Pelaksanaan Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Pidie – Meulaboh Diduga Tidak Jelas

  • Whatsapp
Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Saputra (Dok/Ist)

Melaboh | republikaceh – Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syahputra menyatakan bahwa sampai saat ini pertanggungjawaban atas kerusakan jalan dari Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Pidie – Meulaboh dengan Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2019 tidak jelas.

Sebagaimana diketahui, proyek peningkatan jalan tersebut berada di kawasan Lancong dan Sarah Perlak, Kecamatan Sungai Mas, Aceh Barat.

BACA JUGA

“Dari awal kami menduga ada ketidak beresan atas pelaksanaan proyek ini. Berdasarkan laporan baru yang didapatkan dilapangan dan juga hasil verifikasi lapangan, Kami menilai adanya potensi kerugian negara terhadap pekerjaan jalan tersebut” ujar Edy Syahputra melalui rilis yang diterima media ini, Minggu (25/10/2020).

Dirinya menjelaskan, Paska dikerjakan oleh pihak rekanan hanya berselang satu-dua bulan, jalan tersebut mengalami kerusakan parah dibeberapa titik. Pihak pengawas seperti tidak konsern melakukan monitoring dilapangan terutama dalam melakukan proses pemantauan terhadap mutu atau kualitas pekerjaan tersebut.

“Selain body jalan yang sudah hancur, Riol atau saluran air pada bahu kiri-kanan jalan juga mengalami kerusakan yang parah. Atas hal tersebut, kami melihat dan jika kualitas proyek di duga buruk” ujarnya

“Bedasarkan dari informasi kami dapatkan, jalan tersebut dikerjakan oleh PT. GRAMITA EKA SAROJA dengan satuan kerja berada dibawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dengan nilai anggaran Rp. 14 miliar 780 juta,” lanjut Edy.

Kondisi Jalan Batas Pidie – Meulaboh di kawasan Desa Lancong dan Desa Sarah Perlak, Kecamatan Sungai Mas, Aceh Barat. (Foto/Dokumen GeRAK Aceh Barat)

Dirinya menilai, dinas ditingkat provinsi seperti tidak punya itikad baik untuk menegur dan mempertanyakan tanggungjawab pihak rekanan. “Faktanya, hingga saat ini, kami menduga ada upaya atau indikasi membiarkan jalan ini tidak lagi tertangani dan mungkin kami menduga nantinya akan kembali dialokasikan dalam tahun anggaran berikutnya oleh pemerintah atau dinas terkait” papar Edy.

“Tentunya ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Edy.

Kembali Edy mengungkapkan, GeRAK Aceh Barat akan melakukan monitoring anggaran, guna menghindari potensi kerugian keuangan negara.

Apalagi, kemudian dalam proses peanggarannya sebagai upaya dari perbaikan paska mengalami kelongsoran pada Agustus 2020 lalu, tentunya ini menjadi early warning untuk tidak asal dalam proses melakukan peanggaran kembali.

“Dari informasi yang kami terima dilapangan, warga di Gampong Lancong mengambil inisiatif sendiri untuk memperbaiki jalan tersebut seadanya. Ini aneh, jalan baru dibuat, kenapa warga melakukan perbaikan lagi,” ujar Edy

Oleh karena itu, tambah Edy, GeRAK Aceh Barat mendesak pihak dinas untuk melakukan audit investigative secara independent, yaitu melibatkan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) negara.

Menurutnya, Hal ini perlu dilakukan guna mengetahui adanya dugaan unsur kerugian negara (tindak pidana korupsi) dari pekerjaan tersebut.

Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dimana Pemborong berbuat curang disebutkan bahwa Perbuatan Curang tercantum dalam pasal 7 ayat (1) huruf A dan pada pasal 7 ayat (1) huruf B Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang.

“Selain itu, kami juga mempertanyakan komitmen dari pihak penegak hukum dalam mengusut proyek yang dalam proses pelaksanaan pekerjaannya dilapangan ditemukan indikasi kerugian negara atau potensi adanya mark up proyek pekerjaan tersebut,” ujar Edy.

Dirinya berharap, penegak hukum tetap konsisten dalam menegakkan aturan. Apalagi menyangkut dengan penggunaan uang negara yang diperuntukkan kegunaannya untuk public.

Dirinya mengingatkan bahwa ini adalah anggaran publik, karena anggaran ini bukan milik perorangan (kepala daerah) atau milik anggota dewan, dan atau juga milik kelompok tertentu.

“Jadi, kita meminta konsistensi pihak terkait dalam menegakkan aturan dan Apa yang kami sebutkan sebagaimana tertulis dalam dengan jelas seperti dalam UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang menyebutkan bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan”

“Kami menegaskan, bahwa infrastruktur jalan memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu roda penggerak kemajuan pembangunan suatu daerah.” tutup Edy. (Redaksi)

REKOMENDASI