GeRAK Aceh Barat Apresiasi Penyelesaian Ganti Rugi Tanah di Nagan Raya

  • Whatsapp
Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Saputra (Dok/Ist)

Meulaboh | republikaceh.net – Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syahputra memberikan apresiasi kepada perusahaan yang komit untuk menyelesaikan proses ganti rugi tanah dan rumah milik warga Dusun Geulanggang Meurak, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya.

“Adapun MIFA dari data yang kami dapatkan dibebankan dengan pembayaran sebanyak 6 persil bidang tanah dengan nilainya mencapai Rp 4,5 miliar. Dari data dokumen yang kami dapatkan, total pembayaran persil tanah yaitu sebanyak 36 persil bidang tanah atau 36 KK yang terbagi untuk 3 perusahaan” Ujar Edy Syahputra melalui rilis yang diterima media ini, MInggu (20/12/2020)

BACA JUGA

Edy berharap agar proses ganti rugi dilakukan secara terbuka ke publik dan tidak boleh ada yang melakukan intervensi atas harga yang diterima oleh warga. Walaupun diawal Pihaknya mendapaktan laporan protes yang dimana proses penetapan harga oleh pihak independen yaiu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan dianggap tidak sesuai.

Dia menjelaskan, PLTU dan Mifa mulai bayar rumah warga yang sudah direalisasikan kepada warga dari mulai tanggal 4 Desember 2020 yang dilakukan oleh PLTU 1-2 sebanyak 13 persil bidang tanah kerekening nilik warga dengan nilai total  mencapai Rp4,5 miliar dan tanggal 15 Desember 2020 dilakukan oleh PLTU 3-4 sebanyak 15 persil tanah dari total 16 persil yang prosesnya lansung diterima oleh warga dengan nilai total Rp4,4 Miliar. “Bahkan dari awal, informasi yang kami dapatkan, bahwa PT MIFA Bersaudara adalah pihak pertama yang telah memberikan pembayaran kepada salah seorang warga sebelum terjadinya aksi pemblokiran jalan masuk PLTU 3-4 pada tanggal 1 Desember 2020 kemarin” ujar Edy

Edy juga memberikan apresiasi kepada pemeritah Kabupaten Nagan Raya yang telah bersedia menjadi fasilitator atau penengah paska GeRAK Aceh Barat memberikan surat protes kepada pemkab terkait pencemaran lingkungan hidup yang dialami oleh waga Dusun Geulanggang Meurak Desa Suak Puntong. “Surat tersebut juga kita tujukan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Provinsi Aceh agar memanggil pihak perusahaan untuk tidak melanggar atau melakukan pengabaian dan penghormatan terhadap hak warga yang tinggal dekat area aktifitas perusahaan angkut material batubara atau pembuangan limbah pembangunan PLTU 3-4.” Papar Edy.

Dia meminta agar Pemkab Nagan Raya mengawal proses ganti rugi ini hingga benar-benar selesai dan tuntas. Ini menjadi penting untuk dikawal agar nantinya tidak terjadi persoalan hukum dan kembali terjadinya proses pengabaian terhadap hak warga negara.

Edy juga mengingatkan perusahaan dalam proses pembangunan tidak boleh sewenang-wenang terhadap hak hidup warga negara dimana hal ini telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dimana dalam pasal 9 ayat (3) bahwa Setiap orang berhak atas libgkungan hidup yang baik dan sehat.

Selain itu, lanjutnya, hal ini juga ditegaskan dalam UU tersebut yang menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak  oleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Atas hal tersebut, Pemkab Nagan Raya yang menjadi keterwakilan negara tidak boleh abai dalam konteks perlidungan HAM dan negara merupakan entitas utama yang bertanggungjawab melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM.

Terakhir, tambah Edy, pihaknya mengingatkan perusahaan untuk tidak menjadi pelaku pelanggaran atau pengabaian terhadap HAM bagi warga negara.

“Apa yang kita sampaikan adalah komitmen dari Pemerintah Republik Indonesia yang mendukung penuh kebijakan dari instrumen Guinding Principles on Business And Human Rights (UNGP) yang secara sederhana memuat hal kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia (protect), kewajiban perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia (respect), dan akses pemulihan (remedy). Ke tiga prinsip ini menempatkan kedudukan perusahaan sebagai subjek hukum dalam rezim hukum hak asasi manusia internasional dengan meletakkan tanggungjawab perusahaan pada bentuk tanggung jawab kewajiban perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia (obligation to respect)” ujar Edy

“Hal terpenting lainnya adalah, Pemkab Nagan Raya harus mempunyai master plan tentang area permukiman warga dengan wilayah aktifitas bongkar muat tambang yang dimana hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik hukum dan pengabaian terhadap hak asasi warga negara” tutup Edy ( Redaksi )

REKOMENDASI