YLBH AKA Desak Pemkab Aceh Jaya Realisasikan Program Lahan Kombatan

  • Whatsapp
Rahmat Fuadi, direktur Eksekutif YLBH-AKA Distrik Aceh Jaya (Foto/Ist)

Calang | republikaceh – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Keadilan Aceh (YLBH-AKA) Distrik Aceh Jaya mendesak Pemkab setempat untuk segera mewujudkan realisasi lahan perkebunan bagi eks kombatan GAM dan Tapol-Napol.

Hal tersebut disampaikan Rahmat Fuadi, selaku Direktur Eksekutif YLBH-AKA Distrik Aceh Jaya melalui rilis yang diterima media ini, Kamis (22/10/2020). Menurutnya, Pemkab Aceh Jaya harus meningkatkan keseriusan dalam mewujudkan program tersebut dengan solusi yang konkrit dan tidak boleh dianggap sepele.

BACA JUGA

Sebelumnya, kata Rahmad, Pemkab Aceh Jaya baik eksekutif atau legislatif telah menyetui dan menyepakati, jika program tersebut dimasukkan kedalam APBK-P dengan nilai anggaran senilai 3 Miliyar.

Jika Pelaksanaan progam tersebut terjadi kendala sebagaimana diungkapkan oleh ketua DPRK Aceh Jaya, Muslem D, di salah satu media online, ada sebagian lokasi yang diwacanakan menjadi lahan eks kombatan masih atas izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT Aceh Inti Timber yang akan berakhir di 2029 dan Oleh Ketua DPRK Aceh Jaya mendesak agar Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, supaya menyikapi hal ini serta juga meminta dukungan dari komisi II DPRI M.Nasir Jamil, itu terasa janggal.

“Kami menilai poin yang sampaikan oleh Ketua DPRK Aceh Jaya tersebut ada beberapa titik kejanggalan. Ketidakjelasan yang harus dipertanyakan,” ujar Rahmad.

Menurutnya, mendesak Plt Gubernur untuk merealisasikan peruntukan lahan sangat tidak perlu dan bukanlah sebuah solusi dikarnakan Bupati Aceh Jaya bisa mengambil kebijakan langsung selaku pemangku kebijakan tertinggi di Aceh Jaya sesuai Qanun tentang RTRW

“Jika lahan yang ditargetkan terletak di hutan produksi dan masih atas izin HPH, maka selayaknya Pemda bisa berfokus mencari lahan lain” ujarnya.

Dirinya menjelaskan, sesuai dengan qanun RTRW No 09 tahun 2014 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya, pada paragraf 2 tentang kawasan peruntukan pada pasal 31 dijelaskan, Aceh Jaya memiliki lahan kering seluas 47,473,54 Ha,3,890,83 Ha, (Lp2b), lahan hortikultura 7,539,89 Ha, lahan perkebunan 28.018,96 dan lahan perkebunan rakyat 15,395,90 Ha.

“Sebenarnya lahan jenis apa yang ingin dan akan diserahkan kepada mantan kombatan GAM dan Tapol-Napol oleh Pemkab Aceh Jaya, apakah dari sekian luas lahan tersebut tidak bisa diambil kebijakan untuk persedian lahan bagi eks Kombatan GAM dan Tapol-Napol, mengapa hanya terpaku pada lahan yang berstatus HPH itu saja ?” tanya Rahmad.

Dirinya berharap, program lahan tersebut untuk bisa diwujudkan secepatnya tanpa perlu harus menunggu habisnya HPH PT Aceh Inti Timber yang berakhir di 2029.

Sehingga, tambanya, program ini harus dilihat dengan serius apalagi jika masih ada kombatan GAM yang belum merasakan dampak positif setelah lahirnya perdamaian.

“Bila mengingat kebelakang tentang bagaimana perjuangan para kombatan dan Tapol-Napol terdahulu, tentunya hal ini (Lahan untuk eks kombatan) merupakan sebuah bentuk keharusan yang patut disediakan segera bagi mereka (kombatan, Tapol-Napol)” tutup Rahmat. (Ril)

REKOMENDASI