GeRAK Aceh Barat Desak Penuntasan DPRA atas Temuan Proyek di Aceh Barat Diduga Bermasalah

  • Whatsapp

 

Proyek pekerjaan peningkatan jalan Suak raya, (Foto/Dokumen GeRAK Aceh Barat)

Melaboh | republikaceh – Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syahputra menyatakan bahwa realisasi pelaksanaan proyek dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat Tahun 2019 dengan nilai sebesar RP.1.399.139.190.532,32 atau 98,16 % dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 1.425.410.708.131,00 tentunya patut diberi apresiasi.

Catatan GeRAK Aceh Barat, paska melakukan monitoring lapangan berdasarkan laporan awal masyarakat terhadap sejumlah proyek pekerjaan fisik yang bersumber dari APBK murni dan juga Otonomi Khusus (OTSUS) Kabupaten/Kota di duga kekurangan volume pekerjaan

“kami menemukan sejumlah proyek yang kualitasnya kami duga buruk dan atas hal tersebut kita meminta agar para satuan kerja yang berada dimasing-masing dinas terkait untuk lebih bekerja ekstra ditahun anggaran berikutnya, terutama dalam melakukan proses pemantauan terhadap mutu atau kualitas pekerjaan tersebut,” ungkap Edy Syahputra, Rabu (26/8/2020).

Baca juga: Diduga Pengawasan Tidak Maksimal, Kualitas Proyek Tahun 2019 di Aceh Barat Buruk

Dirinya mengungkapkan, beberapa temuan dilapangan, bila dilihat dari mutu, dan kualitas pekerjaan (fisik) bangunan diperlukan pengawasan yang lebih maksimal ketika pekerjaannya dilakukan dilapangan.

“Apa yang kita sampaikan dasarnya adalah berawal dari laporan warga atau masyarakat dan kemudian disesuaikan dengan data dan fakta dilapangan yang kita temukan di lapangan,” jelasnya

Dirinya mendesak pihak DPRA yang telah melakukan peninjauan kelapangan terkait proyek Otonomi Khusus di Barat-Selatan Aceh, dan khususnya di Kabupaten Aceh Barat untuk tetap konsisten dan clear bila kemudian menemukan sejumlah proyek yang dalam proses pelaksanaan pekerjaannya dilapangan ditemukan indikasi kerugian negara atau potensi adanya mark up proyek pekerjaan untuk kemudian diteruskan kepada penegak hukum.

Begitu juga terhadap pihak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat yang kemudian juga melakukan pemantauan dilapangan. “Artinya kalau ada temuan harus diteruskan ke Aparat Penegak Hukum (APH), seperti pembentukan tim Panitia Khusus (Pansus) terhadap Rumah Sakti Umum Daerah Cut Nyak Dhien (RSUD CND) Meulaboh namun, dari berbagai hasil temuan tersebut tidak dibacakan atas hasil akhir dari rekomendasi Tim Pansus tersebut,” ujar Edy

Menurutnya, Padahal tujuan awal pembentukan Pansus tersebut yaitu bertujuan untuk memperbaiki rumah sakit daerah yang sedang mengalami “sakit.”

“Kita berharap, agar sebagai wakil rakyat, DPRA dan DPRK harus tetap konsisten menjadi motor penggerak aspirasi rakyat dan juga berbicara secara jujur dan amanah kepublik, apalagi berbicara dalam konteks hukum,” ujarnya

Dirnya mengingatkan, bahwa temuan-temuan tersebut nantinya jangan sampai dijadikan sebagai bergaining politik dengan kepala pemerintahan.

Hal lain yang patut dilakukan, dengan anggaran yang besar tersebut, maka pihak DPRA dan DPRK perlu mendorong kejelasan anggaran yang terbuka, transparan, akutanbel dan bisa diakses oleh publik, kemana saja anggaranmya dialokasikan, berapa anggarannya, dan siapa penerima manfaatnya, ini harus terbuka ke publik,

Dirinya kembali mengingatkan bahwa ini adalah anggaran publik dan siapa pun berhak mengetahuinya, dan tanpa terkecuali, karena anggaran ini bukan milik perorangan (kepala daerah) atau milik anggota dewan, dan atau juga milik kelompok tertentu.

“Harapannya adalah, anggota DPRK selaku wakil rakyat di parlemen jangan hanya duduk santai dan manis. Tapi harus bekerja keras mengawasi penggunaan dana publik.
Realisasi Anggaran Tahun 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan oleh BPK Perwakilan Aceh,” pungkasnya (Redaksi)

REKOMENDASI