Alasan Protokol Kesehatan, Wartawan Dibatasi Meliput Pelantikan Bupati Aceh Selatan

  • Whatsapp
Faisal Ali (Foto/Ist)

Tapaktuan | republikaceh – Pemerinthan Aceh Selatan melalui Kabag Humas Aceh Selatan terkesan terlalu mempersulitkan dan membatasi sejumlah wartawan di daerah melakukan peliputan pelantikan Bupati Aceh Selatan.

Pasalnya, dalam pelantikan Bupati yang dilaksanakan pada Kamis (25/6/2020) hanya di boleh dilakukan satu media dengan alasan protokol kesehatan.

BACA JUGA

Faisal, anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh Selatan, Kepada republikaceh.com Rabu (24/6/2020) menjelaskan, pembatasan tersebut diketahui setelah menadapat pemberitahuan dari Bagian Humas dan Protokuler Pemkab Aceh Selatan.

Dirinya mengungkapkan, sejumlah wartawan di Aceh Selatan kecewa atas pembatasan tersebut. Menurutnya, Keputusan yang disampaikan hanya satu media yang boleh meliput terkesan humas terlalu berlebihan.

“Padahal kita dan Humas telah duduk bermusyawarah bersama bahwa ada empat media yang mewakili dalam ruangan saat pelantikan yaitu media cetak, televisi dan online,” ujarnya.

Bahkan, tambahnya, jurnalis televisi yang harus mengambil audio visual juga tidak diizinakan masuk dalam proses pelantikan besok.

Dirinya menerangkan, sebagaimana diatur dalam UUD No 40 tahun 1990 tentang Pres pada pasal 4 ayat (1) berbunyi, “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”.

Poin ini menjelaskan bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

Sedangkan pada pasal 4 ayat (3) berbunyi, “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”

Kembali dirinya mengungkapkan, Kebebasan pers di Indonesia lahir setelah Orde Baru tumbang pada 1998 dan munculnya pasal 28 F UUD 1945, melalui amandemen kedua, yang berbunyi,” setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan mengungkapkan segala jenis saluran yang tersedia.”

“Pelantikan ini merupakan momentum daerah yang harus di publis dan diketahui oleh seluruh masyarakat, kenapa tidak diperbolehkan kami meliput?” tanya Faisal.

Jika hanya tentang penerapan protokol kesehatan, lakukan pengecekan standar pencegahan COVID-19. ” saya yakin, Wartawan Aceh Selatan akan bersedia mengikutinya,” pungkas Faisal.

Dia menyarankan, seharusnya Kabag Humas merangkul para wartawan sebagai mitra kritis Pemerintah, bukan membatasi akses meliput pelantikan Bupati Aceh Selatan.

“Kalau seperti ini, jelas mencidrai profesi wartawan,” tutup. (Zulfandi)

REKOMENDASI