Replanting Sawit Aceh Barat: Ini Dikatakan Kadis

  • Whatsapp
Kepala Disbunnak Aceh Barat, Danil Adrial (Foto/Ist)

Aceh Barat | republikaceh – Terkait permasalahan Replanting di Kabupaten Aceh Barat, Kepala Disbunnak Aceh Barat, Danil Adrial, pihaknya hanya selaku leading sektor. Uang itu masuk langsung kedalam rekening petani dan paling lambat dalam waktu satu minggu harus masuk ke rekening koperasi untuk dikelola kembali.

Sedangkan anggaran yang disediakan untuk kegiatan Replanting ini, dialokasikan dana dari kementerian Pertanian melalui Ditjen Perkebunan, bukan Dirjen Perkebunan, imbuhnya, Sabtu (28/11/2020).

BACA JUGA

Dana ini bersumber dari hasil keuntungan devisa negara sehingga pemerintah mempunyai kewajiban dan kepedulian kepada petani sawit. Dana ini, dari hasil sawit dan kembali ke sawit. Ini ialah program strategis presiden, terang dia.

Masyarakat yang mendapatkan replanting ini juga harus memenuhi tiga syarat, dan diusulkan melalui koperasi, yaitu punya lahan yang disertai surat legalitas tanah, KTP dan KK.

Namun demikian, terkait dana dikeluarkan ini. menurutnya, setiap uang yang dikeluarkan oleh negara, melalui institusi maupun Kementerian Pertanian, Ditjen Perkebunan, dinas di daerah sebagai perpanjangan tangan dari pihak kementerian disana, dana itu wajib dilkukan audit dan dipertanggungjawabkan, karena itu uang negara, tegas Danil.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sendiri, telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam antisipasi agar tidaka terjadi penyelewengan dan penyimpangan dalam pengelolaan kegiatan replanting tersebut.

Bupati Aceh Barat, kata dia, telah mengeluarkan surat agar dilakukan verifikasi terhadap lahan-lahan yang telah diusulkan oleh pihak koperasi dalam hal ini, diketuai oleh bupati sendiri.

Terkait lahan, dalam verifikasi itu juga dijelaskan dan ditegaskan untuk tidak memasukan calon lahan untuk replanting yang tidak masuk dalam persyaratan teknis seperti yang disebutkan.

Contohnya, lahan yang tidak terdapat tanaman sawit, itu tidak diperbolehkan atau dimasukan dalam program replanting. Seperti, hutan karet rakyat.

“Intinya dalam hal itu, ialah lahan yang bekas lahan sawit, bukan pembukaan lahan baru dan itu bisa saya pastikan,” tegas Danil.

Artinya, dijelaskannya lebih jauh, dalam surat dikeluarkan itu, guna mempertegas aturan yang dikeluarkan supaya lahan-lahan tidak masuk kategori persyaratan dalam pedum/juknis kementerian di kegiatan PSR, itu jelas tidak diperbolehkan.

Sementara, terkait bibit sawit, pihak dinas selalu melakukan kordinasi dengan pihak PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) sebagai produsen bibit sawit bersertifikat milik BUMN yang memang telah ditunjuk pemerintah sebagai penyedia bibit berlisensi.

Jadi, sebelum bibit disalurkan pihak koperasi kepada penerima manfaat, kita telah mastikan bahwa bibit tersebut memang bersetifikat dan dikeluarkan oleh PPKS.

Hal ini kita lakukan, guna mencegah adanya bibit palsu beredar. Jangan sampai bila itu terjadi, tentunya bisa merugikan masyarakat petani kebun sawit. “Itulah upaya yang sudah kita lakukan selama ini,” bebernya.

Selain itu, untuk upaya lain telah dilakukan pihak pemerintah, melalui Dinas Perkebunan Aceh Barat, untuk memastikan lahan calon PSR (Peremajaan Sawit Rakyat/Replanting), kita melakukan kerjasama dengan pihak BPN kabupaten, dan pihak kehutanan melalui UPTD kabupaten agar lokasi itu terhindar dari masuk ke dalam kawasan hutan dan HGU yang ada di Kabupaten Aceh Barat.

“Jadi, dalam replanting ini, semua prosedur sudah sesuai. Danil, menegaskan tidak ada permainan apapun. Semuanya dimanfaatkan untuk PSR, dan digunakan petani sawit sesuai dengan aturan berlaku.” ujarnya.

Melalui program PSR ini, pemerintah berharap terjadinya produktifitas dan peningkatan ekonomi dari petani sawit.(Redaksi)

REKOMENDASI