Selain Tolak UU Cipta Kerja, Ini Tuntutan Lain Saat Mahasiswa Gelar Demo di Aceh Jaya

  • Whatsapp
Mahasiswa saat menduduki ruang rapat paripurna DPRK Aceh Jaya, Kamis (15/10/2020) (Foto/Zahlul)

Calang | republikaceh – Sejumlah mahasiswa, Ormawa, LSM dan OKP yang tergabung dalam Gerakan Aceh Jaya Serukan Keadilan (GASKAN) mengelar unjuk rasa di gedung DPRK Aceh Jaya. Menutut penolakan Undang – undang Cipta kerja, Kamis (15/10/2020)

Dalam aksi tersebut selain menolak UU Cipta kerja, massa juga mendesak presiden mengeluarkan peraturan pemerintah penganti undang – undang (Perpu) untuk mencabut Omnibus Law, dan mendesak Forum Besar (FORBES) DPR dan DPR RI asal Aceh untuk menyurati Presiden Republik Indonesia agar mengelurkan peraturan pemerintah penganti undang – undang (Perpu).

Read More

Selain itu, GASKAN juga menolak tindakan represif yang dilakukan aparat kepada massa unjuk rasa UU Cipta kerja Omnibus Law dan meminta mahasiswa, Ormawa, LSM, OKP, adik – adik pelajar dan masyarakat di bebaskan tanpa syarat, serta meminta DPRK membuat Video dokumenter terkait penolakan Omnibus Law bersama dengan seluruh peserta aksi.

Koordinator aksi, Candra Gunawan menyampaikan, selama UU ombibus Law belum di cabut maka tidak akan melepas spanduk maklumat penolakan  UU Cipta kerja di depan kantor DPRK Aceh Jaya.

” Selama UU cipta kerja belum di cabut, spanduk tidak boleh di lepas di depan kantor DPRK Aceh Jaya,” tegasnya.

Selanjutnya, massa dari GASKAN menuntut transparansi anggaran Covid-19 di Aceh Jaya yang selama ini masih simpang siur penjelasannya, dan mengklarifikasi indikasi kasus BOK ( Bantuan Dana Operasional Kesehatan) beberapa puskesmas di Aceh Jaya.

Menghapus peraturan bupati tentang penertiban hewan ternak dan di ganti dengan pengadaan posko di setiap kecamatan dalam kabupaten Aceh Jaya.

Dirinya juga menyampaikan, apabila tuntutan dalam aksi tersebut tidak terealisasi selama 1 x 24 jam, massa akan mengelar unjuk rasa kembali dengan jumlah yang lebih banyak,

” apabila tuntutan tidak terealisasikan 1x 24 jam kami menyegel kantor DPRK Aceh Jaya dan tidak diperkenan aktitifas apapun selama kantor di segel ,” ucapnya.

Sementara, Ketua DPRK Aceh Jaya Muslem D menyampaikan, bahwa seluruh tuntutan mahasiswa akan segera di realisasikan termasuk menyurati Presiden mengeluarkan pengganti undang – undang (Perpu) untuk mencabut Omnibus.

” Berdasarkan desakan masyarakat Kabupaten Aceh Jaya melalui aksi GASKAN, kami DPRK Aceh Jaya menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja dan mendesak presiden RI mengeluarkan pengganti undang – undang (Perpu) untuk mencabut Omnibus Law.” jelas Muslem D.

Lebih lanjut, kata Muslem, jika presiden tidak memenuhi tuntutan tersebut, maka DPRK Aceh Jaya akan memyuarakan Front lintas sektoral untuk melakukan perlawanan hingga UU tersebut di cabut. (Mahlil)

banner 728x90 banner 728x90 banner 728x90

Related posts