Hak Angket Dilakukan, Bupati Bisa Dicopot atas Dugaan Kasus Pemukulan

  • Whatsapp
Wak Jal dan Kawan-Kawan, Saat Kunjungan di DPRK Aceh Barat, Jum’at, (20/2/2020) (Foto/Ist)

Meulaboh | republikaceh – Kasus dugaan pemukulan dilakukan Bupati Aceh Barat beberapa hari lalu di Pendapa Bupati, kemarin, rombongan dari kawan-kawan Tgk. Zahidin, menyambangi Kantor DPRK Aceh Barat, guna menyampaikan persoalan tersebut.

Wak Jal, (33) satu saksi di lokasi kejadian, kunjungan itu dilakukan mereka guna melaporkan peristiwa pemukulan yang dilakukan orang nomor satu di daerah. Dalam hal ini, kami berharap DPRK bisa merespon kejadian itu, ujarnya, Kamis (27/02/2020), via telepon seluler.

Menurutnya, bupati itu orang nomor satu di Kabupaten Aceh Barat, arogansinya janganlah seperti itu bisa sembarangan melakukan tindakan pemukulan kepada masyarakat. Dengan kejadian tersebut, jelas itu membuat masyarakat takut, tukasnya, kepada media ini.

Ia menerangkan, kedatangan kami Jum’at kemarin, berharap DPRK dapat merespon. “Kalau bisa mereka membentuk tim Pansus guna mengusut kasus pemukulan tersebut.”

Selain itu, ungkap Wak Jal, kasus dugaan pemukulan dari orang nomor satu di Aceh Barat ini sudah diambil alih pihak Polda Aceh. “Kemarin saya diambil BAP saksi oleh Polda.”

Terpisah, Ramli SE, Anggota DPRK fraksi PAN, saat dihubungi, kedatangan rombongan korban disambut langsung dia dan kawan-kawan di DPRK. “Kebetulan Ketua Romi sedang ada acara di Polres, jadi saya memimpin sidang kemarin.”

Hasil kemarin, kami pimpinan akan duduk bersama untuk membahas hal tersebut dan kesimpulan apa yang akan kita diambil. Selain itu, pihak korban kabarnya juga sudah melapor ke Polda kasus tersebut.

Akan tetapi, bukti laporan yang disampaikan ke polda belum diberikan ke kami. Sedangkan surat itu, menurut dia harus diberikan ke kita, karena berdasarkan surat itu nanti pimpinan akan menjumpai kapolda untuk bertanya langkah-langkah apa, dan sejauh mana hal itu sudah ditangani, imbuhnya.

Namun demikian, Ramli menegaskan, apapun hasilnya nanti, fraksi PAN, tetap akan membuat hak angket dengan menunggu kabar dari fraksi lainnya. “Ada dua fraksi saja ini sudah bisa dilakukan.”

Intinya, sebagai anggota dewan, saya akan memperjuangkan hal tersebut. Di DPR ini kan sebagai pegawasan, yang kena pukul itu rakyat kita, tidak mungkin kita diam.

Dalam undang-undang dijelaskan, seorang pejabat bisa diberhentikan ataupun dicopot karena memukul orang. Ini kan jelas, terjadinya pemukulan dilakukan seorang pejabat, orang nomor satu di Aceh Barat, katanya.

“Seorang pejabat itu, mana boleh main tangan dan main hakim sendiri. Kecuali, boleh main hakim sendiri kalau orang itu buta huruf.” (DP)

REKOMENDASI