Soal Terdamparnya Tongkang Batu Bara di Nagan Raya, GeRAK Aceh Barat Surati Plt Gubernur Aceh

  • Whatsapp
Surat GeRAK Aceh Barat (Dok/Republikaceh)

Melaboh | republikaceh – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat menyurati Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah terkait tindak lanjut dan penyelesaian terdamparnya tongkang di duga milik rekanan dan disebut milik PT Adhi Guna Putera yang bermuatan batu Bara bara milik Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1-2, di pesisir pantai Desa Gampong Lhok, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya, Selasa (28/7/2020) sore.

Surat yang ditandatangani oleh Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syahputra tersebut bernomor :Istimewa, Sifat: Segera, Lampiran: 1 (Satu) Berkas dan Perihal: Tindak Lanjut dan Penyelesaian, tertanggal 14 Agustus 2020.

Dengan isi sebagai berikut:

Dengan ini memohon perhatian Bapak Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Provinsi Aceh tentang hal-hal berikut :

1. Bahwa sebagaimana diketahui tongkang milik rekanan dan disebut milik PT Adhi Guna Putera yang bermuatan batubara milik Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1-2, terdampar di pesisir pantai Desa Gampong Lhok, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya, Selasa (28/7/2020) sore.

2. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam media massa (Rabu, 29 Juli 2020), tongkang tersebut bermuatan 300 ton batubara dan sedang memuat batubara di tengah laut dari kapal besar dari luar Aceh, disebutkan diakibatkan badai dan angin kencang, sehingga tali putus dari tugbot (kapal tunda) ke tongkang dan kemudian menyebabkan tongkang terhempas atau terdampar ke bibir pantai dengan jarak sekitar 20-30 meter ke darat.

3. Bahwa Hingga dari Selasa, 28/7/2020 dan hingga Jumát, 08/08/2020 tongkang milik rekanan PT Adi Guna masih belum ditarik atau dilakukan evakuasi ke laut dan juga melakukan upaya pembersihan maksimal terhadap material batubara yang hasil dari pantauan dan amatan kami dilapangan pada Rabu, 29 Juli 2020 telah bertaburan ke dalam laut.

4. Bahwa, menurut hemat kami, pihak rekanan harus bertanggungjawab untuk segera melakukan evakuasi terhadap tongkang dan juga melakukan upaya pembersihan maksimal atas material batubara yang tumpah ke dalam laut hal ini patut dilakukan sebagai upaya menghindarkan dampak pencemaran laut (lingkungan) dan meganggu kehidupan biota dalam laut. Dan itu bisa menimbulkan kerugian yang luar biasa hebatnya, apalagi berbicara terhadap ekosistem laut dan tentunya dampak besarnya adalah terhadap mata pencaharian para nelayan pesisir setempat.

5. Bahwa kami mendesak pihak pemerintah baik tingkat provinsi dan kabupaten dan melalui dinas terkait seperti Energi Sumber Daya Mineral (Tingkat Provinsi) dan Dinas Lingkungan Hidup (Tingkat Kabupaten) untuk segera mengambil data kongkrit isi dari muatan tongkang tersebut. Ini penting, guna mengetahui berapa isi muatan sebenarnya dan atas dasar itu juga kemudian diketahui berapa banyak sudah tumpahan batubara ke laut dari tongkang yang terdampar dekat dengan bibir pantai tersebut.

6. Bahwa hal lain yang perlu diinvestigasi atau didalami adalah persoalan aktifitas tongkang yang terdampar karena dihantam angin kencang dan atas hal ini menyebabkan terjadinya kecelakaan laut atas tongkang tersebut, atas hal ini kami meminta agar pihak terkait (Syahbandar) untuk dipanggil guna didimintai keterangannya, hal ini bertujuan apakah kemudian adanya kemungkinan besar soal kelayakan kapal atau tidak. Kedua, kami juga meminta agar pihak BMKG untuk dipanggil dan dimintai keterangannya atas informasi bongkar muat tongkang tersebut apakah kemudian mereka (rekanan) abai atas peringatan dari informasi yang disampaikan oleh BMKG terutama menyangkut dengan soal keselamatan dan keamanan pelayaran atas aktifitas bongkar muat kapal tongkang tersebut. Hal ini mengingat, jalur yang dilalui tongkang atau kapal angkut batubara berhadapan langsung dengan laut lepas, yaitu Samudera India.

Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Saputra (Dok/Ist)

7. Bahwa sebagaimana disebutkan tongkang terdampang karena dihantam angin kencang, maka kami meminta dinas terkait, untuk memastikan bahwa perlunya pemeriksaan secara akurat dan teliti terhadp hal-hal lain atau faktor lainnya atau kombinasi dari beberapa faktor seperti kerusakan mesin, tarikan kapal tunda yang kurang kuat, peta navigasi yang tidak diperbarui, serta kerusakan pada tali atau roda gigi penarik yang kemudian menyebabkan ketidakstabilan atau kerusakan struktural.

8. Bahwa kami menduga salah satunya penyebab kecelakaan terhadap tongkang tersebut adalah apabila kapal tunda atau tongkang tidak masuk dalam klasifikasi, atau diklasifikasi oleh organisasi yang bukan anggota International Association of Classification Society (IACS), sehingga kemungkinan besar kapal tidak memenuhi standar maritim internasional. Selain itu, kapal yang sudah melebihi batas usia, terutama kapal yang tidak masuk dalam klasifikasi/non-IACS, sehingga kapal tidak dirawat dan dioperasikan sesuai standar yang berlaku. Hal ini bisa menyebabkan hilangnya daya dorong atau kerusakan struktural lainnya, sehingga kami menduga tongkang tersebut terdampar ke pesisir pantai.

9. Bahwa kami mendesak Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan., untuk melakukan penyidikan secara menyuluruh untuk melihat dugaan adanya karakteristik lainnya apabila kapal tunda tidak memiliki cukup daya untuk menarik tongkang, sehingga kapal tunda kehilangan kendali atas tongkang, khususnya saat kondisi laut tidak bersahabat, seperti kondisi perairan laut Aceh Barat yang berhadapan lansung dengan Samudera Hindia. Selain itu, kapal yang hampir tidak memiliki/sama sekali tidak memiliki riwayat inspeksi Port State Control (PSC), kapal yang pemilik/operator yang memiliki reputasi buruk, dan kapal berbendera tak dikenal atau bendera yang termasuk daftar hitam PSC juga termasuk karakteristik kapal berisiko tinggi. Karakteristik lainnya adalah sedikit atau tidak ada sejarah inspeksi Port State Control (PSC), pemilik atau operator dengan reputasi buruk, kapal yang tidak dikenal atau masuk ke dalam daftar hitam PSC.

10. Bahwa apa yang kami sampaikan adalah menyangkut dengan aspek pelestarian lingkungan di laut, hal ini mengingat sudah ada beberapa kejadian atas terdamparnya tongkang dekat dengan bibir pantai dan kemudian menyebabkan tumpahnya isi dari muatan tongkang (batubara) ke dalam laut.

11. Bahwa bila kemudian ditemukan adanya dugaan tindak pidana dalam hal pencemaran lingkungan hidup di laut, maka kami mendesak agar hal ini segera adanya tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi Aceh dan juga Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk segera menyurati Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

12. Bahwa hingga tanggal 14 Agustus 2020, dari data lapangan yang kami dapatkan, tongkang terdampar yang berisikan batubara tersebut telah tumpah ke dalam laut dan hingga saat ini belum terlihat upaya evakuasi secara menyeluruh, baik terhadap tongkang dan juga upaya pembersihan maksimal terhadap tumpahan batubara tersebut.

Bahwa berdasarksan data dan fakta dilapangan tersebut, kami menduga telah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yaitu:

– Undang-undang Nomor 3 Tahun 2O2O Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2OO9 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dimana skemannya memungkinkan pemerintah memberikan sanksi administratif terhadap perusahaan. Seperti, proses audit dan investigatif, pembekukan izin, dan kemudian bila ditemukan ada proses yang dilanggar, maka hal ini memungkinkan untuk memberikan sanksi terhadap si pelaku usaha.

– Bukan tidak mungkin, kami menduga ada indikasi pelanggaran bila dilihat dari segi pelayaran tentunya mengacu kepada Undang-undang (UU) Pelayaran, dan atas hal itu bukan tidak mungkin ada pengabaian dan akhirnya timbul unsur baik disengaja oleh perusahaan pengoperasi maupun syahbandar di pelabuhan tersebut. Untuk itu, kita berharap, pihak pemerintah benar-benar serius atas peristiwa ini dan tentunya perlu investigasi mendalam yang melibatkan pihak Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) agar penyebab kecelakaan laut (terdamparnya tongkang angkut batubara) dan oknum atau perusahan terlibat bisa proses hukum yang berlaku.

– Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 323 ayat (1) Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Dan ayat (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

– Bahwa ketentuan lingkungan hidup sangat jelas dirumuskan dalam Pasal 28H ayat (1) dan pasal 33 ayat (4) UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 jelas menentukan. “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

– Bahwa hal ini juga diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlidungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana disebutkan didalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

– Bahwa hal ini juga diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut.

Sementara itu, Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syahputra kepada republikaceh.net mengungkapkan jika langkah menyurati Plt Gubernur Aceh tersebut sebagai upaya mencari solusi cepat guna menyelesaikan persoalan terdamparnya tongkang tersebut.

“Tentunya kita mengharapkan respon positif dari Plt. Sehingga, persoalan ini segera teratasi,” Pungkas Edy. (Redaksi)

REKOMENDASI