Wabup Aceh Utara Minta Semua Desa Miliki Qanun Adat dan Reusam

  • Whatsapp

Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf saat menyampaikan sambutan pada kegiatan pertemuan dengan Masyarakat, (Foto/Ist)

Aceh Utara | republikaceh.com – Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf meminta semua Desa di daerahnya untuk memiliki qanun tentang adat dan reusam sebagai acuan penyelesaian setiap perkara hukum ringan atau konflik sosial yang terjadi di kehidupan bermasyarakat.

Menurutnya, Hal itu tersebut menjadi penting, mengingat hingga saat ini masih sangat banyak Desa di Aceh Utara yang belum melahirkan qanun tersebut.

Padahal, lanjutnya, keberadaan qanun tersebut sangat urgen dan mendesak, mengingat kian hari sering terjadinya kasus-kasus di tengah masyarakat, baik yang bersifat hukum maupun konflik sosial.

“Saya sangat berharap agar desa di Aceh Utara segera merealisasikan lahirnya qanun tentang adat dan reusam, sehingga perkara-perkara yang terjadi di tingkat desa tersebut dapat diselesaikan dengan lebih arif dan bijak, sesuai kearifan lokal yang telah diatur dalam qanun, dan juga tidak melanggar dengan aturan hukum dalam qanun syariat,” kata Fauzi Yusuf, Selasa, (11/12 2019).

Wakil Bupati Fauzi mengungkapkan jika penegasan tentang pentingnya setiap desa adanya qanun adat dan reusam telah disampaikan beberapa kali pada saat menghadiri pertemuan dalam forum masyarakat.

“Pada saat turun ke kecamatan dalam rangka evaluasi kinerja aparatur desa, pihaknya juga pernah menegaskan tentang pentingnya perihal tersebut,” imbuhnya.

Selama ini, terang Fauzi, ketika terjadi suatu perkara hukum di desa, sering kali diselesaikan tanpa berdasarkan aturan tertulis atau semacam qanun. Sehingga hal ini sangat berisiko bila di gugat kembali atau dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

“Sebab itu, setiap desa perlu membuat qanun, sehingga kedudukan acuan hukum tersebut bisa menjadi pegangan bagi aparatur atau petua adat saat menyelesaikan perkara,” tegasnya

Fauzi menambahkan, saat menyusun qanun adat dan reusam tersebut, isinya tidak melanggar dari qanun syariat yang berlaku menyeluruh di Aceh.

Sanksi-sanksi yang diterapkan juga tidak boleh menyimpang dari aturan syariat.

“Dengan demikian, fungsi qanun gampong ini nantinya tentu akan menjadi semacam pageu gampong atau payung hukum demi kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat setempat,” terangnya lagi.

Lebih jauh Fauzi mengatakan qanun Gampong (Desa) bukan hanya untuk kemaslahatan hukum dan sosial saja, akan tetapi juga dapat menyelamatkan generasi masa depan Aceh Utara.

“Untuk itu, qanun tersebut hendaknya juga berfungsi untuk penegakan amar ma’ruf nahi mungkar. Apalagi beberapa waktu yang lalu telah ditandatangani bersama serta deklarasi oleh Forkopimda Aceh Utara bersama para pimpinan ormas se- Aceh Utara,” harapnya.

Kembali Fauzi menambahkan, Untuk membuat qanunpihak gampong bisa menggunakan anggaran desa.

“Misalnya anggaran untuk rapat-rapat saat mengundang tim ahli atau saat public hearing dan itu bila diperlukan. Juga misalnya untuk membayar honorarium tim penyusun qanun,” pungkasnya. (Zaman Huri)

REKOMENDASI