Pemerhati Abdya Minta Dewan Malas Ngantor Diberi Sanksi

  • Whatsapp
Situasi ruang gedung rapat kerja DPRK bersama Forkompinkab, Senin (15/6/2020) (Foto/Ist)

Blangpidie | republikaceh – Sejumlah Pemerhati Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mengaku kecewa dan perihatin atas kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) yang diduga malas masuk kantor.

Menurut para pemerhati Abdya, dari 25 anggota wakil rakyat hanya terlihat lima wakil rakyat tidak hadir melaksanakan tugas sebagai anggota DPRK Abdya.

BACA JUGA

“Sanksi publik harus diberikan untuk mengontrol dan memperbaiki kinerja anggota DPRK. Sebab, kalau tidak diberi sanksi, wakil-wakil kita akan semaunya di lembaga perwakilan dan tidak bertanggung jawab,” ucap sumber yang terpercaya.

Hal lain yang membuktikan bahwa kehadiran anggota DPRK Abdya dalam tugasnya sebagai legislator terlihat di salah satu rapat kerja bersama dengan Forkompinkab dan instansi terkait keberadaan Hak Guna Usaha ( HGU) di Kabupaten Abdya.

“Jika hak-hak publik kita perlambat, tapi kok hak-hak kita maunya cepat, ini kan jadi pertanyaan besar. Jadi, tolonglah ini kepentingan masyarakat Abdya, kita sudah digaji dan dapat fasilitas sehingga tidak ada alasan untuk malas,” ucapnya Senin (15/6/2020).

Menurutnya, ada atau tidal ada agenda harusnya anggota dewan tetap berada dikantor, kecuali memang mereka sedang sibuk dengan konstituen, tidak masalah.

“Harusnya di awal masa tugas, legislator rajin ke kantor dan berinteraksi dengan pegawai termasuk masyarakat yang berkunjung dalam hal menyampaikan keluhan,” tuturnya.

Selain itu dikatakanya, bahwa anggota DPRK Abdya berbagai macam alasan dan pembenaran atas ketidak hadiran tersebut,

“yang pasti para wakil rakyat harus tahu betul bahwa gaji mereka yang puluhan juta bahkan ratusan juta per periode itu adalah uang rakyat dan sepenuhnya dibiayai oleh rakyat.” tambahnya.

Sementara itu, Sekrestaris DPRK Abdya, Salman, SH membenarkan lima anggota DPRK Abdya yang tidak hadir pada saat pembahasan bersama forkompinkab dalam keberadaan hak guna usaha (HGU) yang rencana dibagikan kepada masyarakat Abdya itu.

“Iya benar, mereka tidak hadir ada yang beralasan kurang sehat ada yang sibuk dengan pekerjaan lainnya,”ungkapnya singkat.

Berdasarkan pantauan republikaceh.com, dilapangan, rapat kerja anggota DPRK Abdya dengan forkompinkab tentang HGU dipimpin langsung Ketua DPRK Nurdianto turut dihadiri Bupati, Kapolres, Dandim, Kajari Wakil Ketua DPRK dan anggota serta para tamu undangan. (Mustafa)

REKOMENDASI