Dialog Publik, 3 Tokoh Aceh Papar Kondisi Kemiskinan di Aceh

  • Whatsapp
Pemateri sedang membuka diskusi saat berlangsunya kegiatan dialog publik bertajuk tema “Refleksi Perekonomian Aceh: Realitas dan Solusi”. Diskusi tersebut berlangsung di D’ Rodya Cofee Simpang Jambo Tape, Kota Banda Aceh. Sabtu (22/2/2020) siang. (Foto/Ist)

Banda Aceh | republikaceh – Gerakan Independen Advokasi Rakyat (GIAR) menggelar dialog publik yang mengangkat tema “Refleksi Perekonomian Aceh: Realitas dan Solusi”. Diskusi tersebut berlangsung di D’ Rodya Cofee Simpang Jambo Tape, Kota Banda Aceh. Sabtu (22/2/2020) siang.

Diskusi tersebut menghadirkan tiga pembicara ternama. Diantaranya, Andi HS dari Politisi Partai Golkar/ Mantan Aktivis 98, Wakil Dekan I FEBI UIN Ar-Raniry Dr. Hafas Furqani, M.Ec, dan Pakar Sosiologi Pedesaan/ Guru Besar Universitas Syiah Kuala Prof. Dr. Ir. A. Humam Hamid, M.Sc.

Acara yang di moderatori oleh Dosi Elfian tersebut dihadiri oleh puluhan peserta yang berasal dari berbagai kalangan, seperti mahasiswa, pengusaha, politisi, aktivis, jurnalis.

Dr. Hafas Furqani, M.Ec dalam pemaparan diskusi menyampaikan bahwa kemiskinan di Aceh menempati angka kemiskinan di peringkat nomor 1 Se Sumatera menghadirkan fenomena tersendiri, sehingga masyarakat merespon dengan berbagai cara seperti beberapa waktu muncul spanduk-spanduk bertulisan “Selamat Datang di Provinsi Termiskin Se-Sumatera” dan termasuk pihak Pemerintah Aceh yang dianggap rilis atau data yang dikeluarkan oleh BPS tidak sepenuhnya benar.

“Terlepas dari itu semua, Aceh hari ini memang termasuk salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh konflik yang berkepanjangan serta bencana gempa tsunami. Namun yang perlu dicatat, kemiskinan di Aceh sejak 2007 sampai 2019 terus turun. Artinya persentase kemiskinan di Aceh juga semakin rendah, meski rangking kita tetap berada diatas di Pulau Sumatera,” Jelasnya.

Di samping itu, Wakil Dekan I FEBI UIN Ar-Raniry ini, menilai Pemerintah Aceh sejatinya fokus dalam mengentaskan kemiskinan meski berjalan lambat.

Hal ini terlihat bahwa Aceh masuk 5 besar provinsi dengan tingkat penurunan kemiskinan terbaik di Indonesia. Dalam periode 2007 s.d 2019, pertumbuhan ekonomi Aceh juga lumayan bagus. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan dimana tahun 2019 menjadi 71,90 persen atau sedikit berada dibawah nasional yang tercatat 71,92 persen.

Dengan demikian, lanjut Hafas, bila dilihat dari gelontoran Dana Otsus yang cukup besar yang hampir menyentuh angka 80 triliun, mestinya angka kemiskinan di Aceh sudah dibawah 10 persen.

“Mungkin di sini ada sesuatu yang salah dalam penggunaan Dana Otsus kita, belum sepenuhnya tepat sasaran. Masalah lainnya, kita juga tidak memanfaakan moment seperti peluang menjadi kiblat ekonomi syariat meski sudah ada didepan mata, kemudian kawasan KEK juga tidak berjalan,” Ungkapnya.

Kemudian pemateri lainnya, Andi Harianto Sinulingga yang sering disapa dengan nama Andi HS, menyorot uang Aceh yang melimpah namun banyak mengalir ke luar daerah.

“Kita punya banyak uang, tapi juga banyak yang terbang ke luar daerah terutama Jakarta dan Medan. Tidak banyak uang yang berputar di Aceh, makanya kita di Aceh tetap susah dan miskin. Kemudian yang menjadi problem juga anggaran dalam jumlah besar hanya dipergunakan secara konsumtif yang menguntungkan elite pejabat,” tuturnya.

Andi juga menyoalkan kebijakan Pemerintah Aceh yang tidak fokus, terutama dalam membuka lapangan pekerjaan yang merupakan ‘senjata’ dalam pengentasan kemiskinan, termasuk sektor pertanian dan kelautan. Masalah lainnya, Aceh juga kurang memiliki gagasan dalam meyakinkan pihak luar untuk berinvestasi di Aceh.

“Contoh kecilnya, persepsi masyarakat kita tidak boleh ada bioskop karena alasan syariat. Tapi nonton bioskop ke luar Aceh boleh. Belanja ke luar Aceh terutama ke Medan boleh, hambur-hamburkan uang ke luar Aceh itu boleh. Seakan syariat hanya berlaku di Aceh, kalau sudah keluar Aceh tidak apa nonton bioskop. Padahal syariah tidak mengenal ruang dan waktu,” Paparnya.

“Kemudian kita juga terlalu ambisius mencari investor yang besar ke luar negeri, sehingga potensi ekonomi yang ada didepan mata yang semestinya bisa digarap secara lokal tidak terpikirkan. Contohnya masalah sampah yang cukup besar di Aceh, mestinya ini bisa dikomersilkan menjadi biji plastik. Buat industri pengolahannya hingga jadi, sehingga untuk bahan plastik tidak perlu lagi mendatangkan dari Medan. Bukankah ini juga menguntungkan secara ekonomi dan lapangan pekerjaan,” Jelasnya.

Politisi Golkar tersebut juga berharap Pemerintah Aceh harus mempunyai blueprint bagaimana wajah Aceh beberapa tahun kedepan.

Sementara itu, Pembicara terakhir, Prof Humam Hamid mengkritisi tingkat kepedulian Gubernur dan Bupati/Walikota di Aceh terhadap penurunan angka kemiskinan masih sangat rendah.

“Apakah ada dari pemimpin di Aceh hari ini yang melakukan “kontrak politik” misalkan 5 tahun kemiskinan harus tuntas,” Tanyanya.

Humam Hamid berpendapat, Pemimpin Aceh hari ini seperti kehilangan “ruh” kepemimpinan, dimana sangat jarang membuat sebuah forum yang menghadirkan unsur ulama, pengusaha, dan akademisi.

“Seharusnya kalau kita ingin serius dalam menyelesaikan berbagai masalah, keempat unsur ini harus bersatu. Pemerintah yang memiliki semua sarana mestinya harus melakukan hal tersebut, termasuk menjemput pengusaha asal Aceh yang berada di luar sana,” Ungkapnya.

Di akhir penyampaian materi, Prof Humam Hamid juga sangat mengapresiasi kegiatan diskusi yang dilakukan oleh GIAR dan bangga bisa hadir dihadapan para peserta yang rata-rata berusia muda.

“Semoga ada kelompok-kelompok muda yang lain juga bisa melakukan diskusi seperti ini,” pungkasnya. (Sudar).

REKOMENDASI