Berbicara Lahan Eks Kombatan GAM, Reintegrasi Juga Harus Menjadi Perhatian

  • Whatsapp
Wakil Bupati Aceh Jaya, Tgk Yusri saat bersama KKR Aceh (Foto/Republikaceh)

Calang | republikaceh – Wacana pemberian lahan kepada Eks Kombatan itu hal baik dan sudah tepat sasaran dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada para mantan kombatan GAM

Dalam hal ini, kata Tengku Yusri, sebagai mantan Gubernur GAM di wilayah Meurehoem Daya, Aceh Jaya, sangat bagus dan patut diapresiasi. “Itu sudah sesuai dengan apa yang dijanjikan pemerintah,” imbuhnya, Sabtu (5/9/2020)

BACA JUGA

Menurut Tgk. Yusri, sapaan akrab Abu Yus, sejak MoU dilakukan, hal ini sudah sangat lama kita nantikan. Sejak perjanjian damai antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. “Berjalan lima belas tahun, kita baru menerima kabar baik itu,” ujarnya.

Sesuai dengan yang dijanjikan dalam MoU Helsinski, pada point 325, sebut Abu Yus, Pemerintah RI akan mealokasikan tanah untuk pertanian dan dana yang memadai kepada Pemerintah Aceh, dengan tujuan guna mempelancar reintegrasi mantan pasukan GAM dalam masyarakat.

Lalu, kompensasinya bagi tahanan politik dan kalangan sipil yang terkena dampak konflik, Pemerintah Aceh akan memanfaatkan tanah dan dana. Yaitu, semua mantan pasukan GAM akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas. Pekerjaan atau jaminan sosial yang layak apabila bila mereka tidak mampu bekerja dari Pemerintah Aceh.

Kemudian, semua tapol yang memperoleh amnesti akan menerima lokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja, katanya.

Selain itu, semua rakyat sipil yang bisa menunjukan kerugian yang jelas akibat konflik dapat menerima alokasi tanah pertanian dan pekerjaan yang pantas, ungkap Abu Yus.

Jadi, dijelaskannya, dalam hal ini bukan sekedar bagi eks kombatan saja, kata Abu Yus. Semua yang berdampak dalam korban konflik, berhak mendapatkan reintegrasinya. Itu berlaku bagi koban konflik.

Walaupun yang diutamakan bagi eks kombatan, namun demikian, yang terkena dampak konflik juga harus mendapat perhatian dari Pemerintah RI melalui Pemerintah Aceh dan berlaku juga bagi masyarakat sipil korban konflik. “Itu merunut arti reintrgasinya,” kata dia.

Msih menurut Tengku Yusri, reintegrasi itu dinilainya belum dimulai. Alasannya, sejak limabelas tahun berlalu, itu belum berjalan. “Bukan gagal, akan tetapi belum berjalan.”

Selain itu, kata Abu Yus, dia berharap bantuan itu, selain kesejahteraan dari para eks kombatan juga kepada masyarakat korban atau yang terkena dampak masa konflik bisa turut merasakan.

Inikan namanya reintegrasi yang bukan khusus kepada pertanian saja. Tetapi juga kepada masyarakat korban konflik dan yang tidak mampu bekerja normal lagi akibat koflik terjadi dahulu. “Bisa diberikan dengan bantuan sosial. Baik itu usaha mikro dan lainnya,” harap Abu Yus. (DF)

REKOMENDASI