TA Khalid Sahuti Keluhan Pendamping LPMUKP

  • Whatsapp

TA Khalid sedang mendengar keluhan Pendamping Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), Rabu (15/1/2020) (Foto/Ist)

Jakarta | republikaceh.com -Anggota DPR RI asal Aceh, TA Khalid, menyahuti keluhan Pendamping Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), Rabu (15/1/2020).

Keluhan tersebut terkait proses pencairan dana bergulir bagi nelayan terkendala, hingga menghabiskan waktu selama enam bulan di Gedung Nusantara II DPR RI.

“Tentu pertama kami menyambut baik permintaan teman-teman pendamping, tentu jika sebuah proses memakan waktu hingga memakan waktu hingga 6 bulan keterlambatan tersebut tidak adanya kantor perwakilan di setiap provinsi di seluruh Indonesia,” ungkap TA Khalid, kepada awak media diruang kerjanya.

Tentunya, lanjut TA Khalid, untuk mempercepat realisasi pencairan dana bergulir tersebut, nantinya akan sampaikan kepada Kementrian Kelautan dan Perikanan, termasuk baik persoalan tenaga pendamping tersebut merupakan tenaga kontrak agar dapat di anggkat sebagai kariyawan tetap.

“tentu agar proses pendampingan tersebut terus berlanjut sejak dari proses pencairan hingga pendampingan sehingga para kelompok nelayan hingga berhasil”. tambahnya.

Ketua LPMUKP, Bambang Kusnadi, diruang kerja DPR RI Komisi IV, TA. Khalid, kepada sejumlah wartawan mengungkapkan jika dalam proses pencairan dana bergulir tersebut harus mengirimkan ke Jakarta, sementara pengirim berkas tersebut dari seluruh Indonesia.

Kondisi ini, lanjutnya, mengakibatkan masyarakat mengubah skema, yang seharusnya dipergunakan untuk Budidaya bisa berubah, dikarenakan menjadi kendala bagi nelayan itu sendiri.

“Kita berharap adanya kemudahan dalam proses pencairan dana bergulir tersebut agar realisasi lebih cepat disetiap provinsi dan ini menjadi upaya pemberdayaan ekonomi bagi nelayan,” tuturnya.

Sejauh ini, tambahnya, para pendamping diseluruh Indonensia berjumlah 2010 pendamping, tentu dengan harapan kedepan dapat memiliki kantor sendiri di setiap Provinsi.

“Dengan demikian, pelayanan akan lebih maksimal untuk kelompok nelayan,” Pungkas Bambang. (Redaksi)

REKOMENDASI