PW Huda Abdya Dukung Surat Edaran Plt Gubernur Aceh

  • Whatsapp

Wakil Bupati Abdya, Muslizar MT saat melantik Pengurus Wilayah Himpunan Ulama Dayah Aceh di Masjid Agung Abdya,Kamis (22/1/2020) (Foto/Mustafa)

Blangpidie | republikaceh.com – Pengurus Wilayah Himpunan Ulama Dayah Aceh ( PW HUDA ), Kabupaten Aceh Barat Daya beserta jajarannya mendukung penuh Surat Edaran Plt. Gubernur Aceh bernomor 450/21770 yang salah satu poinya adalah melarang pengajian/kajian selain dari I’tiqad Ahlussunnah Waljamaah dan Mazhab Syafii’yah di Aceh.

Surat Edaran tersebut dikeluarkan untuk menindaklanjuti rekomendasi rapat koordinasi Ulama dan Umara pada tanggal 16 rabiul awal 1441 H bertepatan 13 Desember 2019 tentang larangan mengadakan pengajian dari I’tiqad Ahlussunnah Waljamaah dan Mazhab Syafii’yah di Aceh.

“Kami sangat mendukung penuh surat edaran tersebut. Surat Edaran tersebut setelah kami kaji bahwa tidak mengharamkan mazhab yang lain itu yang harus digaris bawahi. Kita jangan sampai terjebak dengan isu-isu yang tidak benar, sehingga menjurus kepada perdebatan,” kata Tgk. Junaidi Rais dalam pernyataan resminya di terima republikaceh.com, Kamis (22/1/2020).

Menurutnya, dasar Surat edaran tersebut sudah sangat kuat, Pemerintah Aceh didukung penuh oleh Ulama Se- Aceh sebelum mengelurakan surat tersebut. Ulama dan pemerintah sudah bersatu dalam menangkal gerakan yang dapat menjurus kepada pendangkalan aqidah.

“Kami Nahdlatul Ulama yang bermanhaj Ahlussunnah Wal Jama’ah sangat mendukung Surat Edaran tersebut,”.ujarnya.

dirinya melanjutkan, Ada gejela fenomena sosial yang harus segera direspon oleh pemerintah, untuk mencegah pendangkalan aqidah terlalu jauh. Kaum milenial di Aceh dan khususnya Abdya memerlukan penguatan aqidah yang mengacu kepada aqidah Ahlusunah Waljamaah, sehingga generasi mendatang tidak kehilangan identitas keislamanya.

Selaku pengurus wilayah Himpunan Dayah Ulama Aceh , dirinya mengajak seluruh jajaran untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan kewaspadaan terhadap ajaran sesat yang mulai meresahkan masyarakat.

“Memisahkan atau membenturkan antara syariat dan haqikat dan budaya kita adalah hal yang harus segera kita cegah dan waspadai,” pungkasnya. (Mustafa).

REKOMENDASI