DPP FORKAB Aceh: Dilengser Sepihak, Polem Muda A Yani “Melawan”

  • Whatsapp
Polem Muda Ahmad Yani. (Dok/Ist)

Banda Aceh | republikaceh
Ketua Dewan Pendiri Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab) Aceh, Nasir Lado, bersama dua pendiri lainnya menyampaikan melalui siaran persnya, Minggu 1 Maret 2020, telah mengambil alih kepengurusan DPP Forkab Aceh, dari kepengurusan Polem Muda Ahmad Yani.

Polem, saat menghubungi media ini menegaskan, ia masih sebagai Ketua Umum DPP FORKAB Aceh. “Secara aturan dan AD/ART, saya masih resmi sebagai ketua umum, hingga bulan Agustus 2020 mendatang,” imbuh dia, Selasa petang, (3/3/2020).

Rapat konsolidasi yang dipimpin Dewan Pendiri, M. Nasir Lado, di Hotel Rasa Mala, Setui, Banda Aceh, Minggu kemarin, dikatakan Polem Muda, itu cacat hukum. Pasalnya, hanya 9 DPD saja hadir, dari jumlah 23 DPD seluruh Kabupaten/Kota di Aceh. Sedangkan 14 DPD lainnya masih mendukung saya.

“Ini jelas melanggar aturan AD/ART, juga sebagai bentuk pelecehan demokrasi di bumi Aceh, dan mengangkangi norma-norma kedamaian Aceh,” tandasnya.

Organisasi Forkab ini sebut Polem Muda, berbeda dengan organisasi lainnya. Karena pengurusnya 90 persen berasal dari mantan eks combatan GAM yang telah menyatakan kesetiannya kepada NKRI. Mengakui keutuhan dari Bumi Pertiwi yang sudah tertanam rapi dalam jiwa raga seluruh pengurus maupun anggota Forkab bansigom Aceh.

Selain itu, dalam rapat konsolidasi dilakukan kemarin, menurut saya, merasa ada keanehan. “Sangat aneh rapat dilakukan itu. Bukan hanya 14 DPD Kabupaten/Kota saja yang tidak hadir, diapun, sebagai Ketua Umum DPP FORKAB Aceh, tidak diundang dan tanpa adanya surat pemberitahuan apapun dari mereka,” beber Polem Muda.

“Sedangkan saya, hingga saat ini tidak tahu kesalahan saya apa dan masalahnya apa? Sebelumnya, tidak ada pemberitahuan sama sekali kepadanya.”

Kepada jajaran Pembina Forkab Aceh, yaitu Kodam Iskandar Muda, Kapolda Aceh dan Forkopimda Aceh, saya berharap untuk dapat meluruskan kepada Dewan Pendiri Forkab yang telah mengambil alih sepihak organisasi di ketuainya dan memecatnya sebagai Ketua Umum DPP FORKAB Aceh, yang sah. Pinta Polem.

“Kalau memang pembina kurang senang, atau saya bersalah. Tolong katakan kesalahan saya, mungkin saya bisa menerimanya.”

Polem Muda mensinyalir, dengan diberhentikannya sebagai ketua umum, ia menduga ada indikasi untuk mengobok-ngobok Aceh kembali. Babila melihat sikap pembina sangat agresif dalam mengambil keputusan sepihak.

Mungkin saja, mereka (pembina), telah dibonceng sebuah kepentingan radikal, sehingga menciptakan suasana kurang feer ditubuh FORKAB Aceh. “Saya curiga, ada apa dan siapakah dalang dibalik semua itu,” masih kata Polem Muda A Yani.

Pasalnya, masa sebagai Ketua Umum DPP FORKAB Aceh, lima bulan lagi akan berakhir. SK saya berlaku hingga 26 agustus 2020. Sekali lagi saya harapkan, Forkopimda Aceh, untuk mempertanyakan kepada pendiri, dengan dasar apa saya dicopot? Ulangnya kepada republikaceh.

Kepada 14 DPD Forkab, untuk sementara dapat menahan diri dari pemberitaan miring yang menuding saya tanpa bukti kesalahan. “Forkab harga untuk NKRI dan selalu setia kepada Pancasila,” pesan Polem Muda. (DP)

REKOMENDASI