Pertanyakan Realisasi Tuntutan Aksi, Aliansi Mayarakat Bener Meriah Surati DPRK

  • Whatsapp
Perwakilan Aliansi Masyarakat Bener Meriah menyerahkan surat permintaan audiensi terkait tindak lanjut tuntutan aksi Damkar pada 17 Agustus 2020 kepada anggota DPRK setempat, Rabu (26/8/2020) (Foto/Ist)

Redelong | republikaceh – Aksi massa terkait Damkar pada 17 Agustus 2020 menuntut beberapa hal kepada pemerintah kabupaten Bener Meriah yang tertuang dalam Nota Kesepakatan yang ditanda tangani oleh Bupati Bener Meriah dan Ketua DPRK setempat

Menindaklanjuti tuntutan tersebut, Aliansi Masyarakat Bener Meriah menyurati Dewan Perwakilah Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah.

Surat tersebut merupakan permintaan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah guna mempertanyakan terkait realisasi tuntutan tersebut.

“Dalam Nota Kesepakatan yang waktu itu ditanda tangani oleh Bupati dan Ketua DPRK terdapat poin, bahwa tuntutan tersebut akan ditindak lanjuti dalam 7 hari kerja,” Ungkap Korlap Aksi Aliansi Masyarakat Bener Meriah, Putra Arita SE melalu pers rilis yang diterima republikaceh.com, Rabu, (26/8/2020).

Oleh sebab itu, lanjutnya, melalui surat tersebut meminta DPRK untuk mengadakan audiensi dengan Pemda guna menanyai pemda, sudah sejauh mana tuntutan tersebut di tindak lanjuti.

“Kami juga mensertakan juga TOR, yang berisi siapa saja yang harus di undang oleh DPRK. Di antaranya, Para Korban, Komisi A DPRK, Komisi C DPRK, Banggar DPRK, Bupati, BPBD dan perwakilan dari Aliansi Masyarakat Bener Meriah”. Ungkapnya lagi

Putra menjelaskan pihaknya meminta DPRK mengadakan audiensi tersebut pada hari Senin 31 Agustus 2020.

“Kita bahani Bapak-Bapak di dewan tentang tugasnya untuk memfasilitasi masyarakat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Begitu pula dengan tugas mereka sebagai controling Goverment”. Ungkapnya. (Aulia Arimukti)

REKOMENDASI