Membangun Aceh Jaya dari Desa

  • Whatsapp
Penulis (Foto/Ist)

“Saatnya desa memainkan peran besar dalam pemanfaatan potensi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.”

Oleh: Iswadi, S.H, MELP

Pemerintah Aceh Jaya baru saja melantik Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh Jaya periode 2020-2025 pada awal Februari 2021. Pelantikan pengurus APDESI yang baru tersebut harus menjadi momentum untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa di Aceh Jaya.

APDESI memiliki visi untuk mewujudkan desa yang maju, adil, sejahtera, profesional dan demokratis. Sedangkan misinya adalah untuk menjalin kemitraan dengan pemerintah dan lembaga-lembaga non pemerintah dalam rangka percepatan pemberdayaan dan pembangunan desa serta memperkuat posisi dan eksistensi desa sebagai pondasi Pemerintahan di Indonesia.

Oleh karena itu, APDESI harus mampu menciptakan iklim yang kondusif terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan peluang berskala global, nasional, dan lokal dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa.

Merujuk kepada visi dan misinya, eksistensi organisasi APDESI di Aceh Jaya harus dijadikan sebagai sebuah momentum untuk memberdayakan serta pembangunan desa demi tercapainya masyarakat desa yang sejahtera. Namun momentum ini sangat tergantung pada bagaimana organisasi ini memposisikan diri dan melihat peluang yang ada serta bagaimana kemampuan organisasi ini membangun komunikasi dengan pemerintah daerah Aceh Jaya.

Mengingat Aceh Jaya memiliki potensi kekayaan alam yang sangat banyak, APDESI Aceh Jaya harus bekerja keras sesuai dengan visi dan misinya untuk memanfaatkan potensi tersebut terutama yang ada di daerah pedesaan.

APDESI jangan hanya berfokus pada pelaksanaan urusan Pemerintahan Gampong semata. Tetapi harus mampu melihat potensi daerah sebagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.

Misalnya, mengingat letak geografisnya yang berada di pinggiran pantai, salah satu potensi yang ada di Aceh Jaya adalah area untuk budidaya perikanan dan undang. Namun pada saat ini banyak area tersebut dimanfaatkan oleh pihak swasta yang sebagiannya berasal dari luar daerah Aceh Jaya itu sendiri. Padahal area budidaya tersebut terletak di dalam wilayah sebuah desa yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh desa itu sendiri.

Buya krueng teudong-dong buya tamong meuraseuki, mungkin itu kalimat yang cocok untuk menggambarkan situasi pada saat ini. Hadirnya investasi dari luar bukan berarti tidak dapat memberikan manfaat sama sekali kepada desa, namun manfaat tersebut sangat dan jauh lebih kecil ketimbang apabila potensi tersebut dimanfaatkan sendiri oleh desa.

Sehingga banyaknya potensi yang dikelola oleh swasta tersebut memberikan kekhawatiran tersendiri bagi penulis selaku putra daerah dan bagi masyarakat pada umumnya. Belum lagi dalam beberapa berita di media menyebutkan bahwa kebanyakan usaha budidaya oleh swasta tersebut tidak memiliki izin dan diindikasikan merusak lingkungan. Hal semacam ini akan merugikan daerah dan masyarakat setempat.

Daerah tidak mendapatkan pamasukan daerah karena usaha yang tidak terdaftar dan berizin serta masyarakat di sekitar usaha seperti nelayan yang mencari ikan di perairan sekitar tempat usaha tersebut terganggu mata pencahariannya karena banyak ikan yang mati akibat pencemaran habitat ikan karena buangan limbah yang dilakukan secara sembarangan.

Berangkat dari banyak kejadian seperti di atas yang terjadi hampir di seluruh daerah di indonesia disertai dengan adanya komitmen untuk menciptakan desa yang madiri, maju dan sejahtera, Pemerintah Pusat telah merumuskan kebijakan yang menyangkut pembangunan daerah pedesaan.

Sejak 2014 pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, kamudian undang-undang tersebut diubah oleh undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (omnibus law). Perubahan tersebut melahirkan aturan turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM desa).

Sebenarnya BUM Desa juga bukan hal yang baru dalam rangka menjalankan bisnis desa. BUM Desa sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Di Aceh sendiri BUM Desa disebut BUMG, Badan Usaha Milik Gampong. Kehadiran BUMG selama ini masih belum dapat menafaatkan potensi desa secara maksimal. Kebanyakan BUMG masih bergerak pada usaha kecil seperti jasa penyewaan perlengkapan untuk even pesta perkawinan. Padahal potensi desa yang dimiliki sangat banyak.

PP 11/2021 tentang BUM Desa harus menjadi semangat baru bagi pemangku jabatan dalam pemerintahan desa. PP tersebut memberi peluang yang sangat luas kepada desa untuk mengembangkan usahanya baik itu dalam hal kerja sama antar desa maupun dengan pihak lain. Kesempatan ini harus mampu dimanfaatkan untuk benar-benar mewujudkan desa yang sejahtera. Oleh karena itu peran Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan untuk pembinaan dan pendampingan, terutama melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap aparat pemerintahan gampong.

Saatnya Pemerintah Daerah bersama dengan organisasi APDESI membuat BUM Desa mampu menjadi pemain utama dalam mengelola dan memanfaatkan potensi daerah. Sehingga pengelolaan dan pemanfaatan potensi yang ada di daerah Aceh Jaya tidak lagi didominasi oleh pihak yang datang dari luar daerah. Dengan demikian upaya untuk membangunan Aceh Jaya dimulai dari desa dapat dicapai dan masyarakat desa menjadi sejahtera.

Upaya untuk memaksimalkan peran desa dalam mengelola potensi di daerahnya bukan hal yang mustahil terjadi selama pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat dan peran APDESI betul-betul berjalan sebagaiman yang disebutkan dalam visi dan misinya.

Saatnya desa memainkan peran besar dalam pemanfaatan potensi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

Saatnya APDESI dan pemerintah daerah berkolaborasi untuk mewujudkan masyarakat desa yang mandiri, sejahtera, makmur dan maju, sehingga nawacita membangun Indonesia dari pinggiran dapat terwujud.

Semoga Aceh Jaya dapat menjadi contoh bagi kabupaten lainnya dalam upaya membangun desa di masa yang akan datang.

 

Penulis adalah:

  • Putra Daerah Aceh Jaya Alumni The New South Wales University, Australia. (Penerima beasiswa dari pemerintah Australia)
  • Sekarang bekerja sebagai Tenaga Ahli DPR-RI.

 

REKOMENDASI