Pemkab Aceh Jaya Resmikan Prasasti Memorial Konflik Aceh

  • Whatsapp
Wakil Bupati Aceh Jaya, Tgk Yusri S memotong pita sebagai tanda peresmian momerialisasi korban hak Asasi Manusia (HAM) konflik Aceh antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah RI pada masa lalu, Senin (18/1/2021) (Foto / Mahlil )

Calang | republikaceh.net – Wakil Bupati Aceh Jaya, Tgk Yusri meresmikan prasasti memorialisasi korban hak Asasi Manusia (HAM) konflik Aceh antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah RI pada masa lalu di Kabupaten Aceh Jaya.

Didampingi Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, kegiatan tersebut berlangsung di Desa Ketapang Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Senin (18/1/2021).

BACA JUGA

Tgk. Yusri S kepada republikaceh.net mengungkapkan apresiasi kepada KKR Aceh karena telah mengupayakan pembangunan monumen memorialisasi tersebut sebagai bentuk pengakuan atas peristiwa penting yang pernah terjadi Aceh untuk dicatat dan dikenang dalam sejarahnya.

“Kami apresiasi KKR Aceh dalam membangun monumen memorialisasi ini. Tentunya monumen tersebut sebagai bentuk pengakuan atas peristiwa penting yang pernah terjadi Aceh, dengan harapan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali pada masa yang akan datang,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, pembangunan memorialisasi ini bukanlah untuk mengungkit luka masa lalu, melainkan untuk dijadikan sebuah catatan sejarah agar generasi penerus di Kabupaten Aceh Jaya kelak mengetahui ada peristiwa besar yang pernah terjadi di daerah Aceh Jaya antara GAM dengan Pemerintah RI.

“Tidak ada seorang pun yang ingin merasakan pahitnya hidup diwilayah konflik, apalagi menjadi korban dari konflik tersebut. Maka dari itu, kami juga mendukung dan terus mendorong agar KKR Aceh dapat menjembatani terlaksananya pemenuhan hak- hak korban dan jaminan tidak terulangnya peristiwa serupa dimasa yang akan datang.” imbuhnya.

Tgk. Yusri S kembali mengungkapkan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati para pahlawan, para pejuang, dan para pendahulunya. Sedangkan bangsa yang cerdas adalah bangsa yang mampu memetik pelajaran dari apa yang dialami di masa lalu untuk kepentingan yang baik di masa depan.

Oleh karena itu, lanjutnya, agar nantinya para generasi penerus dapat memetik pelajaran berharga atas apa yang telah terjadi dimasa lalu, KKR Aceh juga dipandang perlu membuat catatan-catatan sejarah, baik itu dalam bentuk buku maupun dalam bentuk film pendek yang kemudian upload ke jejaring sosial.

“Sehingga, catatan sejarah itu dapat diketahui oleh semua orang, bahkan dari seluruh penjuru dunia tanpa harus datang ke Aceh Jaya,” tambahnya.

Sementara itu, Komisioner KKR Aceh, Afridal Darmi mengatakan, pembangunan prasasti tersebut sebagai upaya KKR Aceh untuk merawat ingatan publik dalam bentuk fisik atas peristiwa pelanggaran HAM pada masa konflik Aceh dan bentuk penghormatan atas martabat korban.

Selain itu, lanjutnya, pembangunan prasasti memorial juga sebagai upaya pemenuhan hak korban, membangun ruang ingatan kolektif untuk mengenang sebagai peristiwa kelam di masa konflik dan menjadi pembelajaran penting agar peristiwa serupa tidak berulang di masa depan.

Lebih Lanjut Dia menyebutkan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh sebagai lembaga negara yang independen di bentuk berdasarkan undang – undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 17 tahun 2013 tentang KKR memiliki 3 tujuan.

Pertama, memperkuat perdamaian dengan mengungkap kebenaran terhadap pelanggaran ham yang terjadi di masa lalu. Kedua, membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM baik individu maupun lembaga dengan korban. Ketiga, merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran ham, sesuai dengan standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban.

Dia menjelaskan, Kabupaten Aceh Jaya merupakan wilayah yang mengalami peristiwa kelam di masa konflik. KKR Aceh telah melakukan pengambilan pernyataan di sebagian kecamatan dan desa dan mencatat sebanyak 430 korban pelanggaran HAM masa lalu di Aceh Jaya ini.

Dari jumlah tersebut, tambahnya, KKR Aceh menemukan berbagai bentuk dugaan pelanggaran HAM di masa lalu. Seperti penyiksaan, pembunuhan, penghilangan orang, dan penghilangan/perusakan harta benda.

“Bahkan salah satu peristiwa penting yang sangat layak dikenang dari konflik di Aceh Jaya adalah peristiwa pemindahan paksa yang terjadi di Pucok Kreung, Kecamatan Krueng Sabee” paparnya

Berdasarkan hal tersebut, KKR Aceh bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya membangun dan meresmikan prasasti untuk memberikan penghormatan atas martabat korban dan membangun ingatan kolektif sebagai pembelajaran penting agar peristiwa tersebut berulang, serta sebagai jalan dalam rangka pembentukan perdamaian Aceh. ” tutup Afridal. (Mahlil)

REKOMENDASI