GeRAK Aceh Barat Desak Pemerintah Tertipkan Tambang Emas Illegal

  • Whatsapp
Bekas tambang ilegal mining yang dibiarkan mengangga terbuka. Lokasi daerah Tanoh Mirah Kecamatan Sungai Mas, Aceh Barat (Dokumen GeRAK Aceh Barat)

Melaboh | republikaceh.net – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat mendesah pemerintah untuk mengambil sikap atau langkah yang tepat, akurat, dan berkeadilan sebagaimana aturan yang berlaku agar persoalan akan tindakan melawan hukum disebabkan adanya aktifitas tambang ilegal di Aceh Barat oleh warga dapat segera berakhir.

“Selain penindakan hukum. Menurut hemat kami dan ini sangat penting dan harus digaris bawahi Pemerintah di tingkat provinsi beserta dengan dinas yang membidani kewenangan perlu mengambil sikap atau langkah yang tepat, akurat, dan berkeadilan sebagaimana aturan yang berlaku dan tentunya agar persoalan akan tindakan melawan hukum yang disebabkan oleh aktifitas tambang ilegal oleh warga dapat segera berakhir ” Ungkap Ed Syahputra, Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, melalui keterangan tertulis yang diterima republikaceh.net, Selasa (12/1/2021).

Efek lainnya adalah, lanjut Edy, upaya untuk menghilangkan dampak terhadap lingkungan yang sudah rusak diakibatkan proses dan pengambilan illegal Mining tersebut tidak terkontrol dan tidak terpantau dengan baik oleh dinas atau lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan.

“Atas hal tersebut kami mendorong proses jalan tengah yaitu harus ada upaya dialog lebih dalam dengan masyarakat di area tambang yang diduga banyak menimbulkan potensi sumber daya alam, terutama cadangan mineral emas. Ada berbagai alasan yang kami temukan dilapangan, dimana kami melihat masyarakat atau warga setempat yang diduga telah melakukan praktek dugaan ilegal minning dikarenakan pekerjaan tersebut sudah turun temurun dilakukan oleh warga di Sungai Mas, Kecamatan Sungai Mas-Tutut, atau sepanjang aliran sungai Das Krueng Woyla Kabupaten Aceh Barat” ujar Edy.

Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syahputra, (Foto/Ist)

Edy memaparkan, berdasarkan data yang ditemukan dilapangan, ada sejumlah penambang yang diduga bekerja ilegal dengan jumlah lebih kurang 30-an dan tersebar di beberapa lokasi, seperti Drien Sibak, Seuradeuk, Sakuy, Tanoeh Mierah, Leubok Beutong, Gleung, Leubok Panyang dan Tuwi Saya yang beroperasi didalam area MGK dengan besaran hektar yang kami duga mencapai puluhan dan sudah mengalami kerusakan lingkungan yang sangat parah.

“Peluang saat ini sangat terbuka adalah menghilangkan kemasifan kerusakan lingkungan atau kebencanaan, kebocoran anggaran, dan mencegah adanya dugaan setoran kepada pihak atau oknum tertentu yang dimana hasil temuan dan pembicaraan dilapangan dan menjadi rahasia umum adalah adanya dugaan aliran uang yang diduga mengatasnamakan instansi tertentu dengan jumlah nominal mencapai puluhan juta rupiah dalam satu bulan”

Baca juga: Catatan GeRAK: Tambang Emas Illegal di Aceh Barat Berpotensi Merugikan Negara

“Menurut dugaan kami,  itu semacam upeti yang wajib diberikan kepada mereka (oknum) yang mengatasnamakan instansi tersebut, caranya adalah dengan bergabung dengan perusahaan penambangan yang sudah mendapatkan izin secara  legalitas atas pengelolaan tambang tersebut di daerah tersebut, seperti di Kabupaten Aceh Barat, maka seperti hal seperti ini dapat dimininalisirkan” ujar Edy.

Salah satu alat berat yang di duga bekerja secara ilegal (tambang ilegal), dan sedang berada di dalam DAS Krueng Woyla. Lokasi berada di desa Gleung, Kecamatan Sungai Mas, Aceh Barat (Foto/Dokumen Gerak Aceh Barat)

Tentunya GeRAK Aceh Barat mengharapkan agar mereka yang bekerja secara ilegal dapat terhindarkan dari ancaman pidana, secara hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelakunya bisa terjerat hukum.

Edy menegaskan, dalam aturan tersebut di pasal 109, disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun. Selain ancaman penjara. Ada denda paling sedikit Rp. 1 miliar dan paling banyak Rp. 3 miliar. Sisi lainnya lagi, hal ini diperparah dengan tidak adanya data akurat menyangkut jumlah pasti mengenai illegal mining, serta luas wilayah yang dimanfaatkan oleh kegiatan penambangan tanpa izin tersebut.

Selain itu, Edy juga mempertanyakan fungsi pengawasan yang melekat pada dinas atau badan yang membidani kewenangan tambang tersebut.

“Menurut hemat kami, kegiatan illegal mining seharusnya dapat diminimalkan dan kemudian dihilangkan dengan dilakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba yang telah dirivisi menjadi UU Nomor 3 Tahun 2020. Fungsi ini melekat dan sepatutnya dari berbagai kejadian penertiban atau penegakan hukum hal ini dapat diminalisirkan” imbuhnya. (Redaksi)

REKOMENDASI