Mantan Kepala Desa dan Mantan Bendahara Desa di Abdya Masuk Bui

  • Whatsapp
Kapolres Abdya, AKBP Moh Basori SIK (tengah) memperlihatkan barang bukti kasus penggelapan dana desa Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee, Rabu (5/2/2020) (Foto/Mustafa)

Blangpidie | republikaceh – Polres Abdya mengamankan mantan Kepala Desa beserta mantan Bendahara Desa Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee karena terbukti menggelapkan dana desa tahun 2018.

“Keduanya terlibat penggelapan dana desa (DD) anggran pendapatan belanja gampoeng l (APBG) tahun 2018 sekitar Rp 1,2 Milayar lebih ,” ungkap Kapolres Abdya, AKBP Moch Basori,Sik yang ikut didampingi,Kabg Ops dan Kasatreskrim pada konferensi pers dimapolres setempat, Rabu (5/2/2020).

Kapolres menjelaskan, Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, ada item yang tidak dilaksanakan pada pekerjaannya atau yang disebut fiktif, tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan senilai Rp. 445 juta lebih.

“Ada item pekerjaan yang tidak dikerjakan dan itu fiktif. Maka atas dasar itu keduanya kita tetapkan sebagai tersangka dan kita lakukan penahanan terhitung mulai hari ini,” ungkap perwira berpangkat dua melati itu.

Kembali Kapolres menjelaskan, dalam kasus penggelapan dana desa ini, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi serta telah melakukan penyitaan barang bukti berupa dokumen RKPG tahun anggaran 2018, dokumen APBG tahun anggaran 2018, dokumen bukti pertanggung jawaban, dokumen surat perintah pencairan dana dari kuasa bendahara umum kabupaten serta dokumen surat-surat lainnya yang berhubungan dengan APBG Desa Blang Makmur tahun anggaran 2018.

“sesuai dengan hasil audit yang dilakukan Inspektorat Abdya terhadap APBG Desa Blang Makmur, terdapat kerugian negara mencapai Rp. 445 juta lebih,” ujarnya.

Kini, lanjutnya, ke edua tersangka dinyatakan telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Jo Pasal 18Ayat (1) huruf a,b, Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang emberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dengan ancaman pidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda minimal minimal Rp. 200 juta maksimal Rp1 miliar.

“Untuk uang yang digelapkan itu, sejauh ini kedua tersangka belum mau menjelaskan kemana uang itu mereka pergunakan. Maka saya berpesan kepada seluruh aparatur gampong agar jangan main-main dalam pelaksanaan dana desa ini, lakukan yang terbaik untuk desa masing-masing dan jauhi dari pelanggaran hukum,” ungkapnya. (Mustafa)

REKOMENDASI