Diduga “Ilegal” Pengambilan Pasir Pantai di Kulam Meurisi Aceh Jaya

  • Whatsapp
Lokasi pengambilan pasir di kuala meurisi, Aceh Jaya, Minggu (23/2/2020) (Foto/DP)

Calang | republikaceh – Sesuai defenisi, pasir laut adalah bahan galian pasir yang terletak pada wilayah perairan Indonesia yang tidak mengandung unsur mineral golongan A dan/atau golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Dikutip di halaman kkp.go.id, pengusahaan pasir laut adalah kegiatan ekonomi yang meliputi usaha pertambangan, pengerukan, pengangkutan dan ekspor pasir laut, pengelolaan tambang pasir dapat memberikan dampak negatif terhadap ekosistem perairan, diantaranya, meningkatkan kekeruhan perairan yang akan memberikan dampak kepada ekosistem terumbu karang, penetrasi cahaya yang kurang sehingga ekosistem lamun akan mengalami kerusakan sehingga akan menurunkan produktivitas nelayan, menyebabkan pola arus dan gelombang berubah
akan mengakibatkan abrasi di pantai.

Pada point lainnya dituliskan, mengingat dampak yang sangat besar, Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden (INPRES) No. 2 tahun 2002, tanggal 13 Maet 20102, tentang Pengendalian Penambangan Pasir Laut.

Inpres ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden No. 33 Tahun 2002 tanggal 23 Mei 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut yang merupakan pembentukan Tim Pengendali dan pengawas pengusahaan pasir laut.

Selain itu, menindaklanjuti Inpres dan SK Presiden tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. NOMOR 01/K-TP4L/VIII/2002 tanggal 1 Agustus 2002, tentang KETUA TIM PENGENDALI DAN PENGAWAS PENGUSAHAAN PASIR LAUT. Kemudian, dihalaman itu juga menyatakan, Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 8 Agustus 2002, telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kelautan No. 33 tahun 2002 tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut untuk Kegiatan Pengusahaan Pasir Laut.

Dalam Kepmen pada Bab III dan Pasal 4, ditetapkan ZONA DILARANG melakukan penambangan pasir, diantaranya perairan dengan jarak kurang dari atau sama dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah perairan kepulauan atau laut lepas pada saat surut terendah. Perairan dengan kedalaman kurang dari atau sama dengan 10 meter dan berbatasan langsung dengan garis pantai, yang diukur dari permukaan air laut pada saat surut terendah.

Dihalaman itu ditegaskan, penambangan pasir di laut dilarang dilakukan dilaut sebagaimana diatur dalam UU 27 tahun 2007 dan direvisi dengan UU 1 tahun 2014, dimana dalam pasal 35 dilarang melakukan penambangan pasir, jika dapat merusak ekosistem perairan. Pasal 35 ayat 1, melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, menimbulkan kerusakan lingkungan atau pencemaran.

Sementara, pantauan media, di Kulam Merisi, Desa Ketapang, tampak satu unit dump truck, bak besi, berkelir cream sedang melakukan pengambilan pasir pantai, beberapa hari lalu, pengambilan pasir pantai itu, sudah terpantau beberapa kali terjadi di lokasi sama.

Pihak perizinan satu pintu Kabupaten Aceh Jaya, saat dihubungi, pihaknya tidak pernah menerima izin ataupun memberi izin pengambilan pasir pantai. Pengambilan pasir pantai itu kan dilarang sesuai dengan peraturan menteri. Sampai saat ini belum pernah ada pengurusan izin untuk pengambilan pasir pantai, berarti aktifitas yang dilakukan mereka termasuk “ilegal” itu, jelas Destin, Senin 23 Febuari 2020.

Menurut dia, sampai saat ini, kita belum bisa memproses dan tidak dibenarkan untuk memproses perizinan pengambilan pasir laut.

Terkait larangan itu, dulu sudah pernah kita surati. Secara lisan, kita juga sudah pernah menyampaikan ke pihak POL PP guna penindakan penertiban yang dilakukan di daerah Kuala Ligan, Kecamatan Sampoiniet. Soal pasir pantai, ujar Destin, pihak kita hanya penertiban administrasi saja.

Namun, untuk yang kedepan ini, kita belum ada tindakan atau penindakan, karena belum ada informasi. Sedangkan untuk yang terlihat khusus pengambilan pasir pantai, masih menurut dia, itu belum terlihat dalam skala besar.

“Intinya, baik itu skala besar dan kecil, mau satu mobil dan dua mobil, pengambilan pasir pantai tidak dibenarkan. Kecuali untuk kepentingan pemerintah,” tegas Destin.

Terpisah, Kasat Pol PP, Supriyadi, saat dihubungi via telepon seluler, adanya pengambilan pasir pantai di Kulam Merisi, pihaknya belum mendapat laporan. Tetapi kalau yang di Kuala Ligan, Kecamatan Sampoiniet, dulu pernah.

Untuk saat ini, ia mengakui belum mendapat kordinasi dari pihak terkait adanya pengambilan pasir laut di Kulam Merisi. “Bila itu tidak ada izin dan terindikasi “liar,” Supriyadi berjanji akan melakukan penertiban sesuai aturan berlaku,” katanya. (DP)

REKOMENDASI