Bersama Mahasiswa, DPRK Abdya Tolak UU Cipta Kerja

  • Whatsapp
Ketua DPRK Abdya, Nurdianto didampingi Wakil Ketua dan Anggota saat menandatangani berta acara penolaka RUU Cipta Kerja, Senin (12/10/2020) (Foto/Ist)

Blangpidie | republikaceh – Seluruh Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh Barat Daya (Abdya) menyatakan menolak terhadap mengesahkan UU Cipta Kerja.

Penolakan tersebut, diungkapkan langsung ketua DPRK Abdya, Nurdianto dihadapan ratusan massa peserta aksi yang tergabung dalam Gerakan Abdya Menggugat (Geram), Senin (11/10/2020) di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten setempat.

Read More

Nurdianto menyatakan, Penolakan UU Cipta Kerja oleh DPRK Abdya didasari atas penilaian banyak hal harus dibahas kembali secara mendalam dan komprehensif.

“Kami secara pribadi dengan lembaga menolak pengesahan RUU Cipta Kerja ini yang dapat merugikan para buruh,” ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh wakil ketua DPRK Abdya, Hendra Fadli dari Partai Aceh. Pihaknya menolak dengan tegas UU tersebut.

Bahkan dirinya juga menegaskan jika UU tersebut tidak dapat diberlakukan di Aceh, dikarenakan Aceh punya kekhususan tersendiri.

Setelah melakukan berbagai pernyataan, anggota DPRK Abdya yang dihadiri sebanyak 15 anggota dari berbagai Partai tersebut menyaksikan penandatanganan berita penolakan UU Cipta Kerja yang disodorkan oleh massa.

Selain ketua fraksi yang terdiri dari Fraksi Abdya Hebat dan Fraksi Abdya Sejahtera yang mendatangani berita acara tersebut, juga diikuti oleh seluruh perangkat DPRK Abdya.

Sementara itu, koordinator aksi, Julianda membacakan poin -poin yang diminta mahasiswa untuk disampaikan oleh anggota DPRK kepada presiden dan DPR RI, diantaranya;

Poin Pertama, bahwa DPR RI dan pemerintah telah memfasilitasi kepentingan monopoli ekonomi korforasi dan oligarki yang dilegalkan dalam UU Cipta Kerja dengan dalil mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global untuk mewujudkan masyarakat makmur, sejahtera dan berkeadilan

Poin kedua, mahasiswa berpendapat proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak partisipatif, dan eksklusif, seharusnya proses pembentukannya dilakukan dengan berbagai pihak terkait seperti buruh, mahasiswa dan akademisi untuk menyerap aspirasi mereka.

Poin ketiga, proses pembentukannya melanggar prinsip kedaulatan rakyat sesuai pasal 1 ayat 2 UUD 1945 dan tidak mencerminkan azas keterbukaan sesuai pasal 5 UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan. Terlebih dibentuk ditengah Pandemi COVID-19.

“Poin ke empat kami meminta DPRK Abdya dan seluruh fraksi komisi untuk mengeluarkan rekomendasi penolakan terhadap UU Omnibus Law UU Cipta Kerja dalam bentuk surat pernyataan sikap untuk kemudian dikirim ke presiden dan DPR RI dan poin kelima kami meminta polisi untuk tidak menahan para demonstran,” ujarnya. (Mustafa)

 

banner 728x90 banner 728x90 banner 728x90

Related posts