Kakanmenag Abdya: Kepala Mandrasah Jangan Coba Mainkan Uang Negara

  • Whatsapp

Kasubag TU Kamenag Abdya,Tajri Bin Yakop, Msi saat memberikan sambutan pada acara sosialisai pelaporan keuangan, Rabu (11/12/2019) (Foto/Mustafa)

Blangpidie | republikaceh.com – Kepala kantor Kementrian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) Dr. H Iqbal Muhammad, Sag. MAg menghimbau kepada seluruh Kepala Sekolah Madsarah di lingkungan setempat untuk tidak main-main dalam mengelola uang negara.

“Uang Rp 50.000 saja yang kita pergunakan pun wajib kita pertanggungjawabkan. Jadi, jangan coba -coba untuk bermain dengan uang negara,” ungkap Dr Iqbal Muhammad MAg saat memberikan sambutan pada kegiatan sosialisasi pelaporan keuangan dan sinkronisasi data personal Pendis, Rabu (11/12/2019) yang berlangsung di Aula UPTD PPMG Wilayah VII Abdya.

Dirinya juga menyebutkan jika kegiatan sosialisasi pelaporan yang sedang digelar tersebut pertama dilakukan, untuk memberi pemahaman kepada kepala madrasah, tentang penggunaan keuangan negara.

Terlebih, sambungnya, narasumber yang dihadirkan adalah para penegak hukum seperti Kasi Pidsus Kejari Abdya dan Wakapolres Abdya Kompol Ahzan SIK MSM sehingga bisa memberi pengetahuan, langkah-langkah penyelamatan uang negara, dan menghindari penyelewengan keuangan negara.

“Alhamdulillah, pengelolaan keuangan tahun lalu sudah baik, namun dengan adanya sosialisasi ini, kita berharap dalam pengelolaan anggaran 2020, akan lebih baik lagi,” katanya.

Sementara itu Wakapolres Abdya, Kompol Ahzan SIK MSM mendukung sikap Kankemenag Abdya, yang meminta kepala madrasah tidak main-main dalam pengelola uang negara.

“Saya setuju dengan Pak Kankemenag, saya ini juga ketua harian Saber Pungli, pengutipan uang Rp 50.000 kalau tidak ada aturan dan dasar, akan kami kejar,” tegas Kompol Ahzan.

Menurut Kompol Ahzan, persoalan korupsi terjadi akibat adanya niat dan kesempatan.

Kompol Azhar mencontohkan, sebagai Awalnya, mula-mula mengambil uang Rp 100.000, karena merasa aman dan tidak ada yang protes, selanjutnya meningkat Rp 1 juta, dan berakhir hingga miliaran rupiah bahkan triliunan.

“yang sering terjadi pada PNS ini adalah masalah perjalanan dinas. SPT SPPD-nya jalan ke Banda Aceh, tapi orangnya di Blangpidie, ini kan tidak boleh, karena fiktif. Tentu pemikiran ini harus kita hilangkan. Sekarang kita berpikir, kalau kita diberikan uang, maka kita wajib bekerja,” jelasnya. (Mustafa)

REKOMENDASI