253 PNS di Lantik, 1 Ber KTP Sumut, Bupati Irfan Akan Tindak Oknum yang Bermain di BKPSDM

  • Whatsapp
Bupati Aceh Jaya, T Irfan TB sedang melakukan pengecekan KTP seorang PNS yang baru di lantik, Kamis (30/4/2020) (Foto/Zahlul Akbar)

Calang | republikaceh – Sebanyak 253 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang baru dilantik menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan pengecekan indentitas oleh Bupati Aceh Jaya, T Irfan TB yang berlangsung di halaman Kantor Bupati setempat, Kamis (30/4/2020)

Pengecekan tersebut dilakukan dengan cara memeriksa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan jika para PNS tersebut sudah menjadi penduduk Aceh Jaya.

BACA JUGA

Pantauan republikaceh.com, para PNS banyak kebingungan saat Bupati Irfan TB mengajukan pertanyaan kepada PNS sesuai alamat yang tertera di KTP.

Pertanyaan sederhana diajukan, mulai di tayangkan Nama lengkap Kepala Desa, Nama lengkap tokoh di Desa hingga nama lengkap Camat di Kecamatan.

Jawaban dari PNS bervariasi, mulai dari jawaban “tidak mengetahui, sangat kenal tapi tidak mengetahui namanya, tidak kenal” hingga menjawab dengan tegas, nama yang dipertanyakan.

Usai kegiatan berlangsung, Bupati Aceh Jaya, T Irfan TB kepada awak media mengungkapkan jika hasil dari pengecekkan tersebut mendapatkan satu PNS ber KTP Sumatra Utara.

Sebanyak 253 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di ambil sumpah jabatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Aceh Jaya pada saat pelantikan di halaman Kantor Bupati setempat, Kamis (30/4/2020) (Foto/Zahlul Akbar)

Dirinya juga menyampaikan, Setiap PNS yang ada di Aceh Jaya, karena berkomitmen mengabdi di Aceh Jaya, maka masih – masih harus ber KTP Aceh Jaya

“Kita telah perintahkan kepala BKPSDM untuk tidak diberikan SK yang bersangkutan sebelum ber KTP Aceh Jaya,” ujar Irfan TB

Saat ditanyakan terkait adanya PNS yang baru dilantik masih ber KTP Sumut, apakah ada dugaan permainan oknum staf di BKPSDM, Bupati Aceh Jaya mengungkapkan jika dirinya memerintahkan Sekretaris Daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap staf di instansi tersebut

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh republikaceh (@republikaceh_com) pada

Dulu, terangnya, pada saat pembagian SK 80 persen telah kita sampaikan, wajib ber KTP Aceh Jaya. Sehingga pada saat kita berikan SK 100 Persen usai sumpah tadi, masih terdapat PNS ber KTP Sumatra Utara.

“kita memerintahkan Sekda untuk memeriksa petugas di BKPSDM. Bila ada kedapatan adanya oknum yang bermain maka dilakukan sanksi kepada petugas tersebut agar kedepan tidak main-main lagi terhadap kebijakan yang telah di ambil oleh pimpinan,” pungkas Irfan TB (Zahlul Akbar)

REKOMENDASI