Kelangkaan Pupuk Bersubsidi, Ini Kata PT. PIM

  • Whatsapp

Pupuk bersubsidi. TEMPO/Aris Andrianto

Aceh Utara | republikaceh.com – Manager Humas PT PIM, Nasrun mengungkapkan terkait pupuk bersubsidi selama ini bukan kelangkaan, Kauta yang ditetapkan oleh pemerintah tidak mencukupi dengan lahan yang ada di Aceh.

Menurutnya, saat ini PT. PIM, melakukan produksi dan penyaluran pupuk bersubsidi, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Jumlah pupuk bersubsidi tahun lalu sebesar 277.000 ton, dengan kaota sebesar itu, sebut Nasrun, belum sebanding dengan luas lahan yang ada di Aceh.

“Alhamdulillah, Tahun ini (2020) ada penambahan atau peningkatan produksi dari tahun sebelumnya, dari jumlah 277.000 ton menjadi 381.000 ton, mudah-mudahan dengan penambahan ini dapat meringankan petani, meskipun belum sebanding dengan luas lahan yang ada” ujar Nasrun kepada republikaceh.com, Rabu (22/1/2020) diruangkerjanya.

Jika dilihat dari alokasi pupuk urea bersubsidi, lanjutnya, sesuai SK Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh No.820 mengenai alokasi dah het pupuk bersubsidi Aceh, untuk Aceh Utara tahun 2020 ini sebesar 9.800 ton.

Baca juga: Abdya Dapat Tambahan Jatah Pupuk Subsidi

“jadi, ada penambahan sebesar 3.100 ton. Pada tahun 2019 lalu, hanya mendapat alokasi pupuk urea bersubsidi sebesar 6.700,” jelasnya.

Kembali dirinya mengungkapkan, Untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi, memasuki musim tanam tahap pertama tahun 2020, PT. PIM sudah mendapat amanah dari Pemerintah untuk menyalurkan keseluruh wilayah yang ditugaskan oleh pemerintah.

Menurutnya, saat ini, PIM masih menunggu keputusan dari dinas pertanian Aceh Utara dan dari seluruh kabupaten lain yang ada di Aceh, berkaitan dengan e-RDKK.

“Dasar penyaluran pupuk urea bersubsidi tahun 2020 sesuai Permentan No 01 Tahun 2020, adalah berdasarkan data kebutuhan pupuk sesuai e-RDKK,” ungkapnya.

Data e-RDKK tersebut, tambahnya, saat ini belum seluruh kecamatan di Aceh Utara ada, sehingga ada beberapa kecamatan belum bisa disalurkan pupuk bersubsidi tersebut karena masih terkendala.

“Dasarnya adalah print out data dari sistem e-RDKK dan ditandatangani oleh Kelompok Tani dan Penyuluh Pendamping di Kecamatan belum siap diserahkan,” pungkasnya. (Zaman Huri)

REKOMENDASI