Melalui Paripurna DPRK Aceh Jaya, 3 Raqan Disahkan Menjadi Qanun

  • Whatsapp
Ketua DPRK Aceh Jaya, Muslem, D menandatangani berita acar pengesahan 3 raqan menjadi qanun, Senin (22/2/2021) (Fot/Ist)

Calang | republikaceh.net – Bupati Aceh Jaya T. Irfan TB menghadiri Rapat Paripurna Masa Sidang II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya dalam rangka enetapan 3 Rancangan Qanun menjadi Qanun Kabupaten Aceh Jaya tahun 2021.

Kegiatan yang turut dihadiri oleh Forkopimda, para Asisten, Para Camat tersebut berlangsung di Ruang Sidang DPRK setempat, Senin, (22/2/2021)

Adapun rancangan qanun yang ditetapkan menjadi qanun Aceh Jaya meliputi Qanun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Qanun tentang Pelestarian Cagar Budaya dan Qanun tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Barajaya.

Bupati Aceh Jaya, T. Irfan TB dalam sambutannya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota dewan yang telah menyelesaikan pembahasan terhadap Rancangan Qanun yang diajukan untuk ditetapkan sebagai Qanun Aceh Jaya.

“Mudah mudahan dengan ditetapkannya 3 qanun ini dapat membawa perubahan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Aceh Jaya di masa akan datang” ujar bupati.

Selain itu, lanjutnya, Qanun-qanun yang ditetapkan pada kesempatan ini terdiri dari berbagai multi dimensi. “Terkait penyelengaraan birokrasi pemerintahan yakni Qanun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Terkait peningkatan pendapatan asli daerah dan pemberdayaan ekonomi, yakni Qanun tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah dan qanun tentang Pelestarian Cagar Budaya.” paparnya

Bupati Aceh Jaya, T. Irfan TB mengungkapkan, wujud dari pengabdian pemerintah dan DPRK dalam bekerja untuk daerah adalah dengan disepakatinya 3 rancangan Qanun tersebut.

Dia berharap, pemerintah bersama unsur pekerja daerah tetap mengedepankan upaya-upaya untuk melakukan perubahan serta pembenahan sistem birokrasi daerah secara lebih optimal sehingga akan mempercepat gerak pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya.

“Semoga jalinan kebersamaan serta keharmonisan yang telah terbina akan menjadi modal yang sangat berharga dalam rangka melanjutkan pembangunan yang sedang digulirkan dan dapat terlaksana dengan baik serta menyentuh kepentingan masyarakat” ujar bupati.

Bupati kembali mengungkapkan, atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sangat mengharapkan sumbangsih saran dan pendapat dalam penyelenggaraan organisasi pemerintahan.

Upaya dan strategi kebijakan akan terus di evaluasi sebaik mungkin untuk mendapatkan rumusan kebijakan yang berdaya guna dan berhasil guna.

“Dukungan intensif lembaga DPRK Aceh Jaya sangat kami harapkan dalam perjalanan roda Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya. Kami yakin dan percaya bahwa sinergisitas dalam penyusunan kebijakan yang telah dibangun selama ini akan memberikan nilai manfaat bagi pembangunan daerah pada setiap peluang dan kesempatan” cetusnya.

Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Aceh (PA), melalui anggotanya, Muhammad Diah saat membacakan Pandangan menyebutkan, Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan langkah harmonisasi dan penyesuaian kebijakan pengelolaan keuangan daerah agar dapat dilakukan transparansi, akuntabilitas dan Parsitipatif.

Selanjutnya, Fraksi Partai Aceh sangat mendukung dan berharap kepada pemerintah terkait dengan pelaksanaan dan penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang merupakan Sistem untuk mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat.

“Sebagai bahan dalam pengambilan keputusan, diharapkan sistem dapat disosialisasikan dengan baik dan harus dilakukan penguatan kelembagaan tim SIPD, optimalisasi pengumpulan dan input data, optimalisasi evaluasi data, dan optimalisasi pemanfaatan SIPD tersebut” ujar Muhammad Diah.

Dia menambahkan, Rancangan qanun tentang Pelestarian Cagar Budaya merupakan salah satu bentuk kepedulian bersama terhadap pentingnya pelestarian peninggalan sejarah.

Fraksi Partai Aceh DPRK Aceh Jaya berharap setelah qanun ini disahkan akan menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Aceh Jaya berupa benda, bangunan, struktur dan situs.

“Kawasan yang perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder terkait untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya di Bumi Meureuhom Daya yang kita cintai” tutupnya. (Zahlul Akbar)

 

REKOMENDASI