan. Dalam waktu dekat kita akan melakukan konsultasi dengan atasan terhadap kasus-kasus tersebut,” ujarnya.
Nilawati berjanji, pada Desember 2019 mendatang akan memberitahukan hasil proses pegungkapan atas kedua kasus tersebut kepada Publik. Pihaknya juga meminta agar masyarakat tidak berasumsi yang bukan-bukan.
“Kita sangat berkomitmen menuntaskan segera kasus itu, agar jelas status hukumnya,” Pungkasnya. (Mustafa).

REKOMENDASI