MaTA Dukung Polda Aceh Usut Kasus Pembangunan Wastafel

  • Whatsapp
Koordinator MaTA, Alfian (Foto/Ist)

Banda Aceh | republikaceh.net – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendukung penuh langkah Polda Aceh dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pembangunan wastafel di sekolah-sekolah di Aceh.

Koordinator MaTA, Alfian mengatakan, pada awalnya mereka sudah pernah mempertanyakan mengapa sampai ada pembangunan tersebut, karena semua sekolah sebelumnya sudah ada tempat cuci tangan bagi siswa dalam rangka pencegahan covid-19.

“Yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Aceh seharusnya memastikan sekolah mana saja yang masih ada kekurangan fasilitas dan itu yang perlu diintevensi pembangunannya, baik berupa rehabilitasi atau rekontruksi tempat cuci tangan tersebut,” ungkapnya Jumat (26/2/2021).

Faktanya, jelas Alfian, pembangunan yang dibangun tidak sempurna dan pihak sekolah ada yang belum dapat memanfaatkannya. Bahkan, ada juga pihak sekolah yang mengeluarkan biaya sendiri agar tempat cuci tangan yang sudah dibangun tersebut dapat difungsikan.

“Padahal pemerintah melalui Dinas Pendidikan Aceh sudah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 41,2 miliar untuk pembangunan tersebut dengan skema anggaran refocusing 2020,” katanya.

“Jadi kami menilai langkah Polda Aceh untuk memastikan pembangunan tersebut tidak ada unsur korupsi sudah sangat tepat dan MaTA berharap dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap indikasi korupsi yang sedang dilidik adanya kepastian hukum apabila ditemukan unsur korupsinya,” jelasnya.

Dalam pengungkapan kasus ini, MaTA juga menilai sangat mudah untuk melihat kasusnya dan dipercaya Polda Aceh mampu mengungkapkan kasus tersebut, mulai dari perencanaan, penganggaran dan pembagunannya.

Sehingga, sambung dia, siapan pun pihak yang diduga terlibat tak lolos atau apabila ada penerima aliran dananya juga dapat di ungkap secata tuntas.

“Pandemi Covid-19 adalah bencana nasional, jadi siapan pun melakukan korupsi terhadap anggaran pandemi dapat dijerat dengan hukuman mati sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi telah diatur soal kemungkinan penerapan pidana mati terhadap kasus korupsi dalam keadaan tertentu,” ungkapnya lagi.

“MaTA sendiri konsisten mengawal pengusutan kasus tersebut sehingga ada rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap pelaku kejahatan luas biasa tersebut,” tutup Alfian. (***)

REKOMENDASI