Kasus Malaria di Tahun 2020 Meningkat, Dinkes Aceh Jaya Gelar FGD

  • Whatsapp
Peserta FGD yang dilaksakan oleh Dinas Kesehatan Aceh Jaya bekerja sama dengan Yayasan Darah Untuk Aceh dan Unicef Perwakilan Aceh di kantor Camat Krueng Sabee, Kamis, (03/02/2020) (Foto/Ist)

Calang | republikaceh – Dinas Kesehatan Aceh Jaya bekerja sama dengan Yayasan Darah Untuk Aceh dan Unicef Perwakilan Aceh menggelar kegiatan Forum Grup Discussion (FGD) di kantor Camat Krueng Sabee, Kamis, (03/02/2020).

Acara ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selain ada pengecekan suhu, peserta juga diminta untuk tidak melepaskan masker selama acara berlangsung. Kondisi aula kantor camat yang berventilasi banyak dan lebar, sehingga udara bebas keluar masuk.

BACA JUGA

Diskusi yang berlangsung selama empat jam itu diikuti oleh 14 peserta yang terdiri dari para Kepala Desa yang mempunyai akses tambang, Babinsa, Sekretaris camat dan para tokoh masyarakat dan perwakilan perempuan.

“Kasus malaria di Aceh Jaya terjadi penurunan signifikan sejak tahun 2018 membuat kami dulunya yakin dan optimis jika kasus malaria di Aceh Jaya segera tereliminasi ” ujar Isra Fuadi, Wasor Malaria yang selama ini berkecimpung langsung dalam menurunkan kasus malaria di Aceh Jaya.

Namun, lanjutnya, di tahun 2020 ini kembali melonjak dan membuat semua harus bekerja lebih keras dan melakukan koordinasi lintas sektor.

Menurutnya, terjadinya peningkatan kasus malaria terutama pada lokasi penambangan yang baru dibuka. Dirinya mengungkapkan, dengan adanya komitmen dari para Kepala Desa untuk membantu mendata dan pengecekan darah para warga di laboratorium akan membantu penurunan kasus di tahun depan.

” Pelaksanaan forum ini diharapkan adanya solusi agar tercapainya eliminasi malaria di Aceh Jaya ” jelasnya.

Syaukani, mantan Kepala Desa yang kini menjabat sebagai Tuha Peut Desa Datar Luas Kecamatan Krung Sabee, Aceh Jaya saat mengikuti kegiatan memberikan respon positif terkait digelarnya kegiatan tersebut.

Bertindak sebagai peserta, dirinya ikut mengusulkan ada pembentukan posko bersama bagi desa yang memilik areal penambangan. Posko tersebut bertujuan untuk mendata masyarakat yang akan naik ke gunung melakukan penambangan.

“Kalau penambang dari luar Aceh diwajibkan menitipkan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk guna mendata penambang pendatang ” ujarnya di depan para peserta.

Di sisi lain, Kepala Desa Paya Seumantok Kecamatan Krueng Sabe, Jailani mengungkapkan, Selama ini mereka juga kesulitan mendata jumlah penambang yang berada di Gunong Ujeun.

Sementara, Muhammad Amin, dari Desa Mon Mata menambahkan bahwa mereka belum mempunyai satu mekanisme baku tentang pendataan, ditambah lagi kondisi pandemi seperti sekarang ini membuat penambang tidak melapor bila kondisi demam karena kekhawatiran akan divonis COVID-19.

“Kondisi ini menyebabkan semakin tertutup kawasan tambang dari akses luar” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Camat Krueng Sabe, Edwar, SE mengatakan, pihaknya telah membuat perencanaan pemgalihan masyarakat dari penambang menjadi petani.

“Pemerintah sudah menyiapkan lahan, perbaikan jalan dan drainase guna mendukung hal tersebut. Diupayakan juga bisa dilakukan hal lain untuk tetap mengadakan pemeriksaan darah di laboratorium dengan adanya surat dari dinas kesehatan” ujarnya. (Zahlul Akbar).

REKOMENDASI