Kunjungi Pedalaman Aceh Timur, Senator Aceh: APBA Jadi lumpur

  • Whatsapp

Senator Asal Aceh, M Fadhil Rahmi saat melintasi jalan di kawasan Kecamatan Penaron, Aceh Timur Senin (30/12/2019) (Foto/Ist)

Aceh Timur | republikaceh.com – Senator Aceh, M. Fadhil Rahmi, merasa prihatin dengan kondisi jalan di kawasan Kecamatan Peunaron, Aceh Timur.

Saat melakukan kunjungan ke Kecamatan tersebut, Senin (30/12/2019), Fadhil Rahmi melihat langsung kondisi jalan yang sudah rusak. Menurutnya, saat ini alokasi dana cukup besar dianggarkan namun masih ada jalan di wilayah pedalaman yang belum diperbaiki.

Fadhil Rahmi kepada republikaceh.com Selasa (31/12/2019) menyampaikan, Setiap tahun pemerintah Aceh menggelontarkan anggaran pembangunan ruas Jalan menggunakan DOKA Aceh, di bangun tahun 2018 dan kembali dianggarkan di APBA 2019 senilai 120 Miliyar dan 2020 senilai 89 miliyar yang terbagi 3 sigmen hingga ke perbatasan Gayo Lues.

“Saya mendapat informasi dan keluhan dari masyarakat Peunaron. Bahwa, tidak sampai setahun setelah pengerjaan ruas jalan ini kembali rusak parah,” Ungkap Senator.

 

Satu unit mobil sedang melintasi jalan rusak di kawasan Kecamatan Penaron, Aceh Timur Senin (30/12/2019) (Foto/Ist)

Seharusnya, lanjut Senator, Pemerintah Aceh dan DPR Aceh melakukan evaluasi terkait pembangunan jalan tersebut, sehingga menjadi catatan dalam realisasi anggara kedepan.

Senator menjelaskan, Jalan rusak juga terdapat di perbatasan antara kecamatan Peunaron dan kecamatan rantau Peureulak.

“badan jalan ambas, ini membahayakan bagi lalu lintas masyarakat. kondisi ini harus segera ditanggai oleh pemerintah sebelum jatuh korban,” jelasnya.

Fadhil Rahmi meminta, Pemerintah Aceh segera menurunkan TIM ke lapangan untuk mengecek kerusakan ruas jalan Peureulak-peunaron.

 

Kondisi berlobang jalan di kawasan Kecamatan Penaron, Aceh Timur Senin (30/12/2019) (Foto/Ist)

“Jalan ini merupakan urat nadi perekonomian masyarakat Peunaron, serbajadi, rantau Peurelak dan sekitarnya,” ungkapnya.

Untuk itu, tambahnya, diperlukan keseriusan dalam segi pengawasan pelaksana, terlebih kualitas pembangunan harus juga lebih di tingkatkan.

“Pembangunan infrastruktur pedalaman harus segera diselesaikan. Kedepan pemerintah harus punya program penyelesaian infrastruktur pedalamanan,” pungkasnya. (Zaman Huri).

REKOMENDASI