Diduga Pengawasan Tidak Maksimal, Kualitas Proyek Tahun 2019 di Aceh Barat Buruk

  • Whatsapp
Proyek pekerjaan peningkatan jalan Suak raya, (Foto/Dokumen GeRAK Aceh Barat)

Melaboh | republikaceh – GeRAK Aceh Barat mencatat sekitar 30 milyar 893 juta bersumber dari anggarannya APBK Aceh Barat murni dan juga Otsus kabupaten tersebar disektor konstruksi (pembangunan) fisik jalan, gedung, pengadaan bibit dan pembangunan mess guru diduga bermasalah.

“Kami menemukan ketidak beresan dan kami menduga timbulnya kerugian terhadap negara dalam berbagai proyek di Aceh Barat, ditambah lagi ada beberapa paket pekerjaan tersebut hingga kini belum difungsikan atau dimaksimalkan dengan baik kegunaannya,” ujar Edy Saputra melalui rilis yang diterima media ini, Rabu (26/8/2020)

Dirinya menjelaskan, Proyek yang di duga asal-asal dan kurang maksimalnya pengawasan dalam pekerjaan dilapangan berada dibawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat yaitu Proyek pekerjaan Peningkatan Jalan Suak Raya dengan nilai anggaran Rp. 1 miliar 891 juta dikerjakan oleh CV. SEGITIGA JAYA UTAMA.

Peningkatan Jalan Penghubung Lokasi Alue Keumuneng Ke Karang Hampa dengan nilai anggaran Rp. 1 miliar 967 juta yang dilaksanakan oleh PT. SABENA KARYA MANDIRI.

kemudian Peningkatan Jalan Pulo Teungoh – Jambak – Sikundo dengan nilai anggaran Rp. 3 miliar 202 juta yang dikerjakan oleh CV. MEUDANG JAYA.

Peningkatan Jalan Batas Pidie – Meulaboh dengan satuan kerja berada dibawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dengan nilai anggaran Rp. 14 miliar 780 juta yang dikerjakan oleh PT. GRAMITA EKA SAROJA.

“Hasil temuan dilapangan terhadap sejumlah paket yang berada dibawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat terdapat sejumlah keretakan atas pekerjaan jalan dan talud. Selain itu, sepanjang kurang lebih 15 meter jalan mengalami penurunan badan/bodi jalan yang mengakibatkan keratakan memanjang. Temuan lainnya ada beberapa titik terjadinya longsoran,” Ungkap Edy.

Baca juga: GeRAK Aceh Barat Desak Penuntasan DPRA atas Temuan Proyek di Aceh Barat Diduga Bermasalah

Kemudian, yang berada dibawah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat, yakni Pembangunan Mess Guru di Daerah Terpencil dengan nilai anggaran Rp. 2 miliar 320 juta dan dikerjakan oleh CV. JAYA ANDESMON. Dibawah satuan kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat yaitu Pembangunan Pagar Rumah Sakit NAPZA Kec. Kaway XVI dengan nilai anggaran Rp. 927 juta yang dikerjakan oleh CV. DZUHA PUTRA.

Pembangunan Pagar Rumah Sakit Jiwa (RSUJ) di Kec. Kaway XVI dengan nilai anggaran Rp. 1 miliar 315 juta yang dikerjakan oleh CV. EIGA GERBINA UTAMA. Pembangunan Mess Rumah Sakit Jiwa (RSUJ) Kec. Kaway XVI dengan nilai anggaran Rp. 1 miliar 601 juta yang dikerjakan oleh CV MUFAKAT.

Selanjutnya paket pekerjaan yang berada dibawah satuan kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat yaitu Peningkatan Jalan Perkebunan Paya Toh Adih Gp. Meunasah Rayeuk Kec. Kaway XVI dengan nilai anggaran Rp. 254 juta yang dikerjakan oleh CV. KARYA WAJA DUA dan Pengadaan Bibit Pinang (Kab. Aceh Barat) dengan nilai anggaran Rp. 2 miliar 631 juta dan dikerjakan oleh CV. MEGA RAYA PERSADA dengan nomor kontrak 525/511/SP/DISBUNNAK/DTU/VI/2019 dengan harga perbatangnya yaitu sebesar Rp. 9.685 rupiah.

“kami menduga adanya ketidakberesan dalam pengadaan bibit pinang tersebut dan untuk itu pihak penegak hukum perlu melakukan pemanggilan terhadap dinas dan kontraktor pelaksananya,” ujar Edy.

Selain itu, Lanjutnya, berdasarkan hasil dokumen yang kami terima, yaitu berkaitan dengan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Aceh Barat yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Aceh buku ke II, lembaran ke 11, halaman 6 dari 24, diketahui terdapat SKPK yang tidak melengkapi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) dalam penyaluran hibah barang atau jasa, dimana pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menganggarkan belanja hibah berupa barang atau jasa sebesar Rp. 28 miliar 188 juta dengan realisasi anggaran Rp. 26 miliar 650 juta atau 94,54% dari anggaran.

Adapun daftar SKPK yang tidak melengkapi NHPD dalam penyaluran hibah yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perdagangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Lingkungan Hidup.

Dirinya menerangkan jika mengacu kepada aturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebuah Peraturan Pemerintah. Dimana, pada tanggal 6 Maret 2019, Presiden Joko Widodo telah menetapkannya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Selain itu, kami juga menemukan anggaran sebanyak Rp. 3.2 miliar menunjukkan kesalahan klasifikasi pengganggaran pada Tiga SKPK, yaitu pada RSUD CND Meulaboh sebesar Rp. 425 juta (ketidaksesuai pengganggaran). Dinas Kelautan dan Perikanan Rp. 927 juta (kesalahan penempatan kode rekening), dan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Rp. 1.8 miliar (ketidak sesuaian penganggaran),” terang Edy

Menurutnya, Sepatutnya hal ini diperlukan ketelitian dalam verifikasi penginputan data dan untuk tahun anggaran berikutnya kami meminta agar dinas manapun untuk lebih berhati-hati dalam pengecekan ulang/verifikasi secara berjenjang melalui Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran.

Artinya, bila digabungkan berdasarkan hasil temuan lapangan terhadap sejumlah proyek pekerjaan yaitu Rp. 30 miliar 893 juta ditambah hasil temuan BPK yaitu sebesar Rp. 28 miliar 188 juta terkait dengan belanja hibah, dan ditambah dengan kesalahan klasifikasi pengganggaran dengan nilai sebesar Rp. 3.2 miliar, maka total anggarannya yaitu Rp. 62 miliar 281 juta.

“Atas hal tersebut, GeRAK Aceh Barat mendorong agar pimpinan daerah untuk mengingatkan masing-masing SKPK agar benar-benar melakukan penerapan yang professional, terutama dalam melakukan pengelolaan anggaran yang lebih transparan,” tutupnya. (Redaksi)

REKOMENDASI