Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Satwa di Perairan Tamiang

  • Whatsapp
Bangkai Kura – kura yang diamankan pihak bea cukai, Sabtu (30/1/2021) (Foto/Ist)

Banda Aceh | republikaceh.net – Bea Cukai menindak sebuah kapal bernama KM Tanpa Nama, Sabtu (30/1/2021) di perairan Timur Laut Tamiang diduga menyelundupkan puluhan satwa.

Penindakan ini merupakan hasil dari patroli laut tim gabungan Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, Kantor Wilayah DJBC Aceh dan Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tanjung Balai Karimun.

BACA JUGA

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Kanwil Bea Cukai Aceh, Isnu Irwantoro mengatakan, hal ini sebagai wujud nyata dari salah satu fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu Community Protector.

Bea Cukai pun terus gencar dalam melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang ilegal yang dilakukan oleh para penyelundup khususnya di perairan laut timur Aceh meski dalam kondisi pandemi virus COVIID-19.

“Dari hasil penindakan kapal kali ini terdapat 79 kotak hewan dengan rincian kurang lebih 76 kotak berisikan ayam dan 3 kotak berisikan kura-kura,” ujarnya Minggu (31/1/2021).

Isnu menjelaskan, berawal saat Kapal Patroli BC30005 berpatroli di kawasan perairan Tamiang dan disana terlihat sebuah kapal mencurigakan. Saat berhasil didekati, tim pun meminta kapal agar berhenti untuk diperiksa, namun kapal itu melarikan diri.

“Karena tidak kooperatif, tim gabungan mengejar dan memberhentikan kapal. Ada tiga ABK KM Tanpa Nama yang melompat ke laut yang kemudian diselamatkan Sea Rider BC30005, kapal dan ABK serta muatannya diamankan ke ke Kantor Bea Cukai Langsa,” ungkapnya.

Sejumlah kota yang diamankan bea cukai, Sabtu (30/1/2021) (Fot/Ist)

Upaya penindakan tersebut, lanjut Isnu, merupakan bukti keseriusan dan kegigihan Bea Cukai dalam memberantas barang-barang ilegal dan menutup pintu masuk para penyelundup ke wilayah Indonesia.

Tak hanya untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya barang-barang ilegal yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dan berpotensi membawa bibit penyakit karena tidak melalui jalur importasi resmi dan perizinan karantina hewan, sekaligus upaya nyata Bea Cukai dalam mengamankan penerimaan negara.

Para pelaku pun dijerat dengan Undang-undang Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor seperti diatur dalam Pasal 102 huruf (a) UU RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

“Setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 5 miliar,” katanya.

Dengan adanya sanksi hukum ini, sambungnya, diharapkan pelaku usaha maupun masyarakat tidak melakukan tindakan penyelundupan dan/atau membeli barang hasil penyelundupan sebagai bentuk partisipasi warga negara untuk berupaya melindungi masyarakat, industri dan perdagangan dalam negeri serta mendongkrak penerimaan negara dari sektor bea masuk dan pajak.

“Hal ini sejalan dengan fungsi Bea Cukai sebagai community protector, trade fasilitator, industrial assistance, dan revenue collector untuk menjadikan Indonesia melalui Kementerian Keuangan Tepercaya dan agar Bea Cukai Makin Baik,” tutup Isnu. (***)

REKOMENDASI