GeRAK Aceh Barat “Dukung” Pemutusan Hubungan Kerja THL RSUD Cut Nyak Dhien

  • Whatsapp

Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syahputra (Foto/Ist)

Melaboh | republikaceh.com – Edy Syahputra, Kordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, mendukung kebijakan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, terkait kebijakan pemutusan hubungan kerja terhadap ratusan tenaga harian lepas (THL) 31 Desember 2019 lalu.

Pemutusan tersebut patut dilakukan. Namun, tutur Edy, yang paling harus diingat dan digarisbawahi oleh pihak manajemen RSUD Cut Nyak Dhien, pemutusan ini harus dilakukan secara benar-benar profesionalisme tanpa ada intervensi dari pihak manapun, katanya Sabtu petang, (4/1/2020).

Ketika terjadinya pemutusan terhadap ratusan THL tersebut justru hal itu akan menimbulkan polemik baru ditengah-tengah masyarakat. Ada beberapa point yang patut dan harus dikaji dalam pemutusan THL tersebut, ungkap Edy.

Pertama, kita melihat apakah mereka yang diputuskan ini benar-benar tidak profesional dalam bekerja sebagaimana disebutkan oleh pihak rumah sakit dalam media massa, tanya Kordinator GeRAK Aceh Barat.

Disebutkan, bahwa ada THL yang tidak disiplin walaupun THL tersebut memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sehingga juga harus diistirahatkan.

Artinya, keputusan ini adalah keputusan mutlak manajemen RSUD Cut Nyak Dhien yang tidak boleh di intervensi oleh pihak manapun, jelas Edy.

Kedua, dalam segi profesionalisme bekerja. Ini juga menjadi bagian terpenting bagi THL yang masih dipertahankan oleh manajemen rumah sakit.

Artinya, jangan sampai pihak THL yang dipertahankan oleh manajemen, justru tidak mempunyai STR sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Permenkes 28/2017) dan STRB adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada Bidan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Artinya, mau saya tegaskan dalam hal ini menyangkut dengan STR. Kita tidak ingin kejadian terjadi Oktober 2018 silam, justru kembali berulang disebabkan oleh perawat yang diduga menyuntikkan jarum tersebut disebut tidak memiliki STR, ucapnya.

Kejadian pada Oktober 2018 silam, dikatakan Edy, adalah dugaan malapraktik berujung kematian pasien di RSU Cut Nyak Dien Meulaboh. Terlebih soal siapa sebenarnya yang bertanggungjawab dalam kasus tersebut, katanya.

Ketiga, GeRAK Aceh Barat juga menyoroti soal pengelolaan anggaran rumah sakit yang defisit atau berkurang. Dimana diketahui bahwa RSUD Cut Nyak Dhien, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, dilaporkan sudah resmi turun kelas atau dari sebelumnya tipe B kini menjadi C.

Penurunan tipe ini, lebih lanjut di beber Edy, berdasarkan hasil review yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI tertanggal 28 Agustus 2019 lalu. Atas turun kelas tersebut, pihak RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh mengeluarkan surat pengumuman disampaikan kepada semua THL bahwa akan dilakukan pengurangan tenaga THL sekitar 30 persen.

Dalam surat itu dijelaskan, terkait hasil review kelas RSU yang dikeluarkan Kemenkes dengan Nomor 900/155/VIII/2019, tertanggal 15 Juli 2019 dan Nomor 0501/III/2787/2019 tertanggal 27 Agustus 2019.

Dengan penurunan kelas RSUD Cut Nyak Dhien, penurunan 6 bulan ke depan sehingga berpengaruhi pendapatan rumah sakit yang berdampak berkurangnya biaya penerimaan klaim dari BPJS sebesar 30 persen, tukas Edy.

Hal itu juga disebutkan dalam media massa. Bahwa untuk menjamin keberlangsungan operasional RSUD Cut Nyak Dhien akibat berkurangnya penerimaan, maka dengan sangat terpaksa pihak rumah sakit akan melakukan pengurangan THL sebesar 30 persen dari yang ada saat ini.

Dalam hal itu, GeRAK Aceh Barat, menegaskan soal pengelolaan manajemen yang ptofesional dalam mengelola rumah sakit, jangan “cileut-cileut lah. Ini menyangkut dengan pelayanan publik dan menggunakan uang publik.”

Kita justru melihat, hal ini kebalikan dan justru menimbulkan kebingungan dalam pemutusan THL yang baru berlangsung saat ini.

Berdasarkan catatan kita, ia menilai bahwa ada kebijakan yang kita anggap tidak profesional dan terkesan adanya “intervensi dari pihak lain.”

Alasannya, dimana pihak manajemen rumah sakit meluluskan seluruh peserta seleksi penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berjumlah 1.214 orang, terang dia.

Padahal sebelumnya hanya 516 orang yang dinyatakan lulus. Bahkan sebagaimana diberitakaan oleh media, nama yang diumumkan lulus oleh tim Unsyiah Banda Aceh, hanya sejumlah 300 orang saja, dari 1.200 orang yang ikut seleksi.

Informasi lain kita terima, bahkan penerimaan pegawai honorer/THL tersebut hanya diterima sebanyak 814 orang, dimana pihak Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) adalah pihak penentu kelulusan selaku pihak yang menyediakan soal dan memeriksa hasil seleksi atau ujian.

Tapi faktanya tidak sebagaimana diharapkan.
Hal ini tentu menimbulkan penafsiran negatif.

Akibatnya, kita melihat anggaran tersebut menjadi membengkak dikarenakan semua pegawai honorer/THL diterima. Dimana sejumlah 1.214 orang bila diberi upah satu bulan sebesar 1 juta rupiah maka dikalikan dengan 1.214 orang, maka anggaran yang harus disediakan oleh manajemen RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh untuk setiap bulannya adalah 1.2 Miliar.

Padahal, dari informasi yang kita dapat dan juga sebagaimana di tulis dalam media massa, sebelumnya hanya 300 hingga 516 orang yang dinyatakan lulus sebagaimana diberitakan.

Dengan kondisi dan fakta tersebut, kita melihat bahwa manajemen RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh berada dibawah “tekanan pihak-pihak tertentu,” dalam memutuskan hal tersebut.

Atas dasar hal itu, tentu kita mempertanyakan legalitas tes penerimaan pegawai kontrak/THL yang dilakukan pihak RSUD Cut Nyak Dhien beberapa waktu lalu.

Selain itu, sambung dia, kita juga melihat bahwa pihak manajemen Unsyiah tidak mungkin bekerja untuk membuat soal dan kemudian memberikan penilaian kelulusan. Dengan permasalahan itu, artinya kami menduga ada uang negara yang dipergunakan oleh manajemen rumah sakit untuk diberikan kepada pihak yang melakukan tes tenaga honorer/THL rumah sakit.

Kemudian dalam hal itu, tenaga honorer/THL adalah pihak yang menjadi “korban” dari kebijakan manajemen RSUD Cut Nyak Dhien, Meulaboh, yang kami duga tidak profesional dan terkesan kemudian “cileut-cileut dalam mengeluarkan keputusan, tandas Edy.

Point keempat, dikatakan Edy, sikap manajemen RSUD adalah ingin menampung seluruh pemuda-pemudi atau mereka yang dianggap punya skil bekerja di rumah sakit, seharusnya benar-benar profesional, karena ini menyangkut dengan pelayanan publik dan nyawa orang dalam mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit. Hal yang harus dilakukan adalah, mendesak pemerintah daerah untuk membuka lapangan kerja disegala lintas sektor, agar mereka dapat ditampung dan bekerja sesuai kualitas yang mereka miliki.

“Mengingat, Aceh Barat saat ini sedang memiliki aktifitas pertambangan dan perkebunan, kami melihat hal tersebut potensi yang harus benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintah daerah,” tutup Kordinator GeRAK Aceh Barat. (Depp)

REKOMENDASI