KMBSA Sesalkan Pernyataan Azhar Abdurahaman, Begini Klarifikasinya

  • Whatsapp

Kolase Foto Ketua KMBSA Aceh Jaya, Al Fuadi (Kiri) dan Anggota DPRA, Azhar Abdurrahman (Dok. Republikaceh)

Calang | republikaceh.com – Ketua Komunitas Muda Barat Selatan Aceh (KMBSA) Al Fuadi, menyesalkan pernyataan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Azhar Abdurrahman pada Selasa (03/12) yang meminta Dana Otsus Aceh tidak diperpanjang pasca berakhir di tahun 2027.

Menurutnya, masyarakat Aceh yang mulai bangkit dari keterpurukannya masa konflik Masih teramat sangat penting akan kehadiran dana outsus untuk pembangunan insfratruktur di setiap kabupaten kota se Provinsi Aceh.

“Jika kita melihat Provinsi Aceh yang saat ini masih sangat membutuhkan anggaran besar baik itu dalam bentuk pembenahan insfastruktur, SDM maupun itu perekonomian,” turur Al Fuadi kepada republikaceh.com, Sabtu (7/12) di Calang.

Ia menerangkan, seharusnya Azhar Abdurrahman yang pernah menjabat Bupati Aceh Jaya selama Dua periode harus lebih bisa berfikir langkah dan strategi kedepan dengan berbagai pengalaman pengelolaan dana outsus dari tingkat kabupaten dan kota.

“Sepatutnya selaku anggota DPRA mendesak agar dana otsus digunakan sesuai dengan yang telah di tuang dalam Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA), bukan pernyataan yang sepakat dana outsus tidak lagi diperpanjang,” kata Fuadi

Dalam UU itu, lanjutnya, dana otsus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pengetasan kemiskinan. Peruntukan dana juga dikhususkan untuk pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

“Saya juga sangat berharap agar Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan jajarannya, mengevaluasi kinerja kinerja para kepala satuan pemerintah (SKPA) maupun menekankan kontrol terhadap penggunaan outsus di kabupaten dan kota diperuntukkan dengan sesuai dan tepat. Hal ini, sangat terkait dengan daya serapan anggaran yang sangat rendah,” harapnya.

Perlu di ingat, tambahnya, bahwa Aceh masuk enam Provinsi termiskin di Indonesia sebagaimana data dikeluarkan Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS). Harapan besar masyarakat berada di pundak Eksekutif dan Legislatif agar serius menyusunan anggaran prioritas dengan berorientasi pada sektor pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, serta infrastruktur yang menunjang sektor ekonomi, serta pelayanan publik.

“Pemerintah Aceh perlu melakukan kajian strategis untuk mendongkrak realisasi anggaran sebagi solusi pencegahan,” terangnya.

Kembali Fuadi mengungkapkan jika banyak hal terkait penyerapan anggarn ditingkat Kabupaten Aceh Jaya masih menjadi pekerjaan rumah para Eksekutif dan Legislatif.

“Harus ada Master Plan yang jelas mengenai kebijakan riil dari alokasi anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, baik gedung, jalan, akses pelayanan publik (kesehatan-pendidikan) di Aceh Jaya,” cetusnya

Fuadi mengharapkan agar pihak LSM dan masyarakat untuk ambil andil mengawal kinerja dan tata kelola pemerintahan, terutama mengawal kebijakan tata kelola RAPBK dan Otsus Aceh Jaya kedepan.

“Pengawasan dinilai menjadi upaya meminimalisir penyimpangan atau indikasi praktik korupsi yang hingga saat ini masih marak,” Pungkas Fuadi.

Sementara itu, Azhar Abdurahman saat dikonfirmasi menjelaskan maksud dari pernyataannya melalui pesan whatshApp kepada republikaceh.com.

“Sebenarnya kombatan GAM yang sudah berjuang sampai saat ini belum mendapat kesejahteraan setimpal dari buah yang di dapatkan dari Dana Otsus, sebagaimana Dana Otsus tahap pertama sebagai bagian dari rekonsialisasi dan reintegtasi GAM dan juga bagian kelanjutan Rehabilitasi,” kata Azhar.

Menurut Azhar, Selama ini yang mendapat kemudahan dari dana Otsus tersebut adalah para pejabat, honorium birokrasi, dan kontraktor

“Maka, atas dasar itulah Kami mengucapkan selamat berjuang dana Otsus tahap II bagi elit yang akan memetik hasilnya, asal jangan ajak kami berperang lagi,” jelas Azhar.

“untuk dapat dana otsus, Soe yang gatei garöe geudròe. (Siapa yang Gatal, Garuk Sendiri),” pungkasnya.

Terkait pernyataan dari para Ketua lembaga, Azhar Abdurahman menjelaskan jika semua orang bisa memberikan komentar dari sudut dan dimensi apa saja.

“namun saya sebagai orang yang pernah di eksekutif dan sekarang di legislatif telah melihat, bahwa tidak ada alokasi khusus dalam dana Otsus bagi eks kombatan,”ucapnya.

Dana Otsus, lanjutnya, lebih dominan untuk belanja modal publik sebagian di beberapa Kabupaten/kota, dan tidak di pimpinan oleh eks Kombatan, serta belum mendapat porsi untuk eks kombatan.

Maka, tambahnya, jika ada sebagian orang merasa risih dengan komentar saya, silakan saja berjuang, mana tahu dapat rezeki lagi untuk dana Otsus ke pusat.

“Sekarang pemerintah Pusat seperti merasa tidak memiliki Komitmen lagi terhadap MoU Helsinki,” tutupnya (Redaksi)

REKOMENDASI