Di Aceh Utara, Pengelolaan BUMG Terhenti

  • Whatsapp

Nampak Kantor Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Tengku Dibanda Pirak di Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara, Senin (30/12/2019) (Foto/Zaman Huri)

Aceh Utara | republikaceh.com – Diduga akibat pengelolaan tidak baik dan tidak transparan, Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Tengku Dibanda Pirak di Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara belum berkembang.

Sekretaris BUMG Banda Pirak Jaya, Nurdin, Senin (30/12/2019) kepada republikaceh.com menyampaikan, Penyebab tidak berkembangnya usaha yang dikelola oleh BUMG tersebut dikarenakan dokumen daftar nama-nama penerima bantuan kepada masyarakat oleh pengurus BUMG lama belum diserahkan sepenuhnya kepada pengurus sekarang.

Akibatnya, lanjut Nurdin, pengurus baru merasa kesulitan untuk menarik pinjaman yang telah diserahkan kepada masyarakat.

Nurdin menjelaskan, pinjaman yang diberikan kepada masyarakat berupa pupuk dan racun serta sapi

Selain dokumen sebutnya, sebuah rice miling (pabrik keliling) dan sawah seluas lebih kurang 3.200 meter yang seharusnya dikelola oleh BUMG juga belum juga diserahkan.

 

 Rice miling (pabrik keliling) aset milik BUMG Tengku Dibanda Pirak di Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara dalam keadaan rusak, Senin (30/12/2019) (Foto/Zaman Huri)

Sementara itu, Muhammad Nasir, Kepala Desa, Banda Pirak Kecamatan Paya Bakong saat di konfirmasi menyebutkan, penyertaan modal untuk BUMG dilakukan pada tahun 2016 sebesar 319.000.000

Dana tersebut, lanjutnya, diperuntukkan untuk membeli 1 unit rice miling (pabrik keliling), 24 ekor sapi, pengadaan pupuk dan racun untuk menunjang hasil pertanian masyarakat

Namun, setelah setahun pengelolaan, semua sapi dijual, dikarenakan pertumbuhan sapi tidak seperti yang diharapkan.

“malah harga jual sapi lebih murah dari harga beli, Ungkapnya.

Lalu, tambahnya, hasil dari penjualan sapi tersebut, pihaknya membeli sawah seluas dua hektar lebih atau 3.200 meter lebih di Pirak Timu dengan harga Rp.95.000.000 belum termasuk pajak dan biaya pembuatan surat.

Selebihnya, uang tersebut diperuntukkan untuk perluasan tanah Meunasah seluas 5 x 40 meter yang menghabiskan anggaran 40.000.000,

“Keputusan tersebut berdasarkan persetujuan rapat di Meunasah, sementara sisanya diserahkan kepada pengurus BUMG baru senilai 83.000.000. Terkait dengan pabrik keliling masih ada, sekarang dalam kondisi rusak,” jelasnya.

Menyangkut perihal dengan adanya penarikan pinjaman pada pembagian pupuk dan racun yang menunggak dari masyarakat, dirinya mengakui memang ada dan itu adalah salah satu sebab usaha tidak berjalan dengan baik.

“Inspektorat Kabupaten Aceh Utara telah melakukan pemeriksaan realisasi keuangan desa untuk tahun 2016 dan 2017, yang dilakukan pada tahun 2018,” pungkasnya. (Zaman Huri)

REKOMENDASI