Rugikan Negara Rp 4,7 Miliar, Tersangka Penyalahgunaan Faktur Pajak Diserahkan Ke Kejari

  • Whatsapp
Tersangka saat diserahkan ke Kejari (Foto/Ist)

Lhokseumawe | republikaceh.net – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh telah menyelesaikan penyidikan terhadap tiga tersangka penyalahgunaan faktur pajak dan menyerahkannya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe untuk diproses hukum lebih lanjut.

Ketiga tersangka itu masing-masing berinisial ES, YF dan TM. Hal ini dikatakan Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan HHubunga Masyarakat Kanwil DJP Aceh, Rahmad Siswoyo dalam, Jumat (19/2/2021).

Para tersangka, diketahui melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A huruf a dan Pasal 39 Ayat (1) huruf d UU Nomor 6 Tahun 1983 sttd UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

“Modus operandi yang dilakukan para tersangka menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari satu perusahaan dan menjualnya kepada beberapa perusahaan di wilayah kota Lhokseumawe dan sekitarnya untuk mendapat Pajak Masukan tambahan yang dapat digunakan sebagai pengurang Pajak Keluaran yang ada, sehingga membuat nilai pajak yang harus disetorkan ke kas negara menjadi lebih kecil,” jelasnya.

Rahmad memaparkan, kerugian yang ditimbulkan pada pendapatan negara dari perkara ini sebesar Rp 4.781.313.769. Untuk mengganti kerugian pada pendapatan negara tersebut, penyidik Kanwil DJP Aceh telah melakukan penyitaan terhadap aset yang diduga memiliki keterkaitan dari salah satu tersangka dengan total nilai sebesar Rp 521.989.000.

“Keberhasilan dalam menangani tindak pidana di bidang perpajakan ini merupakan wujud koordinasi yang baik antar aparat penegakan hukum yaitu Kantor Wilayah DJP Aceh, Polda Aceh dan Kejati Aceh,” katanya.

“Keberhasilan ini, sekaligus menunjukkan keseriusan Kanwil DJP Aceh dalam melakukan penegakan hukum (law enforcement) atas tindak pidana di bidang perpajakan demi memberikan rasa keadilan terhadap Wajib Pajak di Wilayah Kanwil DJP Aceh,” sambung dia.

Bagi Direktorat Jenderal Pajak, lanjut Kabid, memidanakan wajib pajak adalah upaya terakhir yang dilakukan kepada wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan. Mengingat, tugas utama DJP adalah mengumpulkan pendapatan negara dari sektor pajak.

“Kasus ini harus menjadi perhatian dan peringatan kepada seluruh Wajib Pajak khususnya di wilayah Kanwil DJP Aceh agar melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yaitu menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya yang terutang dengan benar, lengkap dan jelas secara sendiri (Self Assessment) demi menuju Pajak Kuat Indonesia Maju dan Pajak Kita Untuk Kita,” tambahnya. (***)

REKOMENDASI