Stiker BBM Subsidi Tengah Masa Pandemi, Ini Kata Anggota DPR

  • Whatsapp
Salah satu mobil bertempel Stiker kendaraan pengguna Premiun, (Foto/Ist)

Banda Aceh | republikaceh– Pemerintah Aceh tempel stiker untuk konsumsi BBM tepat sasaran, banyak masyarakat mengeluh. Menurut mereka, kebijakan dilakukan pemerintah itu bagus. Akan tetapi momennya kurang tepat tengah masa pandemi COVID-19.

Aturan itu terkesan tidak mendasar. Apalagi ditengah masa pandemi seperti ini. Masyarakat harus menerima stiker bertuliskan pemakai BBM bersubsidi. “Apakah itu kebijakan yang terbaik dilakukan oleh pemerintah,” ujar Adam (38), salah satu konsumen di SPBU Kota Banda Aceh, Minggu sore (23/8/2020).

Hal senada turut dikatakan satu konsumen lain, Indra, di SPBU Ulhe-Lheu. Apakah ini langkah terbaik pemerintah ditengah situasi sekarang ini?
Menurutnya, aturan ini bagus, namun waktunya saja kurang pas disaat masyarakat lagi terlilit masalah ekonomi akibat dampak corona. “Seharusnya, ada langkah bijak lain bisa dilakukan pemerintah terkait BBM subsidi ini,” harapnya.

Sementara, Nasir Djamil, Ketua Forum Bersama (Forbes) DPR RI, saat dihububungi mengatakan, meminta pemerintah menunda hal itu. “Selesai kita atasi covid, program itu dapat dipertimbangkan kembali untuk dilanjutkan,” katanya kepada repubulikaceh.net.

Ketua Forum Bersama (Forbes) DPR RI, Nasir Djamil (Foto/Ist)

Selain itu, Anggota DPR RI tersebut mengatakan, seharusnya pemprov, pemkab, dan pemko, sebaiknya melakukan konsolidasi dan fokus bagaimana mengendalikan penyebaran covid 19 itu. Memberi subsidi kepada rakyat yang kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi. Seperti para buruh, pekerja sektor informal, para janda dan anak yatim yang miskin, serta kelompok usaha kecil dan menengah yang sangat berharap ada bantuan, ujar Nasir Djamil.

Selain itu, ia juga menerangkan, untuk Bantuan Langsung Tunai selama ini diberikan, hal itu, menurut Nasir, juga belum mampu menyasar kepada yang berhak. Akibat minimnya pendataan yang akurat, tuturnya.

Secara terpisah, Anggota DPRA dari Partai PAN, Fuadri, menambahkan, bila masyarakat keberatan dengan penempelan stiker BBM subsidi tersebut, itu hal wajar. Sedangkan kalau untuk label keluarga miskin, itu bisa saja diterima. Akan tetapi, kalau untuk BBM subsidi tidak usah distikerlah, tekesan tidak pantas, katanya kepada republikaceh.net

Menurut Fuadri, kalau jenis kendaraan itu tidak layak menerima BBM subsidi, seharusnya itu jangan dijual buat mereka dan jangan dilayani oleh pihak SPBU.
Termasuk juga ungkapnya, bahan bakar selama ini seharusnya dijual kepada masyarakat, tetapi dijual untuk industri. Hal seperti itu jangan dilayani lagi dan fungsi pertamina seharusnya diperketat, tegasnya.

Selain itu, Fuadri meminta Pertamina memperketat regulasi yang ada. Karena SPBU milik Pertamina. Yang dijual juga barang pertamina. Kita minta supaya Pertamina ini menjalankan ketentuan penggunaan subsidi bahan bakar secara ketat di setiap SPBU. Pengawasan itu ada di mereka, ucap Anggota DPRA itu.

Lebih bagus, ditambahkan Fuadri, Pertamina jual bahan bakar subsidi pemerintah sesuai peruntukan. Seperti nelayan, dan kalangan masyarakat mana. Kemudian, kalau kendaraan bahan bakar solar kategorinya seperti apa yang boleh? Kalau kendaraan pribadi yang seperti apa?

Jadi, jangan sampai, dengan dipasang stiker itu kita dikatakan sebagai golongan tidak mampu. “Masih banyak cara lain bisa dilakukan pemerintah. Namun, bukan dengan melakukan penempelan stiker seperti itu,” terang Fuadri.

Selain itu, menurut Fuadri, yang pantas ditempel stiker, yaitu mobil pemerintah. Alasannya, mobil pemerintah itu dibeli dengan uang rakyat. Termasuk kendaraan yang digunakan gubernur tempelkan juga stiker, bahwa mobil itu dibeli dengan uang rakyat, katanya.

Dalam keadaan seperti ini, ditegaskan Fuadri, seharusnya bukan itu dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah harus mencari solusi. “Bukan malah menambah beban rakyat ditengah kondisi masyarakat terlilit masalah ekonomi akibat efek dari covid-19,” tutupnya.

Informasi lain dihimpun, penerapan itu dilakukan akibat kesadaran masyarakat Aceh tentang konsumsi BBM subsidi sesuai peruntukan belum ada. Sehingga akibat konsumsi yang kurang terkontrol mengakibatkan kuota BBM subsidi dan penegasan saban tahun terus jebol.

Sebelumnya, Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh berperan turut mengawasi dan menjaga kuota BBM Premium dan BBM Subsidi Biosolar yang telah ditetapkan oleh BPH Migas.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Aceh menerbitkan Surat Edaran Gubernur Provinsi Aceh no. 540/9186 tahun 2020 tentang Program Stikering pada Kenderaan sebagai Strategi Untuk Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) yang Tepat Sasaran.

“Konsumsi BBM sesuai peruntukan, akan berdampak pada konsumsi BBM sesuai kuota. Sehingga biaya subsidi negara, dapat dimanfaatkan untuk sektor lain. Semisal pembangunan ekonomi,” kata Nova Iriansyah.

Selain itu, ujar Nova, program stikering pada kenderaan sebagai Strategi Untuk Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) yang Tepat Sasaran. “Melalui program ini, kendaraan roda empat yang mengkonsumsi Biosolar dan Premium wajib ditempeli stiker sebagai alat kontrol.”

Terpisah, M. Roby Ervindo, Unit Manager Comm, Rel Dan CSR MOR I, Pertamina, mengatakan program ‘Stiker BBM Bersubsidi’ ini, tidak menambah aturan baru, jelasnya, Sabtu (22/8/2020).

Akan tetapi, program ini memperkuat Perpres Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, kata Roby. (Red)

REKOMENDASI