Sidang Sengketa Tapal Batas Dua Desa di Aceh Utara, Dinilai Gugatan Penggugat Tak Jelas

  • Whatsapp
Proses sidang Sengketa Tapal batas antara Desa Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas dan Desa Blang Pante Kecamatan Paya Bakong, di Pengadilan Negeri (PN) Lhoksukon, Rabu (17/6/2020) (Foto/Zaman Huri)

Aceh Utara | republikaceh – Sidang Sengketa Tapal batas dua Desa di Aceh Utara, antara Desa Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas dan Desa Blang Pante Kecamatan Paya Bakong, di Pengadilan Negeri (PN) Lhoksukon memasuki tahap ketiga, dengan agenda sidang mendengar Jawaban Tergugat Satu dari Kuasa Hukum Blang Pante, Rabu (17/06/2020).

Sidang yang dipimpin oleh Arnaini, SH MH, selaku Ketua Majelis Hakim, dan didampingi dua Anggota Majelis, Bob Bosman, SH serta Maimunsyah SH MH, yang Menangani Perkara tersebut.

BACA JUGA

Kuasa Hukum dari penggugat Desa Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas, Syukri SH mengatakan, salinan yang dibacakan oleh pihak tergugat satu tidak sesuai dengan laporan Cliennya.

Menurut dia, sebagai kuasa hukum penggugat, yang diajukan Cliennya itu bukan masalah tapal batas,  Namun yang diajukan adalah masalah penghadangan yang dilakukan oleh pihak tergugat satu, pada tanggal 19 April 2020 lalu.

“Objek yang digugat itu menyangkut permasalahan melawan hukum, pada saat Iverentasi BPN Aceh Utara turun ke lokasi. Ini yang digugat bukan masalah tapal batas, maka dari hal ini, pihak penggugat merasa sangat dirugikan sebelah pihak. Jadi intinya, yang diajukan pelaporannya itu bukan masalah sengketa lahan, tapi ini yang digugat adalah masalah penghadangan melawan hukum oleh pihak tergugat satu.” Imbuh nya.

Sementara itu, Kuasa Hukum tergugat satu, Desa Blang Pante Kecamatan Paya Bakong, Zul Azmi Abdullah, SH.MH menilai, gugatan yang di ajukan oleh pihak Penggugat, di Pengadilan Negeri Lhoksukon itu bersifat prematur dan tidak jelas alasannya.

“Kami menilai, gugatan mereka masih banyak sekali kelemahan secara Formil, yang di ajukan tidak ada kejelasan yang pasti. Jadi, legal standing yang di ajukan oleh Kades itu tidak ada dasar hukum yang jelas.” Ujar Azmi.

Menurutnya, gugatan tersebut, dapat disimpulkan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (obscuur libelle), sehingga oleh karenanya beralasan hukum gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

“Untuk langkah selanjutnya, kami menunggu kejelasan keputusan dalam persidangan berikutnya nanti.” Imbuh Azmi.

Humas Pengadilan Negeri Lhoksukon, Bob Bosman SH, mengatakan, agenda persidangan Sengketa Tapal Batas kedua Desa tersebut, hari ini sudah sampai dalam tahap menerima jawaban lisan tertulis, yang dibaca langsung oleh pihak Kuasa Hukum tergugat satu di hadapan majelis hakim.

“Kalau agenda hari ini hanya sebatas jawaban yang sudah disampaikan dari pihak para tergugat, baik tergugat satu maupun tergugat dua. Yang sudah menyampaikan, kita baca dan mendengar sama-sama, bahwa disitu ada mereka menyampaikan tentang kewenangan absolut dalam perkara ini. Menurut mereka, hal ini bukan kewenangan Pengadilan Negeri Lhoksukon, tetapi ini menjadi kewenangan Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN).” Jelas Bob.

Tambahnya, akibat hal tersebut, maka untuk selanjutnya, majelis hakim akan menjatuhkan keputusan sela dan menunda persidangan.

“Sidang pada tanggal 24 juni 2020 mendatang, dengan agenda membacakan agenda pembacaan keputusan selah,” tutupnya. (Zaman Huri)

REKOMENDASI