GeRAK Aceh Barat Menduga, Pengelolaan Pelabuhan Umum Meulaboh Cenderung Cacat Administrasi

  • Whatsapp
Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syahputra (Foto/Ajnn)

Melaboh | republikaceh – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat melalui Koordinatornya Edy Syahputra menyoroti aktifitas pengelolaan Pelabuhan Umum (Jetty) Meulaboh yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah (PD) Pakat Beusaree.

Edi menduga, aktifitas tersebut cenderung cacat administrasi bila merujuk UU No. 17/2008 tentang Pelayaran dan juga aturan level pelaksanaan dan teknis (Permenhub), yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 146 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.

Pada pasal 30 ayat (2) menyebutkan tentang “Badan Usaha Pelabuhan dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki usaha yang diberikan oleh: a. kepala BPKM untuk Badan Usaha Pelabuhan utama dan Pelabuhan pengumpul; b. gubernur untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan pengumpan regional; dan c. bupati/walikota untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan pengumpan lokal.

“bila kami melihat dokumen perusahaan, Ada ketentuan yang tidak cukup dipenuhi, seperti pada ayat (3), yaitu tentang laporan keuangan perusahaan minimal 1 (satu) tahun terakir yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar; dan juga soal memenuhi persyaratan kepemilikan modal”

“Hal ini kembali dipertegas pada ayat (4) Persyaratan kepemilikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h terdiri atas: a. modal dasar paling sedikit Rp 500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah), untuk Pelabuhan Utama; b. modal dasar paling sedikit Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah), untuk Pelabuhan pengumpul; dan c. modal dasar paling sedikit Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), untuk Pelabuhan pengumpan” ungkap Edi dalam rilis yang disampaikan ke media ini, Selasa (14/7/2020)

Edi mengunkapkan, ​Dari telaah dokumen nota kesepahaman, setoran dana tersebut tidak tercantumkan, padahal hal ini adalah perintah dari Peraturan Menteri Perhubungan, ayat (5) menyebutkan, Paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditempatkan dan disetor penuh.

“​Kami mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, jangan bertindak menyalahi atau mengangkangi aturan, yaitu peraturan yang telah kami uraikan diatas tadi. Ada keputusan yang menurut hemat kami duga, telah salah,” ujarnya

Menurutnya, Sepatutnya pemerintah daerah kembali mengkaji atas keputusan tentang Penunjukan Pengelola Pelabuhan Umum (Jetty) Meulaboh Kabupaten Aceh Barat melalui surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 203 Tahun 2020.

Penunjukan ini didasari karena telah berakhirnya perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Nomor: 552.1/169/2009 dan Nomor: US.15/I/I.MIH tanggal 06 Febuari 2009 tentang Kerjasama Pengembangan dan Pengelolaan Pelabuhan Meulaboh.

​Dalam SK Bupati Aceh Barat pada huruf e menyebutkan Bahwa untuk mengisi kekosongan Pelayanan Kepelabuhan pada Pelabuhan Umum (Jetty) Meulaboh Kabupaten Aceh Barat perlu menunjuk PD. Pakat Beusaree sebagai pihak pengelola.

​”tentunya kita menyambut baik ada perusahaan daerah yang kemudian mampu mengelola Pelabuhan Umum (Jetty) Meulaboh, namun tetap mengedepankan aturan yang berlaku dan benar-benar sudah teruji (professional). Hal lain juga menyangkut pemberdayaan bagi perusahaan daerah, tentunya kita mendukung upaya tersebut,” ungkap Edi

​Sebagaimana diketahui, lanjutnya, Paska PD Pakat Beusaree ditunjuk sebagai pihak pengelola Pelabuhan, Pemerintah membuat Nota Kesepahaman dengan perusahaan, dengan nomor: 12/NK/II/2020—Nomor: 49/PD-PB/AB/V/2020, dan Nota Kesepahaman tersebut ditandangani oleh H. Ramli. MS selaku Bupati Aceh Barat dengan Fajar Hendra Irawan sebagai Direktur Utama PD. Pakat Beusaree berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 717 Tahun 2018 tentang Penunjukan/Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Pakat Beusaree Kabupaten Aceh Barat Periode 2019-2023. Namun Fakta dilapangan, paska adanya aktifitas bongkar muat tiang pancang milik PLTU 3-4 pada Rabu (6/5/2020) justru kemudian menimbulkan masalah.

“Masalahnya, apakah kemudian pemerintah daerah sadar bahwa ada ketentuan yang menurut kami duga telah dilabrak, dilanggar, atau dikangkangi. Tentunya kita menyayangkan hal tersebut”

“​Celakanya lagi, dalam Nota Kesepahaman tersebut tidak dijelaskan mendetail tentang persoalan tentang kejelasan penetapan modal dasar perusahaan. Padahal itu urusan wajib, dan bukan sunnah,” ungkap Edi

Kembali Edi mengungkapkan, yang paling membingungkan adalah Ketika muncul persoalan dalam aktifitas bongkar muat tiang pancang tersebut, bibir dermaga Pelabuhan Umum (Jetty) Meulaboh, rusak diduga dihantam tongkang tiang pancang milik PLTU 3-4.

Akibat hantaman dari kapal angkut bongkar muat tiang pancang, menyebabkan bagian bibir dermaga ambruk, dan menyebabkan keretakan bagian lantai bawah atau bagian coran hingga tinggal tulang besi saja yang terlihat saat ini.

“Persoalannya muncul ketika terkait tanggung jawab perbaikan kerusakan pelabuhan Jetty (Umum) Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat saat ini masih terjadi tolak tarik tanggung jawab atas perbaikan pelabuhan tersebut” jelas Edi

Edi kembali menjelaskan, Sebagaimana diketahui jika PT Prolog Bumi Indonesia sebagai pihak pengguna jasa pelabuhan dan atas kerusakan pelabuhan menyebutkan, bahwa untuk perbaikan pelabuhan yang telah rusak itu telah menitipkan anggaran sebesar Rp 175 juta ke PD Pakat Beusaree sebagai pihak pengelola pelabuhan.

Sementara dari pihak PD Pakat Beusaree membantah, bahwa anggaran yang dititipkan ke pihaknya saat ini bukan untuk perbaikan Pelabuhan Jetty yang telah rusak tersebut, akan tetapi sebagai uang jaminan dari pihak pengguna jasa.

“Ada persoalan yang kemudian muncul. Kami duga dan curigai cacat administrasi penunjukan PD Pakat Beusaree sebagai pihak pengelola pelabuhan bila merujuk kepada UU Pelayaran dan juga turunannya, yaitu Permenhub Nomor 146 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut”

“Persoalan lain adalah, apakah PD Pakat Beusaree telah melakukan Nota Kesepahaman (MoU) dalam aktifitas bongkar muat dengan PT Prolog Indonesia? Bila tidak, maka setoran dana tersebut jusrtu illegal atau potensi mengarah kepada pungutan liar (pungli)”

“Ini benar-benar rancu dan membingungkan dan kesannya adalah konyol. Bagaimana bisa kesepakatan nota kesepahaman kerja atau MoU belum terlaksana namun sudah berani mengambil tindakan aktifitas bongkar muat kegiatan tiang pancang,” papar Edi.

Edi menerangkan, Dikutip dari salah satu media online, Direktur PD Pakat Beusaree (Fajar Hendra Irawan) menyebutkan “Jangan salah dimengeti, siapa yang akan mengerjakan perbaikan pelabuhan tersebut hingga saat ini belum ada kesepakatan, apakah Pemkab Aceh Barat atau pakat beusaree, dan menurut saya pengerjaan perbaikan itu tetap dilakukan oleh PT Prolog Bumi Indonesia dengan pengawasnya dari pembkab atau PUPR,” sebagaimana disebutkan dalam media.

“Ada aturan hukum yang telah dilabrak, dan sepatutnya pihak penegak hukum melakukan proses penyelidikan akan hal ini. Kami melihat bahwa adanya potensi kerugian daerah dalam pengelolaan Pelabuhan Jetty (Umum) Meulaboh.”

Bahkan, tambah Edi, Fajar Kembali menyebutkan, PD Pakat Beusaree belum siap untuk mengerjakan pembangunan perbaikan pelabuhan tersebut, sebab membutuhkan keahlian teknis soal pelabuhan. Namun jika PT Prolog Bumi Indonesia yang membangunnya tentu mereka lebih paham tentang pelabuhan dengan mendatangkan ahlinya dalam pengerjaan pelabuhan tersebut”

“Ada kebingungan bagi kita. Padahal dalam Peraturan Menteri Perhubungan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat (3) “Izin usaha sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan setelah memenuhi persyaratan: huruf b. berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau perseroan terbatas yang khusus didirikan di bidang kepelabuhan,”

“Sedangkan di Undang-undang UU No. 17/2008 tentang Pelayaran pada Paragraf, Tanggung Jawab Ganti Kerugian, Pasal 100 ayat (1) Orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan di pelabuhan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas setiap kerusakan pada bangunan dan/atau fasilitas pelabuhan yang diakibatkan oleh kegiatannya. Ayat (2) Pemilik dan/atau operator kapal bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas setiap kerusakan pada bangunan dan/atau fasilitas pelabuhan yang diakibatkan oleh kapal. Ayat (3) Untuk menjamin pelaksanaan tanggung jawab atas ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik dan/atau operator kapal yang melaksanakan kegiatan di pelabuhan wajib memberikan jaminan,” tutup Edi (Redaksi)

REKOMENDASI